Gugat KPU, PH BUR-JADI, Sarman: jika Gagal di Bawaslu, maka lanjut…

0
36
Sarman Saroden

TERNATE.LENTERA.CO.ID — Pasangan Calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur (Wagub) Burhan Abdurahman bersama Jamaludin Ishak (BUR-JADI) melalui kuasa hukumnya, Sarman Saroden melakukan sidang gugatan sengketa putusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Maluku Utara (Malut) berkait dukungan Partai Keadilan Persatuan Indonesia (PKPI) pada pekan lalu, Senin, 12 Februari 2018 di Sofifi.

Putusan KPU Malut tersebut, digugat tim kuasa hukum BUR-JADI dan telah menjalani proses sidang sengketa di Kantor Bawaslu Malut, Jln. Makugawene, No. 05. Kel, Tabona. Ternate Selatan pda Rabu, 21 Februari 2018.

Sarman, saat diwawancarai usai menjalani proses sidang gugatan sore tadi mengatakan bahwa sebagai kuasa hukum hanya ingin menegakkan aturan. “Bahwa Pemilu yang berlangsung di Maluku Utara ini harus betul-betul dan dipastikan Pemilu yang berkualitas dan bermartabat, dan pemilu yang tidak menabrak aturan,” katanya.

Karena itu, keputusan KPU Malut, Senin 12 Februari 2018, tutur Sarman, bahwa telah menabrak Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 3 Pasal 6 ayat 1, 4, 5, 6, dan 7 jelas telah dialanggara KPU sendiri.

“Telah jelas bahwa keputusan yang diambil oleh KPU Provinsi Maluku Utara itu tabrak aturan” ujarnya.

Disamping itu, Kuasa Hukum BUR-JADI ini menambahkan bahwa dimana partai yang sudah terdaftar tak bisa lagi mencabut diri dalam dukungannya. Hal ini sebagaimana yang diisyaratkan dalam Pasal 7, yang menjelaskan bahwa bahkan kandidat tersebut undur diri sekali pun Partai pengusung tidak akan merubah dukungannya.

“Jadi, apa pun yang kami inginkan, kami hanya minta keadilan, kami berharap Bawaslu akan memeriksa dan akan mengadili perkara iniseadil-adilnya sesuai dengan norma hukum,” ungkapnya.

Selanjutnya, Sarman menuturkan bahwa kalau pun, missal pihaknya gagal di Bawaslu Malut, maka tim kuasa hukum BUR-JADI akan melakukan upaya hukum selanjutnya. “Kami akan melakukan upaya hukum kepada Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Makassar” tuturnya. Lanjut dia, dan jika upaya hukum di PTUN Makassar pun menemui kegagalan, maka kami akan terus melakukan upaya hukum sampai ke Mahkamah Agung, karena ini terkait dengan keadilan bagi diri kami,” ungkapnya.

Red: Mail

Loading...

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini