Connect with us

BERITA UTAMA

Oxford Secara Resmi Cabut Penghargaan untuk Suu Kyi

Published

on

Aung San Suu Kyi.

OXFORD,LENTERA.CO.ID – Dewan Kota Oxford secara resmi mencabut penghargaan Freedom of Oxford dari pemimpin de facto Myanmar Aung San Suu Kyi. Pencabutan ini diumumkan setelah mereka mengeluarkan suara bulat dalam pemungutan suara yang dilakukan pada Senin (27/11).

Dilucutinya penghargaan Freedom of Oxford dari Suu Kyi merupakan tanggapan Oxford atas penindasan terhadap Muslim Rohingya di Myanmar. Dewan Kota mengatakan mereka tidak ingin memberikan penghargaan bagi siapapun yang menutup mata terhadap kekerasan.

“Oxford memiliki tradisi panjang untuk menjadi kota yang beragam dan manusiawi, dan kini reputasi kita telah ternoda dengan adanya penghormatan terhadap orang-orang yang menutup mata terhadap kekerasan. Kami berharap hari ini kami telah menyuarakan suara kecil kami kepada orang lain untuk menyerukan hak asasi manusia dan keadilan bagi orang-orang Rohingya,” ujar Kanselir Oxford, Mary Clarkson, kepada BBC.

Pemungutan suara dilakukan dihari yang sama saat Paus Francis mengunjungi Myanmar untuk meninjau langsung krisis tersebut. Dalam kunjungan itu, pemimpin tertinggi militer Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing, mengatakan kepada Paus bahwa tidak ada diskriminasi agama di Myanmar.

Lebih dari 600 ribu Muslim Rohingya telah terusir dari Negara Bagian Rakhine di barat Myanmar ke negara tetangga Bangladesh oleh serangkaian operasi militer. Operasi ini oleh PBB telah digambarkan sebagai contoh buku teks tentang pembersihan etnis.

Pada 2012, Suu Kyi mendapatkan gelar doktor kehormatan dari Oxford. Ia juga mengadakan pesta ulang tahun ke-67 di kampus St Hugh, tempat dia belajar politik, filsafat, dan ekonomi antara 1964 dan 1967.

Namun dalam beberapa bulan terakhir ini, Suu Kyi telah menarik banyak kritik terkait krisis kemanusiaan Rohingya. Pada September lalu, St Hugh memutuskan untuk mencopot lukisannya dari pintu masuk utama, beberapa hari sebelum dimulainya tahun ajaran baru dan kedatangan siswa baru.

Sejauh ini, Oxford telah memutuskan untuk tidak mempertimbangkan kembali pemberian gelar kehormatan untuk Suu Kyi. Universitas tersebut juga telah menyatakan keprihatinan mendalam atas nasib minoritas Rohingya di Myanmar.

Pada awal November, musisi Bob Geldof mengembalikan penghargaan Freedom of Dublin untuk memprotes krisis Rohingya. Penghargaan ini juga dipegang oleh Suu Kyi.

Source:mROL

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BERITA UTAMA

Bagaimana Hukum Bernyanyi dalam Islam

Published

on

ilustrasi

LENTERA.CO.ID — Abu Daud meriwayatkan sebuah hadist dari Ibnu Mas’ud dimana sanadnya sampai kepada seorang Syaikh. Katanya “Aku pernah mendengar Nabi bersabda, ‘sesungguhnya, nyanyian menumbuhkan kemunafikan dalam hati.”

Namun hadist ini lemah karena tidak diketahui siapa Syaikh yang dimaksud.

Abu Malik al-Asy’ariy berkata bahwa Nabi bersabda, “Akan ada kelompok dari umatku yang meminum khamr namun mereka menamakannya dengan nama lain, sambil mendengarkan lantunan musik dan nyanyian para biduanita. Sebagai akibatnya, bumi akan dimusnahkan oleh Allah.” (HR. Ahmad, an-Nasai, Abu Daud dan Ibnu Majah)

Hadist ini pun belum kuat karena awal pembicaraannya tentang khamr. Maka terdapat hadist lain pula yang sekiranya mampu menguatkan.

Hadist yang paling penting dalam konteks ini mungkin adalah yang diriwayatkan oleh Bukhari secara mu’allaq (menyandarkan kepada perawi lain). Dari Abu Malik al-Asy’ari yang mendengar Nabi bersabda, “Akan ada diantara umatku orang-orang yang menghalalkan sutera (untuk kaum pria) dan permainan musik.”

Namun sangat disayangkan hadist terhadap nyanyian itu sendiri tidak ada yang shahih. Hasil akhirnya ditentukan jika Allah tidak menyukai umatnya membuang-buang waktu untuk hal yang tidak penting. Tetapi jika musik yang dilakukan membuat kita teringat kematian dan sang pencipta, kenapa tidak.

Wallahu’alam bissowab. []

Sumber: Sunnah Nabi dalam Pandangan Ahli Fikih dan Ahli Hadits/Penulis: Muhammad Al-Ghazali/ Penerbit: Khatulistiwa Press,2008 (islampost)

Continue Reading

BERITA UTAMA

Apner : Bila Terbukti, Aswad akan di  PAW

Published

on

Apner Saban, Devisi SDM dan kelembagaan KPUD Halbar

HALBAR.LENTERA.CO.ID — Menyikapi pernyataan pihak Panwaslu Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) terkait keterlibatan Aswad Senen selaku ketua PPK Jailolo Selatan (Jalsel) dalam pengurusan DPC PKB, KPUD Halbar tinggal menunggu rekomendasi Panwaslu.

