10.1 C
Munich
Kamis, Mei 28, 2020

Dugaan Uang Pelicin Percepat Administrasi Kenaikan Pangkat/Golongan PNS Halteng

Must read

WHO Desak Indonesia Setop Gunakan Hydroxychloroquine karena Berbahaya

LENTERA NEWS — Badan Kesehatan Dunia (WHO) mendesak pemerintah Indonesia untuk menunda pemakaian dua obat malaria untuk perawatan pasien Covid-19 karena obat itu berbahaya. Sebuah...

Diusulkan Pilkada 2020 Ditunda ke 2022

LENTERA NEWS — KPU berencana menggelar Pilkada serentak 2020 pada Desember mendatang. Namun, hal tersebut dikritik sejumlah pihak, karena saat ini Indonesia tengah dilanda...

Kesiapan Perang , China Tingkatkan Kemampuan Militernya

LENTERA NEWS — Presiden China Xi Jinping mengatakan negaranya akan meningkatkan kesiapan angkatan bersenjata dalam bertempur. Pada Selasa, 26 Mei 2020, stasiun televisi China melaporkan...

Polres Halteng Mengamankan Miras saat Bertugas Bersama Tim Covid-19

LENTERA MALUT – Polres Halmahera Tengah yang tergabung dalam tim satgas Covid- 19 dan berjaga pada Pos Katupat, telah mengamankan 2 unit mobil yang...
Reporter HALTENG,- IKEM
Reporter HALTENG,- IKEMhttps://www.lentera.co.id
Reporter Biro Halteng, sekaligus Redaktur dan Pembimbing Media Omdesa.id

TERNATE, LENTERA.CO.ID – Pengusulan kenaikan pangkat atau golongan di lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng), sejumlah PNS harus menyetor biaya administrasi untuk mempercepat berkas yang bersangkutan.

Informasi yang dihimpun media ini kepada sumber terercaya yang enggan namanya dipublikasikan mengaku dirinya menyetor uang senilai Rp. 500.000 untuk mempercepat proses administrasinya. Uang senilai itu, kata sumber, bukan dimintah oleh pihak kepegawaian, namun sudah menjadi kebiasaan agar proses administrasi dapat dipercepat.

“Mereke tidak minta. Tapi diberikan untuk mempercepat prosesnya,” kata sumber pada media ini, Rabu, 16 Mei 2018.

Menanggapi hal itu, Anggota DPRD Halteng Nuryadin Ahmad mengatakan, urusan kenaikan pangkat dan golongan itu tidak dibenarkan ada biaya dari para PNS karena setiap item program dalam SKPD suda dianggarkan biayanya dalam APBD. “Jadi kalau ada SKPD (BKD) masi membebankan biaya itu kepada para PNS maka itu masuk dalam katagori pungutan liar dan Ilegal. Begitu juga para PNS, jika menyetor tanpa permintaan BKD, maka itu masuk kategori sogokan,” katanya pada reporter Lentera Online Via WhatsApp, Rabu, 16 Mei 2018.

Olehnya, kata Yadin, sapaan karibnya, meminta kepada Bupati & Wakil agar segera mengevaluasi yang nersangkutan.

“Dan kepada para PNS yang di patok biaya kenaikan pangkat dan lain-lain agar juga bisa melaporkan hal itu kapada DPRD dalm hal ini Komisi 1,” tegas Yadin.

Dia juga menambahkan, jika setoran uang pelican hanya untuk mempercepat proses pelayanan, maka itu menandakan sistem pelayanan di lingkup BKD tidak profesional. Sebab jika bekerja cepat dan profesiona, maka tak ada satu pun yang member uang pelican dalam setiap urusan administrasi.

“Selain di lingkungan BKD, saya juga berharap Bupati bersama Wakil Bupati bisa mengevaluasi sitem pelayanan di lingkup Pemkab Halteng agar tidak terjadi seperti itu. Bahkan ada juga yang mengurus KTP harus disetor harga pulsa 50 sampai 100 ribu. Ini kerusakan mental yang butuh dibenahi,” ujarnya.

Red: Mafut

- Advertisement -

More articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Latest article

WHO Desak Indonesia Setop Gunakan Hydroxychloroquine karena Berbahaya

LENTERA NEWS — Badan Kesehatan Dunia (WHO) mendesak pemerintah Indonesia untuk menunda pemakaian dua obat malaria untuk perawatan pasien Covid-19 karena obat itu berbahaya. Sebuah...

Diusulkan Pilkada 2020 Ditunda ke 2022

LENTERA NEWS — KPU berencana menggelar Pilkada serentak 2020 pada Desember mendatang. Namun, hal tersebut dikritik sejumlah pihak, karena saat ini Indonesia tengah dilanda...

Kesiapan Perang , China Tingkatkan Kemampuan Militernya

LENTERA NEWS — Presiden China Xi Jinping mengatakan negaranya akan meningkatkan kesiapan angkatan bersenjata dalam bertempur. Pada Selasa, 26 Mei 2020, stasiun televisi China melaporkan...

Polres Halteng Mengamankan Miras saat Bertugas Bersama Tim Covid-19

LENTERA MALUT – Polres Halmahera Tengah yang tergabung dalam tim satgas Covid- 19 dan berjaga pada Pos Katupat, telah mengamankan 2 unit mobil yang...

Hasil Rapid Test, Satu Warga Halteng Dinyatakan Reaktif

LENTERA MALUT — Salah satu warga Desa Fidi Jaya, Kecamatan Weda, Kabupaten Halmahera Tengah yang berinisial MA dinyatakan reaktif usai menjalani rapid test pada...