Hamid Usman: KPUD Halbar Penyebab Sengketa Golkar

0
33
Sekretaris DPD I Golkar Malut, Hamid Usman

HALBAR, LENTERA.CO.ID – Sekertaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Provinsi Maluku Utara (Malut), Hamid Usman, menilai sengketa kepengurusan DPD II Partai Golkar Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) disebabkan oleh KPUD Halbar sendiri.

Menurutnya, Kepengurusan Partai Golkar Halbar sampai saat ini tidak pernah ada sengketa, sebab SK kepengurusan nomor : 0025/DPD/Golkar-MU/VII/2017 tertanggal 17 juli 2017 dengan kepemimpinan Ahmad Zakir Mando (AZM) tidak pernah digugat baik di DPP maupun Mahkamah Partai Golkar.

Sebab, kata Hamid, yang menandatangani SK tersebut adalah DPD I Provinsi Malut sesuai dengan Pasal 19 AD-ART partai Golkar, “Jadi otentikasi harus dilakukan di DPD Provinsi,” ungkap Hamid ketika ditemui wartawan usai sidang sengketa Partai Golkar, Senin 3 September 2018 tadi.

Itu sebanya, lanjut dia, permintaan klasifikasi yang dilakukan oleh pihak KPUD harus melalui DPD I provinsi Malut sesuai ketentuan partai, bukan melalui DPP partai, sebagaimana yang tertuang dalam berita acara DPP. “Ini yang menyebabkan terjadinya sengketa,” kata Hamid.

Hamid menyatakan, KPUD harus memposisikan diri sebagai lembaga pelaksana pemilu, bukan sebagai kuasa hukum Samad Moid.

“Yang terjadi sekarang ini seakan – akan KPU Halbar adalah kuasa hukum Samad dan ini yang menambah kisru Partai Golkar di Halbar,” kata Hamid.

Dia juga bertanya, ada kuasa apa KPU Halbar mengesahkan Samad sementara pada oktober 2017 lalu, KPU secara nasional melakukan verifikasi faktual (Verfak) terhadap kepengurusan Zakir Mando.

“Walaupun tanpa melalui klarifikasi KPUD Halbar sudah tahu kepengurusan yang sah adalah Zakir Mando sesuai hasil Verfak, bagaimana sekarang KPU mengesankan SK yang sudah tidak berlaku dan tidak pernah digugat itu,” ujarnya.

Hamid juga mengakui, terkait dengan keputusan KPU ini, pihaknya (DPD I) tidak bisa menilai apa benar atau tidak. Namun dia mengaku akan mengugat ke Mahkamah Partai Golkar terkait dengan otentikasi SK yang sudah mati. “Karena sesuai ketentuan (AD-ART) Partai Golkar, otentikasi dapat dilakukan bagi SK yang masih berlaku,” ujarnya.

Berkait sengketa Partai Golkar Halbar, Hamid menyatakan, Bawaslu Bawaslu berhak menilai, mengevaluasi, menyidangkan dan berhak mengambil keputusan. “Untuk itu, Bawaslu diharapkan dapat menilai dengan seadil-adilnya sengketa yang ditangani ini,” pinta Hamid.

Red: Chull

Loading...

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini