oleh

Kades Kacepi Adukan PT. Anugrah ke DPRD Halteng, ini Tanggapan Wakil Rakyat

HALTENG, LENTERA.CO.ID – Menanggapi aspirasi masyarakat Pulau Gebe melalui Kepala Desa Kacepi, Hi. Husen Idris soal hak masyarakat lingkar tambang dan kewajiban PT. Anugrah, Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, Nuryadin Ahmad, mengatakan secara moril aktifitas penambangan harus melibatkan masyarakat lingkar tambang, baik dalam konteks perekrutan tenaga kerja maupun kewajiban-kewajiban sosial lainnya.

“Misalnya program CSR yang menjadi kewajiban perusahaan, harus melibatkan masyarakat lingkar tambang, terutama pemerintah desa. Mulai dari desa Kacepi sampai Desa Yoi harus dilibatkan tanpa terkecuali,” kata Nuryadin kepada reporter Lentera.co.id usai rapat di kantor DPRD, Selasa, 24 Juli 2018.

Menurut dia, dampak lingkungan atas aktifitas penambangan sangat berbahaya bagi masyarakat sekitar, apa lagi desa di areal tambang seperti desa Kacepi. Olehnya, kata dia, untuk mengantisipasi multi player efek atau dampak lingkungan oleh perusahan PT Anugerah terhadap masyarakat di Kecamatan Pulau Gebe, maka harus melibatkan pemerintah desa setempat agar membicarakan kewajiban perusahan seperti dampak lingkungan, kemudian Tenaga Kerja, dan kewajiban jewajiban sosial lainya sehingga tercipta hukum sosial yang kondusif anatara PT Anugera dan masyarakat di kecamatan pulau Gebe.

Meski begitu, kata Yadin, pihaknya menunggu surat resmi dari pemerintah desa Kacepi terkait masalah PT Anugerah dan keluhan masyarakat lingkar tambang.

“Untuk menindak lanjuti dan mengevaluasi Perusahan PT Anugerah dipulau Gebe, maka kami (DPRD) menunggu surat resmi dari pemerintah desa setempat,” katanya.

Politisi dari fraksi PDI Perjuangan asal daerah pemilihan (Dapil) II (Patani-Gebe) ini juga menyebutkan, bahwa pengalaman perusahan lainnya seperti FBLN danTekindo, mereka melibatkan seluruh kepala desa dan masyarakat setempat dalam membicarakan tugas sosial seperti Dana CSR dan lainnya yang berupa tanggung jawab perusahan terhadap masyarakat.

Itu sebabnya, lanjut Yadin, sapaan karib Nuryadin yang juga sekretaris DPC PDI Perjuangan menyatakan, ketika surat diterima sebagaimana dalam anjuran hukum adminstrasi, maka ia akan laporkan ke pimpinan DPRD Kab Halteng. “Walaupun pertambangan suda diambil alih oleh pemerintah Provinsi Maluku Utara, tapi kami (DPRD) memiliki kewajiban moril sebagai daerah penghasil,” terang Yadin.

“Jika perusahan tersebut dianggap tertutup oleh masyarakat lingkar tambang pada umunya masyarakat di kecamatan Pulau Gebe, maka kami menilai perusahan tersebut tidak memiliki Nurani”.

Lanjut dia, kapasitasnya sebagai anggota DPR Kab. Halteng terkait keinginan masyarakat sekitar tambang ini, dirinya menyatakan PT. Anugerah harus dievaluasi. “Karna ini mitra komisi kami,” tegasnya. Lanjut dia, “Dan ketika perusahan Pt Anugerah tidak merespon tanggung jawab sosial kemasyarakatan, maka perusahan ini harus dievaluasi”.

Dikatakan, pihaknya secara moril sangat respon pengaduan Kepala Desa Kacepi. “Untuk itu, kami hanya menunggu surat resmi dari pemerinta desa,” ujarnya.

Red: Is

Penulis: Reporter HALTENG,- IKEM

Gambar Gravatar
Reporter Biro Halteng, sekaligus Redaktur dan Pembimbing Media Omdesa.id

Komentar