Demikian disampaikan Komisioner KPU Halbar Devisi SDM dan kelembagaan, Apner Sabab, kepada reporter Rabu, 13 Desember 2017 tadi. “Intinya, kita (KPUD) tinggal menunggu rekomendasi dari Panwas saja,” cetusnya.

Bila dalam rekomendasi yang bersangkutan (Aswad) terbukti, kata Apner, maka pihaknya akan melakukan pemberhentian antar waktu (PAW) sesuai ketentuan yang berlaku. Dia juga mengakui bahwa proses PAW harus melalui beberapa tahapan. “Diantaranya, kita harus melakukan pleno Internal KPUD, selanjutnya dilakukan pelantikan PAW,” jelasnya.

Selain tiu, ia juga menanggapi pertanyaan Devisi hukum Panwaslu Halbar, Miftahuddin Yusup tentang bukti dan keterangan Aswad, telah menyalahi undang-undang nomor 15 pasal 10, jo undang-undang nomor 7, sebagaimana termuat dalam pasal 10, ayat 2 huruf i tahun 2017, tentang  penyelenggaraan pemilu.

“Itu tupoksi Panwaslu, Jelas kami akan menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu, sebagai mana yang termuat dalam perundang-undangan yang berlaku. Jadi pada intinya kami menunggu rekomendasi Panwaslu saja,” tutup Apner.

Rep/Red: chull

Continue Reading

BERITA UTAMA

Soal Aswad, Penwalu Periksa Komisioner KPU Halbar

Published

on

HALBAR.LENTERA.CO.ID – Berkait rekomendasi Panitia pengawasan pemilu (Penwalu) Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) atas pergantian antar waktu (PAW) terhadap Ketua Panitia penyelenggara Pemilu Kecamatan (PPK) Jailolo Selatan (Jalsel) Aswad Senen, tidak diindahkan oleh KPU Halbar. Padahal, berdasarkan dari laporan dan hasil verifikasi dilapangan Panwaslu, Aswad Senen merupakan salah satu pengurus (bendahara II) DPC partai kebangkitan bangsa (PKB) Halbar, sehinga dikeluarkan PAW.

Akibat tidak ada tindakan lanjut atas rekomendasi tersebut, Selasa 12 Desember 2017 tadi, Panwaslu Halbar memeriksa komisioner KPU Halbar Devisi SDM, Abner Saban untuk dimintai keterangan.

Demikian disampaikan devisi hukum dan penindakan Panwas Halbar, Miftahuddin Yusup kepada wartawan usai pemeriksaan.

“Pemeriksaan ini guna permintaan klarifikasi seputar rekomendasi Panwas yang tidak ditindklanjuti pihak KPU,” ungkapnya.

Dalam pemeriksaan yang berjalan sekitar 2 jam yakni dari pukul 16.50 WIT hingga 18.00 WIT tersebut, Abner dilontarkan sebanyak 16 pertanyaan seputar tidak ada tindakan lanjut rekomendasi PAW terhadap ketau PPK Jalsel.

“Dan dari pengakuan Abner, tidak ditindaklanjuti rekomendasi tersebut dikarenakan adanya bantahan atau klarifikasi dari sekertaris DPC PKB, bahwa Aswad Senen bukanlah pengurus partai,” kata Miftahuddin mengutip penyampaiannya Abner. Sehingga yang bersangkutan tetapi dilantik sebagai ketua PPK Jalsel. Dan KPU menyampaikan surat balasan dengan meminta agar (Panwaslu) mengkaji ulang.

Pada persoalan ini, pihak Panwaslu sudah menemukan sejumlah bukti dan keterangan saksi dalam hal ini wakil ketua DPC PKB Halbar, Robinson Missy, terkait seputar peran Aswad sebagai pengurus partai.

“Sementara menyangkut dengan kesalahan penulisan nama, baik di Sipol maupun di KTP, hanyalah kesalahan tekhnis administrasinya saja. Akan tetapi, Aswad yang ada di SK kepengurusan DPC PKB adalah benar, Aswad yang menjabat sebagai ketua PPK Jalsel,” jelas Miftahudin.

Olehnya, dalam waktu dekat, pihaknya bakal mengeluarkan rekomendasi susulan ke KPUD, agar Aswad Senen, dicopot sebagai ketua PPK melalui PAW.

Rekomendasi yang kami keluarkan berdasarkan undang-undang nomor 15 pasal 10, jo undang-undang nomor 7, sebagaimana termuat dalam pasal 10, ayat 2 huruf i tahun 2017, tentang  penyelenggaraan pemilu.

“Disini dijelaskan, KPU berkewajiban, menindaklanjuti, apa yang menjadi rekomendasi Panwas atas temuan,” ucap Miftahudin.

Tambahnya, Namun jika rekomendasi yang nantinya dilayangkan Panwas, tidak diindakan pihak KPUD maka, pihaknya bakal menempuh jalur hukum. “Bisa ke Bawaslu maupun DKPP, sebab ini menyangkut dengan kode etik,”ancam Mifrahudin.

Terpisah, Abner Saban yang dicegat, usai menjalani pemeriksaan tidak memberikan komentar dan memilih bungkam.

” Nanti saja dikantor, sebab saya juga masih ada agenda,” singakatnya, sambil memasuki mobil.

Rep/Red: chull

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Berita Terpopuler

Copyright © 2015 lentera.co.id