oleh

Pinjaman Daerah Dilaporkan ke KPK, Hendra Mendukung Langkah Formama

HALBAR, LENTERA.CO.ID – LSM Forum Anak Marimoi (FORMAMA) Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) melapor dugaan tindak pidana korupsi Pinjaman Pemkab Halbar Tahun 2018 senilai Rp. 159,5 miliar ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.

Direktur LSM FORMAMA Halbar, Imelda Tude mengatakan, bersama rekan-rekannya telah melaporkan kasus tersebut secara resmi ke KPK RI, dengan melampirkan sejumlah dokumen (data) pendukung sebanyak 8 bendel.

“Laporan yang kami masukkan ke KPK RI dengan nomor agenda : 2018-05-000098, dan nomor informasi : 96736,” kata Imelda kepada sejumlah awak media Minggu 3 Juni 2018 malam tadi.

Menurutnya, dari hasil analisis dan advokasi di lapangan maupun data yang dimiliki, bahwa pinjaman tersebut tidak berdasarkan pada mekanisme sebagai mana yang telah diatur dalam PP nomor 30 Tahun 2011 tentang pinjaman daerah, dalam pasal 15 ayat 1,2 dan 3, pasal 16 ayat 1dan 2. Dan BAB V pasal 35 tentang pinjaman jangka menengah.

“Dugaan ini dianggap perlu untuk dilaporkan ke KPK, lantaran hasil advokasi yang dilakukan ditambah dengan keterangan yang disampaikan ke Pemkab Halbar melalui media cetak maupun online saling bertabrakan dan tidak singkron antara satu dengan yang lainnya,” jelas Imelda.

“Baik yang disampaikan oleh Bupati, Sekda, Kominfo, Dinas PUPR, maupun Kepala Bank BPD cabang Jailolo dan sejumlah Anggota DPRD Halbar seperti, Waka I Ibnu Saud Kadim, Samad Moid, Helber Tadjo dan Ketua DPRD Halbar Yuliche D Baura. Sehingga laporan kami ini mendapat tanggapan serius dari Penegak Hukum di Negeri ini,” ujarnya.

Imelda jug, mengulas isi laporan ke KPK, yakni merekomendasi kepada KPK RI agar melakukan penyelidikan atas dugaan tindak pidana korupsi pinjaman Pemkab Halbar sebesar Rp 159,5 miliar dan mengusut keterlibatan pejabat serta pihak – pihak yang terkait guna diproses lebih lanjut.

“Selain pinjaman 2018, kami juga merekomendasikan kepada KPK RI untuk menyelidiki Pinjaman Daerah Pada APBD-P tahun 2017 sebesar Rp. 129, 3 miliar yang tidak di ketahui publik,” katanya.

Dia berharap kepada semua pihak untuk mendukung dan mengawal proses dugaan ini. “Karena kami (FORMAMA) secara lembaga sangat serius mengawal kasus ini,” pinta Imelda.

Berkait itu, ternyata langkah LSM Formama beberapa pekan kemarin mendapat dukungan dari akademisi Universitas Samratulangi Manado, Sulawesi Utara, Hendra Kariangan.

Hendra Kariangan secara terpisah saat dikonfirmasi reporter via WhatsApp, Minggu malam menyatakan, dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pengelolaan APBD, dirinya sangat mendukung langkah pengawasan yang diambil oleh LSM FORMAMA. “Sebab APBD itu milik rakyat jadi semua masyarakat punya hak untuk melakukan pengawasan”, kata dia.

“Dengan melaporkan ke KPK itu langkah yang tepat, karena angka Rp. 159,5 M sangat fantastis, cukup besar,” aku Hendra.

Red: chull

Penulis: Reporter Halbar - CHASRUL Tampilang

Gambar Gravatar
CHASRULL, Reporter Biro HALBAR sekaligu Redaktur dan Pembimbing Omdesa.id

Komentar