oleh

AGK Dinilai Langgar UU, Sahril: Kami Minta KPK, Polri dan Kejagung Menindaklanjuti Hasil Angket DPRD

TERNATE, LENTERA.CO.ID – DPRD Provinsi Maluku Utara (Malut) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung dan Mabes Polri agar secepatnya menindaklanjuti hasil Angket DPRD terkait pelanggaran peraturan perundangan-undangan dan pelanggaran sumpah janji yang dilakukan oleh Gubernur Malut, Abdul Gani Kasuba.
Hal ini disampaikan Sekretaris Komisi tiga DPRD Malut, Sahril Taher di Kantor Sekretariat DPRD Provinsi Malut pada Jumat 7 September 2018.

Sahril mengatakan, hasil angket yang didalamnya termuat bahwa Gubernur Abdul Gani Kasuba melanggar peraturan perundangan-undangan dan melanggar sumpah janji Jabatan, yakni terdapat lima materi yang diantaranya: Penerbitan 27 IUP yang tidak melalui mekanisme perundangan-undangan, Dana Bos, KTP, Utang dan Pengangkatan Pegawai.

“Lima persoalan pokok ini yang kemarin kami angketkan dan dari hasil pendalaman pansus hak angket Gubernur melakukan pelanggaran atas undang undang dan peraturan perundangan undangan. Kemudian Gubernur juga didalam keputusan akhir atau kesimpulan hak angket melanggar sumpah dan janji Jabatan,” kata Sahril.

Olehnya itu, kata Sahril, secara kelembagaan DPRD telah melaporkan masalah ini sejak 28 Februari ke KPK, Mabes Polri, dan Kejaksaan Agung. “Kami harapkan ada tindak lanjut dari ketiga lembaga ini. Namun sampai sekarang, kurang lebih enam bulan belum ada jawaban hasil dari laporan DPRD tersebut,” ujarnya.

Itu sebabnya, lanjut dia, pihaknya meminta sama -sama mendorong agar KPK, Kejaksaan Agung dan Mabes Polri melakukan penyelidikan atas pelanggaran tersebut.

“Ini tidak bisa kita diamkan Sebab lima persoalan ini sangat krusial dan sangat merugikan daerah, terutama 27 IUP yang bermasalah ini. Kemudian khusus pertambangan itukan dia langsung korsup dengan KPK inilah yang kita harapkan kalau bisa KPK, Mabes Polri dan Kejaksaan dalam waktu singkat menindaklanjuti,” ujarnya.

Dia berkata, DPRD akan mengecek lagi ke KPK, Kejaksaan dan Mabes Polri untuk mempertanyakan kembali terkait sejauh mana persoalan hasil hak Angket Provinsi Malut oleh tiga lembaga ini. “Saya pikir ini paling penting,” katanya.

Sahril menyatakan, pihaknya juga menerima informasi ini dari KPK sendiri dari bagian pengaduan. Dia menyampaikan, bahwa ada permintaan data tambahan dan KPK akan menyurat kepada pimpinan DPR untuk tambahan data. Namun sejauh ini, Sahril mengaku pimpinan DPR Provinsi belum menerima surat dari KPK. “Inilah yang kita harapkan sesegera mungkin persoalan ini ditindaklanjuti,” tuturnya.

Langka selanjutnya, kita Sahril, akan menunggu surat dari KPK, karena hasil hak angket bagi DPR sudah final. Final dalam artian keputusan DPRD bahwa Gubernur Malut, telah melanggar peraturan perundangan-undangan dan adapun Undang-undang 23 tahun 14 tentang pemerintahan daerah, kemudian Undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan, Mineral dan Batu Bara dan Undang-undang Nomor 5 tentang ASN dan Permendagri terkait dengan pengelolaan daerah. “Pelanggaran-pelanggaran ini yang sudah dilakukan oleh Gubernur maupun Kepala Dinas terkait. Ini yang kita harapkan supaya ditindak lanjuti,” teranya.

“Yang menandatangani surat ini adalah pimpinan dewan, Ketua DPR Alian Mus, Wakil Ketua DPR Ishak Naser, kemudian wakil ketua DPR Julkifli H. Umar”.

Red: Hana

Penulis: Reporter Sofifi-Ternate,- HARYANI H Y

Gambar Gravatar
JUNAIDI adalah Reporter Biro TERNATE-SOFIFI sekaligus Redaktur dan Pembimbing Omdesa.id di SOFIFI/TIDORE

Komentar