oleh

Kopel : Pemkab Halbar harus Jelaskan ke Publik Soal Keterlambatan Proyek Pinjaman

HALBAR, LENTERA.CO.ID – Selain mendapatkan sorotan dari DPRD Kabupaten Halmahera Barat (Halbar), keterlambatan pekerjaan 13 item proyek yang dianggarkan melalui anggaran pinjaman Pemkab Halbar senilai Rp 159,5 miliar tersebut juga tanggapi Komite Pemantau Legeslatif (Kopel) Maluku Utara (Malut).

Koordinator Kopel Malut, Musaddaqq mengatakan, keterlambatan pekerjaan yang dianggarkan melalui pinjaman Pemkab Halbar ini, terkesan sengaja didesain.

“Kalau tidak, kenapa harus diperlambat proses kontraknya, sementara proyek yang bersumber dari dana pinjaman itu sudah ditenderkan dan sudah ada pemenangnya sejak bulan lalu,” kata Musaddaqq saat dikonfirmasi reporter via WhatsApp, Kamis 2 Agustus 2018 sore.

Ia mengatakan, dari data yang dimiliki, sudah ada 7 perusahan pemenang tender dari ke 13 item pekerjaan. Namun belum ada yang melakukan penandatanganan dokumen kontraknya.

Lanjutnya, agar tidak menimbulkan kecurigaan atas keterlambatan pekerjaan proyek yang bersumber dari pinjaman ini, ia meminta kepada pihak Pemkab dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PU-PR) Halbar agar menjelaskan kepada publik soal keterlambatan penandatanganan dokumen kontrak tersebut.

“Karena, dengan anggaran yang cukup besar dari proyek tersebut, kami (Kopel) sangat pesimis ke 13 item proyek itu akan selesai dengan tenggang waktu realisasi APBD pokok 2018 yang menyisakan waktu kurang lebih 1 bulan, sebelum memasuki tahapan APBD perubahan 2018,” ujar Musaddaqq.

Terkait keterlambatan proyek yang menelan anggaran yang buka sedikit ini, dia menyatakan Kopel secara institusi mendesak DPRD agar melakukan hearing dengan Dinas PUPR Halbar. “Sekaligus evaluasi kinerja mereka,” tegas Musaddaqq.

Red: chull

Penulis: Reporter Halbar - CHASRUL Tampilang

Gambar Gravatar
CHASRULL, Reporter Biro HALBAR sekaligu Redaktur dan Pembimbing Omdesa.id

Komentar