10.1 C
Munich
Kamis, Mei 28, 2020

Jika Dugaan Suap Benar, Mochtar: Kedua Pihak Terkena Sanksi Pidana

Must read

WHO Desak Indonesia Setop Gunakan Hydroxychloroquine karena Berbahaya

LENTERA NEWS — Badan Kesehatan Dunia (WHO) mendesak pemerintah Indonesia untuk menunda pemakaian dua obat malaria untuk perawatan pasien Covid-19 karena obat itu berbahaya. Sebuah...

Diusulkan Pilkada 2020 Ditunda ke 2022

LENTERA NEWS — KPU berencana menggelar Pilkada serentak 2020 pada Desember mendatang. Namun, hal tersebut dikritik sejumlah pihak, karena saat ini Indonesia tengah dilanda...

Kesiapan Perang , China Tingkatkan Kemampuan Militernya

LENTERA NEWS — Presiden China Xi Jinping mengatakan negaranya akan meningkatkan kesiapan angkatan bersenjata dalam bertempur. Pada Selasa, 26 Mei 2020, stasiun televisi China melaporkan...

Polres Halteng Mengamankan Miras saat Bertugas Bersama Tim Covid-19

LENTERA MALUT – Polres Halmahera Tengah yang tergabung dalam tim satgas Covid- 19 dan berjaga pada Pos Katupat, telah mengamankan 2 unit mobil yang...
Reporter Halbar - CHASRUL Tampilang
Reporter Halbar - CHASRUL Tampilanghttp://www.lentera.co.id
CHASRULL, Reporter Biro HALBAR sekaligu Redaktur dan Pembimbing Omdesa.id

HALBAR, LENTERA.CO.ID – Terkait dengan mencuatnya dugaan suap dilingkup DPRD Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) atas pinjaman Pemkab Halbar senilai Rp. 150 miliar itu, mendapatkan perhatian dari berbagai pihak, diantaranya Lembaga Pemerhati Pembangunan (LPP) Halbar.

Ketua LPP Halbar Mochtar Djulman kepada wartawan, Senin 12 Maret 2018 tadi mengatakan, jika dugaan suap-menyuap benar adanya, maka kedua pihak baik pemberi maupun penerima akan terkena sanksi pidana, sebagai mana yang diancam dalam ketentuan pasal 5 jo pasal 12 huruf a dan huruf b undang–undang nomor 31 tahun 1999 telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang Tipikor dengan ancaman pidana paling lama 5 tahun kurungan penjara.

BACA Pinjaman 150 M, Bupati Mengaku Sesuai Mekanisme

Demikian itu bisa seperti empat ketua Fraksi DPRD Kabupaten Lampug Tengah yang dipanggil KPK atas kasus suap pinjaman daerah untuk APBD 2018 pada Kamis, 8 Maret 2018 kemarin.

Dalam kasus tersebut, Bupati Lampung Tengah, Mustafa diduga memberi suap kepada anggota DPRD Lampung agar menyetujui usulan pinjaman daerah kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebesar Rp. 300 miliar.

BACA JUGA Pinjaman Rp. 150 Miliar, Muncul Dugaan Suap

Red: Chull

- Advertisement -

More articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Latest article

WHO Desak Indonesia Setop Gunakan Hydroxychloroquine karena Berbahaya

LENTERA NEWS — Badan Kesehatan Dunia (WHO) mendesak pemerintah Indonesia untuk menunda pemakaian dua obat malaria untuk perawatan pasien Covid-19 karena obat itu berbahaya. Sebuah...

Diusulkan Pilkada 2020 Ditunda ke 2022

LENTERA NEWS — KPU berencana menggelar Pilkada serentak 2020 pada Desember mendatang. Namun, hal tersebut dikritik sejumlah pihak, karena saat ini Indonesia tengah dilanda...

Kesiapan Perang , China Tingkatkan Kemampuan Militernya

LENTERA NEWS — Presiden China Xi Jinping mengatakan negaranya akan meningkatkan kesiapan angkatan bersenjata dalam bertempur. Pada Selasa, 26 Mei 2020, stasiun televisi China melaporkan...

Polres Halteng Mengamankan Miras saat Bertugas Bersama Tim Covid-19

LENTERA MALUT – Polres Halmahera Tengah yang tergabung dalam tim satgas Covid- 19 dan berjaga pada Pos Katupat, telah mengamankan 2 unit mobil yang...

Hasil Rapid Test, Satu Warga Halteng Dinyatakan Reaktif

LENTERA MALUT — Salah satu warga Desa Fidi Jaya, Kecamatan Weda, Kabupaten Halmahera Tengah yang berinisial MA dinyatakan reaktif usai menjalani rapid test pada...