Pro-Kontrak Penetapan HJHB

0
32

HALBAR.LENTERA.CO.ID – Berkait penetapan Hari Jadi Kabupaten Halmahera Barat (HJHB) pada 25 Februari, yang telah disahkan oleh DPRD Halbar, memicu pro – kontrak dari berbagai pihak. Sikap penolakan hari lahir Kabupaten Halbar yang ditetapkan oleh DPRD, Rabu 21 Febuari 2018 tadi, muncul dari LSM Kaukus Muda Halbar dan Lembaga Pemerhati Pembangunan (LPP) Halbar.

Ketua Kaskus Muda Halbar, Fahmi Albar mengatakan, penetapan hari lahir (Harlah) yang dilakukan oleh Pemkab Halbar tidak sesuai dengan sejarah karena penetapan hari lahir pada 25 Februari adalah proses distorsi (pemutarbalikan fakta) sejarah panjang Kabupaten Malut yang selanjutnya berganti nama Halbar pada tahun 2003, Sesuai Undang-Undang No 1 Tahun 2003 Tentang Pemekaran Daerah. “Kalau demikian, Pemkab terkesan menguburkan etape perjuangan panjang dan tapak tilas pembentukan Halbar diantara tahun 1950 – 2003,” katanya.

Fahmi juga menyarankan, agar penetapan harlah Halbar, idealnya dengan pertimbangan kesejarahan karena Halbar sebagai kebupaten pemindahan yang berubah nama dari Kabupaten Malut seperti dalam Pasal 9 UU Nomor 1. “Jadi Penetapan harlah harus bersama dengan tonggak awal kelahiran Kabupaten Malut yakni pada tahun 1950,” tegas Fahmi.

Senada juga disampaikan, ketua LPP Halbar Mochtar Djulman, bahkan apa yang dilakukan Pemkab Halbar terkait Harlah bagian dari langkah menghilangkan sejarah Banau. “Sebab kita tahu bersama nama Banau itu, identik dengan pejuang asal wilayah Jailolo yang kini bernama Halbar,” ulas Mohtar.

Bukan hanya Banau, tapi juga berkonotasi dengan nama salah satu Batalyon infanteri 732. Olehnya, pemkab dan DPRD halbar harus meninjau kembali perda harlah yang sudah disahkan tadi,” pinta ketua LPP Halbar.

Sementara dukungan datang dari politisi senior Partai Golkar Halbar Samad Moid. Menurutnya, Penetapan HJHB oleh DPRD tadi, itu adalah langkah yang tepat yang diambil Bupati Danny Missy.

“Dan ini sangat penting dijadikan kompas secara normatif untuk rencana pembangunan Halbar. Karena, dengan peraturan itu, indikator pembangunan Halbar memiliki dasar positif yang kelak diambil langkah oleh pemerintah daerah,” ujarnya.

Karena pada tahun sebelumnya tidak terlintas untuk diperdakan, tetapi setelah Kepemimpinan Bupati Danny, berhasil melahirkan perda tersebut. “Dan ini perlu diacungkan jempol,” ucapnya.

Dia juga menilai, Danny telah berhasil membesarkan daerah karena tidak melupakan sejarah masa lalu perjuangan kabupaten Halbar oleh persedium Forkom pemuda beberapa tahun lalu. ” Jadi jangan pernah kita menanyakan apa yang daerah berikan, tapi apa yang kita berikan untuk daerah ini, maka pak Danny adalah salah satu bupati yang suda memberikan hadia itu untuk daerah.” Cetus Samad.

Red: chull

Loading...

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini