Connect with us

Daerah

MPW PP, Rafiq: Pemprov Segera Evaluasi Proyek Aspirasi DPRD

Published

on

Rafiq Kailul

TERNATE, LENTERA.CO.ID – Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Pemuda Pancasila (PP) Maluku Utara meminta kepada pemerintah privinsi (Pemprov) Malut agar mengevaluasi seluruh proyek aspirasi dengan nilai anggaran sekilar 200 Miliar yang diusulkan para anggota DPRD Provinsi Malut pada 2016-2017 karena dinilai membebani utang pemerintah provinsi. “APBD 2018 harus dipangkas agar tidak menamba beban utang daerah,” kata juru bicara MPW PP, Rafiq Kailul pada media ini, Ahad, 26 November 2017 di Café Soccer, kota Ternate.

Selain itu, ketua bidang Humas MPW PP ini menyatakan, pihaknya meminta kepada DPRD provinsi agar mengedepankan kepentingan publik dalam pengesahaan APB-P dan Rancangan APBD 2018, bukan mengedepankan kepentingan kelompok atau perseorangan yang akan merugikan kepentingan umum.

“Para Anggota dewan yang terhormat, hentikan agrobat politik yang semata-mata mengedepankan kepentingan politik kelompok atau perseorangan lalu pada akhirnya kepentingan masyarakat di abaikan,” ujar Rafiq

PP berharap, kata Rafiq, DPRD dan Pemprov membangun kerjasama demi kepentingan masyarakat Malut dengan mengevaluasi apa yang PP sampaikan, terkait dana aspirasi DPRD. PP juga berharap, lanjut dia, agar dana aspirasi DPRD pada APBD 2018 mendatang diturunkan sehingga tidak menambah utang daerah, demi kepentingan masyarakat Malut.
“Jika DPRD dan Pemprov tidak secepatnya menyelesaikan apa telah kami sampaikan, maka PP akan bersikap dan mengkosolidasi seluruh kekuatan untuk menyikapi persoalan ini,” tegasnya.

Red

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Daerah

Sejak Peningkatan Status, Kejari Halbar Tangani 3 Perkara Tipikor

Published

on

HALBAR.LENTERA.CO.ID – Sejak Peningkatan status ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) yakni terhitung dari 2016 hingga 2017 ini, tercatat telah menangani Perkara Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sebanyak 3 perkara.

Satu perkara diataranya sudah divonis di pengadilan negeri Ternate, sedangkan dua perkara lainyan masih dalam tahap penyelidikan.

Kepala Kejari Halbar, A.A.G. Satya Markandeya membenarkan penanganan perkara tersebut, sejak peningkatan status pada 2016 hingga 2017 ini yang ditangani 3 perkara Tipikor.

“Satu perkara Program bimbingan dan penyuluhan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) pada dinas Sosial Halbar dengan 2 tersangka, satu tersangka diantaranya sudah divonis,” ungkapnya Kepada wartawan Rabu 13 Desember 2017 tadi  Kantor Kejari Halbar.

Lanjutnya, dan 2 perkara yang masih dalam tahap penyelidikan yakni kasus dugaan korupsi anggaran Paskibraka 2017, dan penyimpangan pengelolaan dana pajak kendaraan bermotor tahun 2015 UPTD Samsat Halbar.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, dimana kedua kasus itu kini masih dalam proses penyelidikan. Pihak penyidik sudah melakukan pemeriksaan sejumlah saksi untuk dimintai keterangan.

Rep/Red: chull

Continue Reading

Daerah

Kemenag Halbar Tindaklanjuti Keluhan MIS Idamdehe

Published

on

Kemenag Halbar, Drs Idris

HALBAR.LENTERA.CO.ID – Kementerian agama (Kemenag) Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) menindaklanjuti keluhan para guru MIS Al Hidayah Idamdehe, Kecamatan Jailolo terkait dengan kekurangan ruang kelas.

Keluhat tersebut, terkait jumlah siswa sekolah yang mencapai 100 siswa, namun hanya terdapat 2 kelas yang terpaksa di sekat.

Hal ini disampaikan kepala Kemenag Halbar Drs Idris, melalui kasi Pendis Hi. Ruslan Ilias, kepada reporter Rabu 13 Desember 2017 tadi.

“Jadi sebelum adanya keluhan, kami sudah melakukan monitoring dan terdapat ruangan yang disekat,” ungkapnya.

Lanjutnya, dari hasil monitoring tersebut, kami menyampaikan kepada Kepala Sekolah (Kepsek) yang bersangkutan untuk melakukan permintaan sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan sekolah tersebut.

“Intinya, keluhan tersebut kami sudah menindaklanjuti dan meminta Sekolah tersebut untuk memasukan permintaan dalam bentuk profosal,” sebut Ruslan.

Dia juga berharap kepada semua Kepsek MIS, MTS maupun MAN untuk menyampaikan kebutuhan sekolah yang dibutuhkan ke Kemenang Halbar.

“Karena proses tersebut secara online, jadi semua permintaan akan ditindaklanjuti melalui SIM Sarpras oleh operator Kemenag Halbar bersama Operator Kanwil,” katanya.

Rep/Red: Chull

Continue Reading

BERITA UTAMA

Apner : Bila Terbukti, Aswad akan di  PAW

Published

on

Apner Saban, Devisi SDM dan kelembagaan KPUD Halbar

HALBAR.LENTERA.CO.ID — Menyikapi pernyataan pihak Panwaslu Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) terkait keterlibatan Aswad Senen selaku ketua PPK Jailolo Selatan (Jalsel) dalam pengurusan DPC PKB, KPUD Halbar tinggal menunggu rekomendasi Panwaslu.

Demikian disampaikan Komisioner KPU Halbar Devisi SDM dan kelembagaan, Apner Sabab, kepada reporter Rabu, 13 Desember 2017 tadi. “Intinya, kita (KPUD) tinggal menunggu rekomendasi dari Panwas saja,” cetusnya.

Bila dalam rekomendasi yang bersangkutan (Aswad) terbukti, kata Apner, maka pihaknya akan melakukan pemberhentian antar waktu (PAW) sesuai ketentuan yang berlaku. Dia juga mengakui bahwa proses PAW harus melalui beberapa tahapan. “Diantaranya, kita harus melakukan pleno Internal KPUD, selanjutnya dilakukan pelantikan PAW,” jelasnya.

Selain tiu, ia juga menanggapi pertanyaan Devisi hukum Panwaslu Halbar, Miftahuddin Yusup tentang bukti dan keterangan Aswad, telah menyalahi undang-undang nomor 15 pasal 10, jo undang-undang nomor 7, sebagaimana termuat dalam pasal 10, ayat 2 huruf i tahun 2017, tentang  penyelenggaraan pemilu.

“Itu tupoksi Panwaslu, Jelas kami akan menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu, sebagai mana yang termuat dalam perundang-undangan yang berlaku. Jadi pada intinya kami menunggu rekomendasi Panwaslu saja,” tutup Apner.

Rep/Red: chull

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Berita Terpopuler

Copyright © 2015 lentera.co.id