Tak Penuhi Hak Buruh, Mahasiswa Demo Protes PT. NPI

0
30
Mahasiswa deomo atas PHK oleh PT. Nanbu Plastik Indonesia

TERNATE, LENTERA.CO.ID – Puluhan massa aksi yang mengatasnamakan Komite Solidaritas Perjuangan Buruh- Federasi Serikat Buruh Demokratik kerakyatan Maluku Utara (KSPB-FSEDAR Malut) , melakukan aksi unjuk rasa atas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak oleh Pemasok Tier 2 Toyota, PT. Nanbu Plastik Indonesia. Unjak rasa ini dilakukan di depan Kantor Cabang Toyota Kota Ternate, di Jl.Pasar Inpres Bastiong, Ternate Selatan Kota Ternate, Maluku Utara pada Ahad, 9 September 2018.

“Lawan Penjajahan Modal Jepang, Selamatkan Nasib Buruh Indonesia,” seruan massa aksi KSPB-FSEDAR Malut

Kordinator Lapangan (Korlap), Fandi Pomsa saat di temui lentera.co.id mengatakan, bahwa perusahaan Toyota asal Jepang, Pemasok Tier 2 Toyota, PT. Nanbu telah menolak mengangkat empat buruh menjadi karyawan tetap (Kartap), malah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak.

Menurut informasi yang dihimpun lentera.co.id, awalnya dalam risalah perundingan tanggal 22 November 2017, PT. Nanbu telah menyatakan kesediaan melakukan pengangkatan dan sudah ada anjuran nomor 565/3069/DISNAKER pada 25 Mei 2018 yang pada pokoknya menyatakan demi hukum, buruh seharusnya menjadi karyawan tetap.

“Bukannya mewujudkan janjinya sendiri dan anjuran daril Dinas Keteragakerajaan (Disnaker), malah PT.Nanbu menggugat buruh. Sudah melakukan PHK sepihak, tidak mau mengangkat 4 buruh menjadi karyawan tetap dan malah dia(PT.Nanbu) justru memberatkan buruh lagi dengan menuntut buruh membayar uang perkara sementara buruh yang dituntut itu sudah tidak bekerja di perusahaan. Ini sangat miris,” ungkap Fandi Pomsa, di depan Kantor Cabang Toyota Ternate, kel.Bastiong, pada Minggu 9 September 2018

Menurutnya, PT. Nanbu Plastik Indonesia adalah bagian dari Produksi Mobil Toyota sehingga seharusnya Toyota ikut bertanggung jawab atas hal ini sesuai dengan code of conduct Toyota. 2018 ini juga laba bersih Toyota Indonesia mengalami peningkatan 58 persen menjadi sebesar 94,9 miliar rupiah.

“Mobil-mobil itu adalah keringat kaum buruh, bahkan darah buruh korban kecelakaan kerja yang mengucur dari daging yang terkoyak oleh mesin. Tapi ternyata korban di buang begitu saja (PHK) seperti sampah,” katanya.

Selain itu, buruh dari beberapa perusahaan juga seperti buruh Gudang Family Mart yang bekerja di PT Fajar Mitra Indah (PT FMI), mengalami hal yang sama, yakni perampasan hak; upah sering di potong dengan alasan tidak jelas, buruh emak-emak dibayar tidak sesuai, upah lembur saat hari nasional tidak dibayar dan berbagai tindakan tidak manusiawi lain.

“Jika penjajahan pada masa lalu melakukan kolonialisasi atas tanah jajahan. Sementara penjajahan pada hari ini masuk melalui investasi yang merampas segala kekayaan alam di negeri jajahan dan membayar upah buruh semurah-murahnya,” pungkas Fandi.

Fandi mengatakan, hukum ketenagakerjaan kita juga di langgar yang dalam banyak kasus di biarkan oleh aparat negara, seperti dalam kasus pengawasan PT. Nanbu Plastik Indonesia yang di lakukan oleh Monang Sihotang, pegawai pengawas Ketenagakerjaan Jawa Barat yang malah memenangkan Pengusaha.”Mau tidak mau kita harus melakukan protes-protes di jalanan agar kita didengar dan hak-hak buruh diberikan,” tutur Fandi

Selain itu, Rudi Pravda dalam orasinya mengatakan bahwa agar hak normatif buruh dikembalikan sesuai peraturan perundang-undangan.”Kami menuntut agar hak-hak buruh segera dipulihkan baik itu buruh subkontraktor Toyota-Nanbu, dan buruh-buruh yang ada di perusahaan lainnya demi keadilan yang sesuai dengan konstitusi bangsa kita yang menyatakan bahwa segala penjajahan diatas dunia harus di hapuskan,” tutupnya.

Red: Jun

Loading...

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini