oleh

Rilis: Pembahasan Ranperda Multiyears Usulan Pemda Halteng Dihentikan

HALTENG.LENTERA.CO.ID — Kamis, 5 Februari 2018, rapat Badan Pembuat Perda (BAPEMPERDA) DPRD Halmahera Tengah bersama tim perumus peraturan derah (PERDA) Pemerintah Daerah dalam rangka membahas kembali dua Ranperda yang sebelumnya dipending lantaran harus dikonsultasikan kepada Pemerintah Pusat dalam hal ini Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri. Kedua ranperda tersebut adalah (1) Ranperda Tentang Program Kegiatan Tahun Jamak (MY) dan (2.) Ranperda Tentang Partisipasi Partisip Pembangunan Daerah.

Release yang disampaikan ketua BAPEMPERDA DPRD Halteng, Nuryadin Ahmad kepada redaksi media ini via WhatsApp, Kamis 15 Februari 2018 mengatakan, dari hasil konsultasi kedua ranperda tersebut, Ranperda tentang Kegiatan Tahun Jamak usulan Pemeritah Daerah ini dipastikan tak bisa dilanjutkan. Sebab, berdasarkan Permendagri nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 54A, ayat (3) menyebutkan, bahwa penganggaran Kegiatan Tahun Jamak atau Multiyears hanya berdasarkan persetujuan DPRD yang di tuangkan dalam nota kesepakatan bersama antara kepala daerah dan DPRD. Ayat (4). Nota kesepakatan bersama sebagaimana di maksud pada ayat 3 di tanda tangani bersamaan degan penandatanganan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS).

Persoalannya, KUA PPAS Tahun 2018 ditandatangani oleh mantan bupati M. Alyasin Ali. Sedangkan Nota Kesepakatan Bersama Terkait Ranperda Program Tahun Jamak akan di tandatangani oleh Bupati Edi Langkara degan DPRD sekarang.

“Karena itu rapat, tadi telah kami putuskan agar untuk Kegiatan Tahun Jama ini akan dibahas lebih lanjut dan komprehensif setelah ada surat resmi dari Dirjen bina keuangan daerah yang kaitanya degan dasar hukum dari kegiatan tersebut,” katanya.

Prinsipnya, kata Nuryadin, DPRD tetap mendukung program percepatan pembangunan asalkan tidak bertentangan degan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebab penganggaran yang akan diploting dalam APBD untuk pembiayaan program MY degan jangka waktu 5 Tahunan dari Pagu anggaran 580 Milyar adalah dana yang cukup besara.

“Saya menyarankan kepada Pemerintah Daerah agar memperhatikan betul aspek yuridis dari kebijakan ini, dan para pihak yang berminat untuk melaksanakan program MY ini juga harus benar-benar perusahan Bonafit sehingga target percepatan pembangunan melalui kebijakan program Tahun Jamak ini bisa tercapai degan baik,” tuturnya.

Menurutnya, dari aspek kriteria, sebagaimana diisyaratkan dalam Permendagri, ada beberap program Tahun Jamak yang harus dilihat kembali.

“Dari sisi tekhnis perencanaan, jika program itu bisa diselsaikan dalam kurun waktu 1 Tahun, maka saya sarankan untuk itu kegiatan tersebut tidak perlu masuk dalam kontrak tahun jamak, tetapi dianggarakan dan diselesaikan berdasarkan siklus satu tahun anggaran sehingga tidak membebani APBD kita, mengingat defisit APBD kita saat ini suda mencapai 115 Milyar,” terangnya.

Sedangkan untuk Ranperda Tentang Partisipasi Pembangunan Daerah, Bapemperda DPRD mengembalikan kepada Tim Perumus Perda Pemerintah Dareah untuk memperbaiki kembali konsideran pasal per pasal. “Agar Ranperda ini semangatnya adalah partisipasi yang sifanya suka rela, bukan paksaan dari pihak-pihak yang akan memberikan partisipasi kepada daerah. Dan tentunya tidak boleh bertentangan dgn UU 28 Tahun 2008 Tentang Pajak Daerah.”

Nuryadin Ahmad
Ketua BAPEMPERDA DPRD Halteng

Komentar