Setelah Sekwan, kini Giliran Mantan Wakil Ketua DPRD Diperiksa Penyidik Tipikor. Ada Apa?

0
1.381 views
setelah-sekwan,-kini-giliran-mantan-wakil-ketua-dprd-diperiksa-penyidik-tipikor.-ada-apa?

LENTERA MALUT — Setelah Penyidik Tindak Pidana Korupsi ( Tipikor ) memeriksa Sekretaris Dewan (Sekwan), Lily herawati, pagi tadi terlihat Mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Sula (kepsul), Jufri Umasugi memasuki ruang Penyidik Tipikor Polres Kepulauan Sula pada Rabu, 23 Oktober 2019.

Berdasarkan data yang dikantongi media ini, Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Maluku Utara yang telah merekomendasikan Bupati Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul), Hendrata Thes agar memerintahkan Sekretaris DPRD Kepsul mempertanggung jawabkan anggaran belanja rumah tangga dari tiga pucuk pimpinan DPRD senilai Rp 700 juta yang terindiikasi merugikan keuangan Daerah Kepsul.

Anggaran tersebut bersumber dari APBD 2017 yang tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh bendahara pengeluaran alias fiktif. Sebab, ketiga pucuk pimpinan itu tidak menempati rumah dinas yang disiapkan Pemerintah.

Berdasarkan data temuan BPK Perwakilan Malut yang dikantongi Lentera.co.id disebutkan, Sekretaris Dewan (Sekwan) mengakui ketua DPRD dan wakil ketua DPRD tidak menempati rumah dinas dan belanja rumah tangga yang diterima secara tunai.

Ketua DPRD Kepsul inisial IK diberikan anggaran belanja rumah tangga sebesar Rp 260.000.000,00 dipotong pajak sebesar Rp 5.200,00 sehingga sisa yang diterima sebesar Rp 254.800.000,00.

Sementara Wakil Ketua I DPRD inisial AY diberikan sebesar Rp 220.000.000,00 dipotong pajak sebesar Rp 4.400.000,00, yang diterima sebesar Rp 215.600.000,00

Wakil Ketua II DPRD inisial JU diberikan anggaran belanja rumah tangga sebesar Rp 220.000.000,00 dipotong pajak sebesar Rp 4.400.000,00, yang diterima sebesar Rp 215.600.000,00.

Berdasarkan Berita Acara Pemberian Keterangan (BAPK) dengan bendahara pengeluaran sekretariat DPRD Kepsul, bahwa uang belanja rumah tangga pimpinan DPRD diberikan secara tunai, padahal Ketua dan Wakil Ketua tidak menempati rumah dinas tersebut. Hal ini membuat Bendahara pengeluaran Sekretariat DPRD, dibantu oleh bendahara pembantu telah membuat nota bukti belanja sendiri. Itu sebabnya, realisasi belanja rumah tangga ketua DPRD tidak sesuai ketentuan karena diberikan secara tunai dan pertanggung jawaban juga dilakukan dengan bukti yang tidak sah alias fiktif.

Rep: Irwan/Red: Jun

The post Setelah Sekwan, kini Giliran Mantan Wakil Ketua DPRD Diperiksa Penyidik Tipikor. Ada Apa? appeared first on LENTERA Malut.

Loading...

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini