Terkait Sengkata Lahan: Lawyer Pemdes Nggele Semprot Pemda Taliabu

0
5

LENTERA MALUT — Putusan sidang Pengadilan Negeri (PN) Bobong Kabupaten Pulau Taliabu terkait konflik lahan pembangunan pasar di Desa Nggele, Kecamatan Taliabu Barat Laut, menuai protes dari berbagai pihak.

Pasalnya putusan itu telah diketuk saat sidang PN pada Kamis, 12 September 2019 lalu. Amar putusan pun menurut pihak PN Bobong telah mempertimbangkan fakta-fakta hukum persidangan.

“Itulah yang ada dalam amar putusan, yang bapak ibu sekalian bisa baca dan ketahui sendiri,” terang Humas PN Bobong, Dedi Wijaya Susanto, perihal putusan PN Bobong di dihadapan puluhan massa aksi warga pemprotes, Jumat, 13 September lalu.

Seperti diketahui, putusan yang mengabulkan sebagian permohonan penggugat H. La Musa itu dirasa tak adil. Sebab itulah, Tawallani angkat bicara.

Disisi lain, Pemerintah Daerah Pulau Taliabu mengklaim sikap Kepala Desa Nggele menunjuk Kuasa Hukum tak sesuai dan merasa tersinggung.

Menyikapi hal itu, Kuasa Hukum Pemdes Nggele, Tawallani Djafaruddin menyemprot pernyataan Pemda tersebut.

Sebagai Kuasa Hukum, kata Tawallani, Kades sudah sesuai prosedur. Ia merujuk pada UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa, pasal 26 ayat (2) huruf (n), yang berbunyi mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jika Pemda merasa tersinggung dengan sikap Kepala Desa karena tanpa kordinasi itu sangat keliru. Sebab, lanjut Tawallani, Pemda Pulau Taliabu melalui Kabag Hukum saat audance bersama masa aksi pada, Senin, 16 September kemarin, Kabag Hukum beralasan tidak ada anggaran.

Kata dia, Permendagri No.12 Tahun 2014 secara jelas diatur terkait tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam menangani Perkara Perdata. Pasal 10 perkara perdata, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf (c), yang dilakukan oleh Menteri; Kepala Derah dan/atau Wakil Kepala Daerah; dan CPNS/PNS Kementerian Dalam Negeri, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

“Dalam pasal 11 Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri, Biro Hukum Provinsi dan Bagian Hukum Kabupaten/Kota dalam penanganan perkara perdata sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, melakukan telaah terhadap objek gugatan; penyiapan surat kuasa, penyiapan jawaban, duplik, alat bukti dan saksi, kesimpulan, memori banding/kontra memori banding, memori kasasi, kontra memori kasasi dan peninjauan kembali, kontra memori peninjauan kembali,” jelas Tawallani

Lanjutnya, menghadiri sidang di Pengadian Negeri, menyampaikan memori banding/kontra memori, banding kepada pengadilan tinggi melalui pengadilan tingkat pertama; dan menyampaikan memori kasasi/kontra memori kasasi, memori peninjauan kembali, kontra memori, peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tingkat Pertama.

“Namun faktanya berbeda, sebagaimana disampaikan Pemda Taliabu melalui Kabag Hukum kepada masa aksi bahwa, Pemda tidak ada anggaran, saya menilai bahwa alasan tersebut tidak logis dan mengada-ada, dan beralasan demikian agar Pemda tidak melakukan apa yang tertuang dalam permendagri tersebut, padahal, jelas-jelas hal itu menjadi tanggungjawabnya Pemda”ujarnya,

Tawalani juga berharap, Pemda Pulau Taliabu segera melakukan upaya hukum dalam waktu dekat ini, yakni upaya hukum tingkat banding, sebab waktu yang tersisa tinggal 3 hari. (Ajn)

The post Terkait Sengkata Lahan: Lawyer Pemdes Nggele Semprot Pemda Taliabu appeared first on LENTERA Malut.

Loading...

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini