Aksi Warga bersama LMND: Tiadakan Hutan Lindung di Tosoa dan Tuguaer

Must read

PC PMII Kota Lhokseumawe Kecam Tindakan Perempuan Gowes Berbusana Ketat Di Kota Banda Aceh

LENTERA ACEH – Sekelompok perempuan tidak menggunakan jilbab dan berbaju ketat membuat heboh Kota Banda Aceh hari Minggu kemarin. Berbagai foto dan video yang beredar...

Rumah-QU selenggarakan seminar parenting dengan tema “Belajar Mendidik dari Pohon Kurma”

LENTERA ACEH – Senin (06/07/20), Rumah-QU menyelenggarakan seminar parenting dengan tema “Belajar Mendidik dari Pohon Kurma” di Kebun Kurma Barbate. Kegiatan ini digandeng...

Polemik Tapal Batas, UIN dan Unsyiah Kembali Berseteru

LENTERA ACEH – Persoalan Batas UIN Ar Raniry dengan Unsyiah belum selesai di ranah hukum, Unsyiah kembali melakukan tindakan sepihak dengan menutup pintu masuk...

Malas Berkantor, Ketua DPRD Meylan Mus dan Bupati Aliong Mus Didemo

LENTERA MALUT – Front peduli desa (FPD) menggelar aksi protes terhadap kinerja pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Pulau Taliabu di kota bobong dengan rute...
Reporter Halbar - CHASRUL Tampilang
Reporter Halbar - CHASRUL Tampilanghttp://www.lentera.co.id
CHASRULL, Reporter Biro HALBAR sekaligu Redaktur dan Pembimbing Omdesa.id

HALBAR, LENTERA.CO.ID – Puluhan Masyarakat Desa Tosoa dan Tuguaer Kecamatan Sahu Timur bersama Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi (LMND) Maluku Utara (Malut), mengelar aksi demonstrasi di depan kantor Bupati Halmahera Barat (Halbar) pada Senin 6 Agustus 2018.

Aksi yang kordinir Alfosius Gabi itu, mendesak pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halbar mengembalikan hutan masyarakat kedua desa tersebut karena sejak tahun 2000 lalu, ditetapkan melalui Dinas Kehutanan sebagai wilayah hutan lindung tanpa melalui sosialisasi kepada masyarakat setempat.

“Tanah kedua desa itu merupakan hak masyarakat hukum adat, sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3,” ungkap Alfonsius saat orasi.

Ia mengatakan, penyampaian dari pihak Kementerian kehutanan pada 16 Juli 2013 lalu tentang putusan MK nomor 35/PUU – X/2012, pasal 1 angka 6 atau pasal 4 ayat 3 undang-undang nomor 41 tahun 1999 sangat bertentangan dengan UUD 1945 itu sendiri.

“Untuk itu, kami meminta kepada pemkab Halbar agar mengembalikan hutan lindung kepada masyarakat di kedua desa itu karena berada di wilaya hukum adat,” kata Alfonsius.

“Bukan karena kepentingan investor semata, Pemda mengabaikan dan mengasingkan masyarakat adat,” sebut korlap aksi ini.

Selain masalah hutan adat, masa aksi mendesak kepada pemkab agar mengembalikan sertifikat masyarakat yang telah ditarik dan tidak dikembalikan sampai saat ini karena alasan yang tidak memihak kepada warga.

Tuntutan dari masa aksi sebanyak 5 poin yang dituangkan dalam pernyataan sikap, diantaranya :

1. Mendesak kepada pemerintah daerah segera mengembalikan status hutan lindung menjadi hutan padat.
2. DPRD Halbar segera mendesak kepada pemerintah daerah agar kembalikan tanah Tosoa dan Tuguaer.
3. Perjelaskan status hutan lindung yang berada di dua Desa.
4. Kembalikan sertifikat tanah yang telah ditarik oleh dinas Pertanahan.
5. Segera melakukan pengukuran lahan sesuai dengan program prona.

“Bila dari tuntutan kami tidak diakomudir, maka mereka akan mengelar aksi lanjutan dengan memboikot aktifitas kantor Bupati Halbar,” tegas Alfonsius.

Aksi tersebut dilanjutkan dengan hering bersama pihak Pemkab yang dihadir oleh Ass I Setda Halbar, Vence Muluwere, Kepala DPMPTSP Syamsudin Senen, Kepala DLH, kepala Kesbangpol M. Syarif A. Ali.
Dalam hering tersebut masyarakat menyampaikan tuntutannya.

“Intinya, kami pemkab Halbar akan mengakomodir tuntutan kalian (masa aksi), dan sertifikat akan kami kembalikan kepada yang bersangkutan untuk itu diharapkan agar segera memasuki nama-nama pemilik sertifikat yang ditarik,” kata Vence.

Usai mendengar tanggapan pemkab Halbar saat hering yang berlangsung diruang rapat Sekda Halbar, masa aksi langsung membubarkan diri.

Red: chull

- Advertisement -

More articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Latest article

PC PMII Kota Lhokseumawe Kecam Tindakan Perempuan Gowes Berbusana Ketat Di Kota Banda Aceh

LENTERA ACEH – Sekelompok perempuan tidak menggunakan jilbab dan berbaju ketat membuat heboh Kota Banda Aceh hari Minggu kemarin. Berbagai foto dan video yang beredar...

Rumah-QU selenggarakan seminar parenting dengan tema “Belajar Mendidik dari Pohon Kurma”

LENTERA ACEH – Senin (06/07/20), Rumah-QU menyelenggarakan seminar parenting dengan tema “Belajar Mendidik dari Pohon Kurma” di Kebun Kurma Barbate. Kegiatan ini digandeng...

Polemik Tapal Batas, UIN dan Unsyiah Kembali Berseteru

LENTERA ACEH – Persoalan Batas UIN Ar Raniry dengan Unsyiah belum selesai di ranah hukum, Unsyiah kembali melakukan tindakan sepihak dengan menutup pintu masuk...

Malas Berkantor, Ketua DPRD Meylan Mus dan Bupati Aliong Mus Didemo

LENTERA MALUT – Front peduli desa (FPD) menggelar aksi protes terhadap kinerja pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Pulau Taliabu di kota bobong dengan rute...

Beredar Kabar Oknum Anggota DPRK Aceh Timur Diduga Keroyok Yunan Nasution

LENTERA ACEH — Salah seorang oknum Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Timur diduga mengeroyok Yunan Nasution, warga Desa Lhok Dalam, Keucamatan Peureulak.Pengeroyokan itu terjadi...

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/lentera8/public_html/wp-includes/functions.php on line 4609