Penerang Pembaca

Arsip 2015

Bakal Sisir Daerah Serapan Rendah, Anggota DPR RI Usulkan Ini ke Tito

Bagikan :

LENTERA NEWS — Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian akan menyisir daerah-daerah yang mengalami penyerapan anggaran rendah. Anggota DPR RI Dedi Mulyadi menilai, rendahnya penyerapan anggaran di sebuah kelembagaan bisa disebabkan beberapa hal.

Pertama ketidaktepatan perencanaan. Lalu kedua, prosedur pengelolaan yang relatif rumit administratif. Ketiga, adalah rasa takut di kalangan penyelenggara negara.

“Rasa takut di kalangan penyelenggara negara terjadi karena belum sinkronnya berbagai institusi negara terhadap konsen penyerapan anggaran,” ujar Dedi kepada wartawan, Jumat, 25 Oktober 2019, dilansir dari Republika.co.id.

Untuk mengatasinya, Dedi mengusulkan, harus ada perubahan mekanisme birokrasi. Salah satunya ialah penyederhaanaan proses lelang. Kedua, mekanisme pembayaran dilakukan setelah semua pekerjaan selesai dan sudah dilakukan audit.

Selama ini, kata dia, pembayaran dilakukan secara bertahap dengan sistem termin. Sistem itu tidak efektif dan malah membuat birokrasi kian rumit. Belum lagi nanti jika ada sisa anggaran, menagihnya ke pihak ketiga atau pemborong akan susah.

“Bahkan terkadang ada pemborong yang bilang lebih baik dipenjara daripada harus mengembalikan uang. Nah, nanti yang repot kepala dinas” katanya.

Selain itu, dengan sistem saat ini, proses auditnya memakan waktu yang lama. Misalnya, pekerjaannya selesai bulan Juli, nanti diaudit Maret atau April tahun berikutnya. Pekerjaan yang diaudit pun berupa sampel, tidak menyeluruh sehingga dikhawatirkan baiknya kualitas pekerjaan tidak merata.

Menurutnya, jika sistem audit dilakukan setelah pekerjaan selesai, maka penyimpangan pengelolaan kegiatan tidak akan pernah ada.

“Kalau akhirnya lelang disederhanakan dan pekerjaan dibayar setelah hasil diaudit, bisa tidur nyenyak,” katanya.

Selain itu, kata dia, auditor juga harus bisa mempertanggungjawabkan hasil auditnya. Sebab, seringkali terjadi pekerjaan yang selesai tetap menjadi ranah penyelidikan. Jadi akhirnya tidak ada kepastian hukum.

Dedi juga mengusulkan, proses penyelidikan pada sebuah kasus tindak pidana korupsi dilakukan setelah ditemukan adanya kerugian negara. Bukan terbalik, kerugian negara baru diaudit investigatif setelah panjang dan rumitnya penyelidikan. “Itu yang mengakibatkan kelelahan birokrasi,” katanya.

Untuk mencegah kebocoran, Dedi mengusulkan, komponen produksi seiring dengan hilangnya struktur eselon, yang dibayar dalam bentuk honorarium pegawai dilakukan setelah produksi selesai.

“Misalnya, pekerjaan senilai Rp 1 miliar dan sudah 100 persen dibayar, itu nanti harus ada komonen dipisah untuk penyelenggara kegiatan. Diambillah misalnya 2 persen dari total pekerjaan untuk honor pegawai,” papar Dedi.

Kalau kebijakan itu dibuat, kata dia, maka birokrasi dapat uang legal dari lelahnya bekerja dan bebas dari kebocoran. Dedi juga mengusulkan agar institusi Inspektorat harus diubah pertanggungjawabannya bukan pada bupati, tetapi secara vertikal. Bertanggung jawab langsung ke provinsi dan pusat. “Atau tempatkan pegawai BPK di daerah,” katanya.

Rep: Fariji

Download

Comment

ARSIP Majalah dan Koran LENTERA

Majalah dan Koran LENTERA ini Terbit Sejak 2011 hingga 2014.

Terbaru

Sukseskan Swasembada Pangan, Babinsa Meureudu Bantu Petani...

LENTERA ACEH – Dalam menyukseskan ketahanan pangan di wilayahnya, Babinsa Koramil 19/Meureudu Kodim 0102/Pidie Serda Dedi Alamsyah bersama unsur terkait lainnya senantiasa melakukan pendampingan...

Rapat Paripurna DPRK Setujui Usulan Pengangkatan Bupati...

LENTERA ACEH – DPRK Bireuen menggelar rapat paripurna perihal usulan pengangkatan Bupati Bireuen dan usulan Pengesahan pemberhentian Wakil Bupati Bireuen masa jabatan tahun 2017-2022...

Kebakaran Hanguskan Satu Rumah Warga Beuringen

LENTERA ACEH – Satu unit rumah panggung milik Halimah Puteh warga Gampong Beuringen Kecamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya dilalap si jago merah yang...

PT. IWIP Dituntut Tanggung Jawab Atas Kecelakaan...

LENTERA MALUT – Menyikapi kecelakaan kerja seorang buruh tambang PT. Indonesia Weda Bay Industrial Park (PT. IWIP), Sekolah Kritis Maluku Utara (SC-MU) melakukan demostrasi...

Gantikan Fitrah Aulia Nurdin, Fharis Alfaizar Terpilih...

LENTRA ACEH – Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Fakultas Syariah dan Hukum (FSH ) Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh melaksanakan musyawarah besar untuk...

Terpopuler

5 Teknik Mengajar Masa Kini Untuk Guru...

LENTERA ACEH – Menurut Gropper didalam Wiryawan dan Noorhadi (1998), teknik mengajar masa kini untuk guru SD (Sekolah Dasar) harus berbasis latihan. Beliau...

Suamiku dan Handuk

LENTERA ACEH – Bersama lama sebelum halal (pacaran red) tak lantas membuatku tahu detail tentang suami. Kalau makes, mikes, filkes udah khatam lah ya....

Sidang Kasus Pemurtadan Siswa, Hakim Diminta Jatuhi...

Lentera.co.id -- Pengadilan Negeri Ternate kembali melanjutkan sidang kasus dugaan pendangkalan aqidah yang dilakukan Yayasan Barokah Surya Nusantara (YBSN) dan Gerakan Mencegah...

Kades ini Beberkan 12 Desa dan 1...

LENTERA SUMSEL – Seorang kepala desa di Kecamatan STL ULu Terawas, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan mengaku diperintahkan untuk menyetor dana senilai 10 juta...

Muntasir, Cowok Ganteng Sang DPO Pengendali 41,6...

LENTERA ACEH – Wajah rupawan tak juga mencerminkan jika kelakuannya baik, seperti Muntasir (36) yang diamankan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Lampung atas keterlibatan...

Baru Pertama Kali, 13 Negara Dukung Palestina

Aceh.Lentera.co.id – Pertama kalinya sepanjang sejarah voting Dewan Perserikatan Bangsa Bangsa, 13 negara mengubah sikapnya terhadap Israel. Mereka menolak rancangan resolusi tahunan badan PBB...

Tak Perlu ke Paris lagi, Kini Menara...

LENTERA ACEH – Menara Eiffel atau yang biasa disebut oleh orang Prancis dengan nama La Tour Eiffel merupakan salah satu bangunan yang paling terkenal...