Menghadapi Pimilu 2019, KNPI Malut Tantang Bawaslu

0
24
Ketua DPD KNPI Maluku Utara Thamrin Ali. Ibrahim bersama pengurusnya saat konferensi Pers di Hotel Corner Kelurahan Kalumpang Kota Ternate Tengah, Kamis 30 Agustus 2018, sore tadi.

TERNATE, LENTERA.CO.ID – Dalam rangka menyongsong Pemilihan legislatif (Pileg) 2019 secara aman, adil dan sejuk, Dewan Pengurus Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Maluku Utara siap mengawal perhelatan kontestasi pileg 2019 mendatang.

Ketua DPD KNPI Malut, Thamri Ali Ibrahim mengatakan, agar pemilu yang digelar dapat berjalan secara aman, adil dan sejuk, sudah barang tentu adanya peran kaum muda untuk mengawal serta dibutuhkan pengawasan dari semua pihak, salah satunya pemuda.

Menurutnya, peran pemuda sangat signifikan dalam mengawal proses pemilu. Pemuda dapat bekerjasama dengan penyelenggara sehingga tidak terjadi instabilitas politik termasuk memengaruhi pemilih dengan sistem barter (politik uang) baik itu terstruktur, struktur maupun masif (TSM) dan tidak secara TSM.

“Peran pemuda dan masyarakat dalam mencegah instabilitas politik jelang Pemilu 2019 sangat penting. Dari kacamata beberapa tahun terakhir terdapat kekhawatiran secara masif dimungkinkan kembali terjadi seperti tahun-tahun sebelumnya,” kata Thamrin pada jumpa persnya di Hotel Corner Kelurahan Kalumpang Kota Ternate Tengah, Kamis 30 Agustus 2018, sore tadi.

Sebab, lanjut dia, hampir seluruh peserta calon legislatif yang saat ini diumumkan sebagai Daftar Calon Sementara (DCS) mulai melakukan kampanye (curi star) sebelum tiba jadwal kampanye. Gejala buruk ini bukan tidak mungkin mengganggu menyongsong Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019. Karena itu, kata Tamrin, dibutuhkan pengawasan akstra Bawaslu Malut termasuk Bawaslu kabupaten/kota untuk menyikapi dan melakukan pengawasan secara masif untuk memastikan pileg 2019 tidak terganggu dengan issu-issu transaksi politik uang, barter suara dengan cara memberi bantuan, maupun upaya-upaya intimidasi yang mengandung sara.

“KNPI menantang Bawaslu untuk bagaimana menyikapi dan mengawasi pemilu 2019 ini sagar tidak terganggu dengan issu-issu yang mengenakkan publik,” sambungnya.

Sementara itu, Ketua Bidang Hukum dan HAM KNPI Malut, Fahrudin Maloko menambahkan, pada prinsipnya pemuda memiliki tanggungjawab untuk berpartisipasi mengawasi pemilu legislatif 2019 mendatang.

“Harapannya ialah peran pemuda dalam hal memaksimalisasi proses pileg ini benar-benar dipilih berdasarkan pada aspirasi maupun kehendak pemilih. Juga diharapkan tidak ada pemilih ‘pragmatis’,” ujar Eros sapaan akrabnya.

Menurut Eros, sapaan karim Fahrudin Maloko ini bahwa, secara garis besar, ada dua point yang di kawal KPNI pada pileg mendatang. Pertama pada tatanan advokasi dan mengurangi catatan-catatan klasik pemilu sebelumnya. Dijelaskan, tatanan advokasi yang dimaksud adalah mengurangi padangan dan kebijakan publik yang mana peserta pemilu bisa memengaruhi pemilih untuk meraup suara. Sehingga pemilih harus tidak berdasarkan pada materi, melainkan memilih caleg sesuai keinginan bukan karena paksaan atau pengaruh lain apalagi menjadi politik ‘pragmatis’.

Sedangkan mengurangi catatan-catatan klasik adalah pemilih berperan serta menekan angka jumlah politik uang, serta bentuk cara lain yang mana dapat memengaruhi pemilih untuk menentukan pilihan. Karena pemilih berdasarkan pada materi sangat bertentangan Undang-udang pemilu.

“Ada unsur pidananya, maksimal 5 tahun penjara dan minimal 3 tahun penjara. Sehingga dua poin yang maksud itu bisa merubah image masyarakat Maluku Utara untuk menentukan pilihan misi-visinya benar-benar menyentuh masyarakat,” imbuhnya.

Red: Hana

Loading...

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini