oleh

Dianggap Semena-mena, Warga Serbu Kebun Karet PT Lonsum

Dianggap Semena-mena, Warga Serbu Kebun Karet PT Lonsum thumbnail

BULUKUMBA – Ribuan warga berpakaian hitam-hitam, bergerombol di area perkebunan karet PT Lonsum. Mereka adalah perwakilan dari masyarakat adat Suku Kajang, yang mengepung area perkebunan karet itu.

Kedatangan mereka melakukan aksi protes dan mendesak untuk segera menghentikan alat berat milik PT Lonsum, yang sedang bekerja dalam pembersihan lahan, guna peremajaan perkebunan karet yang berada di Garanta, Kecamatan Kajang, Bulukumba.

Penghentian aktivitas seperti saat itu, bukanlah kali pertama. Sebelumnya juga sudah dilakukan oleh warga, untuk menghentikan aktivitas PT. Lonsum, karena dilatarbelakangi sikap dari pihak perusahaan, yang mereka katakan terus memaksakan kehendak dan mengingkari kesepakatan-kesepakatan yang dibuat.

Padahal, sebelumnya pada Jumat 7 September lalu, Pemerintah Kabupaten Bulukumba, telah memfasilitasi warga dari sembilan desa, tergabung dalam Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) Cabang Bulukumba, melakukan aksi protes, yang menuntut segera dilaksanakanya kesepakatan.

Kesepakatan tersebut telah dibuat bersama yang difasilitasi Kementerian Dalam Negeri pada (8/8/18). Itu sebagai salah satu upaya dalam penyelesaian konflik berkepanjangan, antara pihak perusahaan dengan warga dan masyarakat adat Suku Kajang.

Tuntutannya, perlu ada pengukuran kembali batas kepemilikan masyarakat, tanah adat milik suku Kajang, tanah adat Bulukumba Toa dan Hak Guna Usaha milik PT. PP Lonsum, yang akan dilakukan oleh tim yang dibentuk pihak pemerintah.

Rudy Tahas, ketua AGRA Bulukumba menjelaskan, setelah protes yang dilakukan anggota AGRA, pihak perusahaan melalui Managernya, Erwin, sepakat untuk menghentikan aktivitas dan membahas masalah ini difasilitasi Pemkab Bulukumba. Sayangnya, pada pertemun ini, pihak Lonsum tak hadir menemui warga.

“Sikap perusahaan tetap keras kepala, dan seolah-olah tidak ingin menyelesaikan konflik yang sudah berkepanjangan ini. Jika terus dibiarkan dan perusahaan tetap pada pendirianya, maka konflik ini bisa memanas kembali,” ungkap Rudy Tahas, Senin (10/9/2018).

“Kami sudah dihubungi pihak PT Lonsum. Katanya tidak bisa hadir hari ini, mereka meminta pertemuannya nanti Rabu,” ujar Djunaedi di depan warga adat Kajang dan aktivis AGRA yang memadati salah satu ruangan di Kantor Bupati Bulukumba.

Menanggapi hal itu, Rudy Tahas menyebutkan, tindakan semacam ini memang sudah menjadi karakter pihak PT Lonsum. “Karakternya PT Lonsum memang seperti itu, sewenang-wenang, dan tidak menghargai kesepakatan,” sesal Rudy.

Berdasarkan peraturan dan kesepakatan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), sebelum diberikan kepastian tentang kelanjutan Kontrak Hak Guna Usaha (HGU) terhadap PT Lonsum (Lonsum) di Bulukumba, ada beberapa hal yang telah disepakati.

Yakni, bakal fokus menyelesaikan persoalan yang sudah teridentifikasi terlebih dahulu, seperti dugaan lahan HGU yang tidak sesuai batas, mengembalikan tanah ulayat Kajang dan tanah adat Bulukumpa Toa, serta tanah warga yang bersertifikat yang diambil oleh PT Lonsum.

“Seharusnya jangan ada aktivitas dulu yang berkaitan dengan hal itu, sebelum ada tim-tim yang dibentuk, sesuai keputusan dan kesepakatan di pusat. Tim ini nantinya akan turun langsung ke lapangan,” jelas Rudy.

Penulis: Reporter Halbar - CHASRUL Tampilang

Gambar Gravatar
CHASRULL, Reporter Biro HALBAR sekaligu Redaktur dan Pembimbing Omdesa.id

Komentar