oleh

BKPRMI Malut: Menteri Agama Fokus Lawan Kemaksiatan dan Ajaran Sesat, bukan Volume Suara Adzan

TERNATE, LENTERA.CO.ID — Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI), Maluku Utara, menilai Edaran Menteri Agama Republik Indonesia nomor: B.3940/DJ.III/Hk.00.7/08/2018 tentang Pelaksanaan Intruksi Dirjen Bimas Islam Nomor: KEP/D/101/1978 tentang Tuntunan Pengeras Suara di Masjid, Langgar dan Mushalla, sebagai langkah yang keliru dan berlebihan.

“Ada kesan dipaksakan karena kasus tertentu. Apalagi yang diatur adalah adzan, sesuatu yang berkaitan dengan ibadah shalat,” kata ketua umum BKPRMI Malut, Hasby Yusuf pada redaksi Lentera.co.id via WhatsApp, Rabu, 29 Agustus 2018.

Hasby mengatakan, sejak dulu volume suara adzan tidak pernah ada masalah. Malah masalah muncul ketika negara lewat menteri agama mengatur volume suara adzan. Sebab banyak masjid telah mengatur suara mengaji, tarhim dan adzan sesuai waktu shalat.

Menurut dia, volume suara di Masjid yang selama ini dipakai bukan sekedar berkaitan dangan waktu shalat, tetapi lebih dari itu dipahami sebagai syiar agama. “Jadi wajar umat menganggap Menteri Agama sudah memasuki wilayah yang sangat sensitive, yaitu membatasi syiar,” ujarnya.

Ia juga mengemukakan, bahwa peraturan menteri agama ini bisa memicu konflik pada wilayah tertentu yang minoritas muslim. Karena peraturan menteri bisa dijadikan dasar untuk mengintervensi masjid dalam soal syiar agama, terutama suara adzan dan bacaan alquran disetiap waktu shalat. “Ini yang tak dipikirkan oleh pemerintah dalam hal ini menteri agama,” tutur dia.

Dia berkata, jangan salahkan umat islam jika akan mempertanyakan mengapa hanya adzan yang diatur?. Lalu bagaimana degan lonceng gereja dan tradisi agama lainnya misalnya?. Kok cuma umat islam yang dituju dalam kebebijakan?.

(Infografis: Aturan pengeras suara masjid dalam Edaran Menteri Agama Republik Indonesia nomor: B.3940/DJ.III/Hk.00.7/08/2018 tentang Pelaksanaan Intruksi Dirjen Bimas Islam Nomor: KEP/D/101/1978 tentang Tuntunan Pengeras Suara di Masjid, Langgar dan Mushalla)

“Hal hal seperti ini teramat sensitif munculnya disharmoni dan mengganggu toleransi antar umat yang terpelihara cukup baik selama ini,” terangnya.

Mantan Ketua Umum HMI Cabang Ternate ini berpendapat, pemerintah sebaiknya menahan diri mengurusi hal-hal yang berkaitan degan ibadah. Sebaiknya urusan sensitif begini diserahkan saja ke umat islam melalui lembaga umat seperti MUI dan ormas-ormas Islam yang mengaturnya.

“Jika menteri agama bijak dan tidak genit, maka sebaiknya serahkan ke umat islam lewat MUI, jauh lebih terhormat. Dan akan menjauhkan pemerintah dari persepsi buruk umat islam,” kata Hasby.

Lanjut dia, masih banyak agenda umat yang harus diurus oleh pemerintah. Banyak masalah seperti Perzinahan yang dilakukan secara terbuka, judi, miras, narkoba, berkembangnya ajaran sesat, LGBT dan beragam kemaksiatan yang harus menjadi fokus pemerintah untuk mengatasinya.

“Pemerintah harus fokus melawan semua sumber kemaksiatan di indonesia bukan mengurus volume suara adzan yang menjadi urusan internal umat Islam,” tegas dia.

Red: Ajun

Komentar