Galat basis data WordPress: [Can't create/write to file '/tmp/#sql_544_0.MAI' (Errcode: 30 "Read-only file system")]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wpkw_options`

AGK Dinilai Langgar UU, Sahril: Kami Minta KPK, Polri dan Kejagung Menindaklanjuti Hasil Angket DPRD | LENTERA.CO.ID

Galat basis data WordPress: [Can't create/write to file '/tmp/#sql_544_0.MAI' (Errcode: 30 "Read-only file system")]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wpkw_postmeta`

AGK Dinilai Langgar UU, Sahril: Kami Minta KPK, Polri dan Kejagung Menindaklanjuti Hasil Angket DPRD

Must read

PC PMII Kota Lhokseumawe Kecam Tindakan Perempuan Gowes Berbusana Ketat Di Kota Banda Aceh

LENTERA ACEH – Sekelompok perempuan tidak menggunakan jilbab dan berbaju ketat membuat heboh Kota Banda Aceh hari Minggu kemarin. Berbagai foto dan video yang beredar...

Rumah-QU selenggarakan seminar parenting dengan tema “Belajar Mendidik dari Pohon Kurma”

LENTERA ACEH – Senin (06/07/20), Rumah-QU menyelenggarakan seminar parenting dengan tema “Belajar Mendidik dari Pohon Kurma” di Kebun Kurma Barbate. Kegiatan ini digandeng...

Polemik Tapal Batas, UIN dan Unsyiah Kembali Berseteru

LENTERA ACEH – Persoalan Batas UIN Ar Raniry dengan Unsyiah belum selesai di ranah hukum, Unsyiah kembali melakukan tindakan sepihak dengan menutup pintu masuk...

Malas Berkantor, Ketua DPRD Meylan Mus dan Bupati Aliong Mus Didemo

LENTERA MALUT – Front peduli desa (FPD) menggelar aksi protes terhadap kinerja pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Pulau Taliabu di kota bobong dengan rute...
Reporter Sofifi-Ternate,- HARYANI H Y
Reporter Sofifi-Ternate,- HARYANI H Yhttp://www.lentera.co.id
JUNAIDI adalah Reporter Biro TERNATE-SOFIFI sekaligus Redaktur dan Pembimbing Omdesa.id di SOFIFI/TIDORE

TERNATE, LENTERA.CO.ID – DPRD Provinsi Maluku Utara (Malut) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung dan Mabes Polri agar secepatnya menindaklanjuti hasil Angket DPRD terkait pelanggaran peraturan perundangan-undangan dan pelanggaran sumpah janji yang dilakukan oleh Gubernur Malut, Abdul Gani Kasuba.
Hal ini disampaikan Sekretaris Komisi tiga DPRD Malut, Sahril Taher di Kantor Sekretariat DPRD Provinsi Malut pada Jumat 7 September 2018.

Sahril mengatakan, hasil angket yang didalamnya termuat bahwa Gubernur Abdul Gani Kasuba melanggar peraturan perundangan-undangan dan melanggar sumpah janji Jabatan, yakni terdapat lima materi yang diantaranya: Penerbitan 27 IUP yang tidak melalui mekanisme perundangan-undangan, Dana Bos, KTP, Utang dan Pengangkatan Pegawai.

“Lima persoalan pokok ini yang kemarin kami angketkan dan dari hasil pendalaman pansus hak angket Gubernur melakukan pelanggaran atas undang undang dan peraturan perundangan undangan. Kemudian Gubernur juga didalam keputusan akhir atau kesimpulan hak angket melanggar sumpah dan janji Jabatan,” kata Sahril.

Olehnya itu, kata Sahril, secara kelembagaan DPRD telah melaporkan masalah ini sejak 28 Februari ke KPK, Mabes Polri, dan Kejaksaan Agung. “Kami harapkan ada tindak lanjut dari ketiga lembaga ini. Namun sampai sekarang, kurang lebih enam bulan belum ada jawaban hasil dari laporan DPRD tersebut,” ujarnya.

Itu sebabnya, lanjut dia, pihaknya meminta sama -sama mendorong agar KPK, Kejaksaan Agung dan Mabes Polri melakukan penyelidikan atas pelanggaran tersebut.

“Ini tidak bisa kita diamkan Sebab lima persoalan ini sangat krusial dan sangat merugikan daerah, terutama 27 IUP yang bermasalah ini. Kemudian khusus pertambangan itukan dia langsung korsup dengan KPK inilah yang kita harapkan kalau bisa KPK, Mabes Polri dan Kejaksaan dalam waktu singkat menindaklanjuti,” ujarnya.

Dia berkata, DPRD akan mengecek lagi ke KPK, Kejaksaan dan Mabes Polri untuk mempertanyakan kembali terkait sejauh mana persoalan hasil hak Angket Provinsi Malut oleh tiga lembaga ini. “Saya pikir ini paling penting,” katanya.

Sahril menyatakan, pihaknya juga menerima informasi ini dari KPK sendiri dari bagian pengaduan. Dia menyampaikan, bahwa ada permintaan data tambahan dan KPK akan menyurat kepada pimpinan DPR untuk tambahan data. Namun sejauh ini, Sahril mengaku pimpinan DPR Provinsi belum menerima surat dari KPK. “Inilah yang kita harapkan sesegera mungkin persoalan ini ditindaklanjuti,” tuturnya.

Langka selanjutnya, kita Sahril, akan menunggu surat dari KPK, karena hasil hak angket bagi DPR sudah final. Final dalam artian keputusan DPRD bahwa Gubernur Malut, telah melanggar peraturan perundangan-undangan dan adapun Undang-undang 23 tahun 14 tentang pemerintahan daerah, kemudian Undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan, Mineral dan Batu Bara dan Undang-undang Nomor 5 tentang ASN dan Permendagri terkait dengan pengelolaan daerah. “Pelanggaran-pelanggaran ini yang sudah dilakukan oleh Gubernur maupun Kepala Dinas terkait. Ini yang kita harapkan supaya ditindak lanjuti,” teranya.

“Yang menandatangani surat ini adalah pimpinan dewan, Ketua DPR Alian Mus, Wakil Ketua DPR Ishak Naser, kemudian wakil ketua DPR Julkifli H. Umar”.

Red: Hana

- Advertisement -

More articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Latest article

PC PMII Kota Lhokseumawe Kecam Tindakan Perempuan Gowes Berbusana Ketat Di Kota Banda Aceh

LENTERA ACEH – Sekelompok perempuan tidak menggunakan jilbab dan berbaju ketat membuat heboh Kota Banda Aceh hari Minggu kemarin. Berbagai foto dan video yang beredar...

Rumah-QU selenggarakan seminar parenting dengan tema “Belajar Mendidik dari Pohon Kurma”

LENTERA ACEH – Senin (06/07/20), Rumah-QU menyelenggarakan seminar parenting dengan tema “Belajar Mendidik dari Pohon Kurma” di Kebun Kurma Barbate. Kegiatan ini digandeng...

Polemik Tapal Batas, UIN dan Unsyiah Kembali Berseteru

LENTERA ACEH – Persoalan Batas UIN Ar Raniry dengan Unsyiah belum selesai di ranah hukum, Unsyiah kembali melakukan tindakan sepihak dengan menutup pintu masuk...

Malas Berkantor, Ketua DPRD Meylan Mus dan Bupati Aliong Mus Didemo

LENTERA MALUT – Front peduli desa (FPD) menggelar aksi protes terhadap kinerja pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Pulau Taliabu di kota bobong dengan rute...

Beredar Kabar Oknum Anggota DPRK Aceh Timur Diduga Keroyok Yunan Nasution

LENTERA ACEH — Salah seorang oknum Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Timur diduga mengeroyok Yunan Nasution, warga Desa Lhok Dalam, Keucamatan Peureulak.Pengeroyokan itu terjadi...

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/lentera8/public_html/wp-includes/functions.php on line 4609