Perusahan Batu Bara belum Miliki Ijin, DPRD belum Bisa Menolak

0
49 views
perusahan-batu-bara-belum-miliki-ijin,-dprd-belum-bisa-menolak

LENTERA MALUT — Delapan anggota DPRD Halteng Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara ditemui puluhan Mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Fagogoru Halmahera (Gemuruh) aula kantor DPRD Halteng pada Senin, 21 Oktober 2019.

Delapan anggota DPRD Halteng yang hering dengan masa aksi itu, diantaranya Aswar Salim, Hairudin Amir, Julkifli Alting, Hayun Maneke, Usman A tigedo, Sakir Ahmad, Amir Ode, Arifin Samad. Hering tersebut di pimpin langsung oleh Ketua DPRD Halteng sementara, Aswar Salim.

Sebelumnya puluhan mahasiswa ini menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Bupati dan Kantor DPRD Halteng. Di kantor DPRD Halteng, masa aksi kemudian hearing dengan para wakil rakyat. Sebelumnya mereka juga hearing dengan Wakil Bupati Halteng, Abd Rahum Odeyani.

Kordinator lapangan, Iwan Sarif kepada Lentera.co.id usai hering mengulang pernyataan Wakil Bupati Halteng, Abd. Rahim Odeyani. Menurut Wabub Halteng, kata Irwan, ditengah puluhan mahasiswa mengatakan, perusahan batu bara sampai saat ini belum memiliki ijin analisis dampak lingkungan (Amdal).

“Jadi kami belum pastikan untuk perusahan itu masuk di Patani, karena belum ada ijin tentang dampak lingkungan (AMDAL)”, jelas Wakil Bupati dikutip Iwan.

Selain itu, kata korlap, Wakil Bupati menambahkan Kalau untuk wewenang pencabutan ijin itu dilimpahkan kepada provinsi. “Pemerintah daerah hanya ijin lokasi dan amdalnya saja,” ungkap Wakil Bupati.

Lanjut Iwan, pihaknya meminta kepada pemerintah daerah agar wilayah Patani dijadikan lumbung pertanian seperti Pala, cengkeh dan Kelapa. “Bukan perusahaan tambang,” ujar Iwan.

Tak hanya itu, Iwan juga menyatakan bahwa ia bersama rekan-rekan mahasiswa menanyakan kinerja DPR Kabupaten Halteng soal ketika perusahan kelapa sawit di Patani, Patani barat dan Patani Timur. Bahwa sejauh mana kinerja DPR dalam kasus PT. Manggala Rimba Sejahtera? Namun alasan yang di berikan DPRD Kabupaten Halteng adalah, sementara ini alat kelengkapan DPRD Halteng belum disiapkan sehingga DPRD belum bersikap untuk menolak perusahan batu bara karena secara lembaga atau komisi belum ditetapkan.

” Untuk saat ini DPRD belum ada pembentukan komisi sehingga belum bisa menolak perusahan tersebut,” tutup Iwan.

Rep: Risno Kimhay
Redaktur: Junaidi Rasai

The post Perusahan Batu Bara belum Miliki Ijin, DPRD belum Bisa Menolak appeared first on LENTERA Malut.

Loading...

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini