oleh

DPRD Halbar Gelar Paripurna Ranperda APBD 2017

HALBAR, LENTERA.CO.ID – DPRD Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) mengelar rapat Paripurna ke 3 massa sidang ke II tahun 2018, dengan agenda ‘Pengambilan Keputusan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD tahun 2017’, pada Jumat, 3 Agustus 2018 tadi.

Sidang yang dipimpin langsung ketua DPR Halbar, Julinche D Baura tersebut, dihadiri oleh Bupati Halbar Danny Missy, Wakil Bupati Halbar Ahmad Zakir Mando (AZM), Sekda Halbar Drs. Sahril Abd Rajak, Wakil Ketua I DPRD Kab. Halbar Ibnu Saud Kadim, Sekwan Hj. Hajija Sergi, berserta Para lintas Anggota DPRD, Rektor STPK Banau, Ir Dadan Hindayana, Danramil 1501-03/Jailolo Kapten Inf Hidayat dan Para pimpinan SKPD lingkup Pemda Halbar.

Sebelum membuka paripurna, Julinche dalam sambutan mengatakan, Rapat Paripurna yang digelar ini, merupakan bagian dari siklus rutin penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk secara transparan dan akuntabel menyampaikan informasi atas hasil (Ranperda) yang mengatur kebijakan dan hasil penyelenggaraan pemerintahan tahun 2017 yang telah disetujui bersama sebelumnya dalam APBD dan APBD-Perubahan 2017 lalu.

Pada paripurna tersebut, DPRD Halbar merekomendasikan sebanyak 6 poin, berdasarkan pada pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat melalui pembahasan atas pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017, yang dibacakan secara langsung oleh Anggota Banggar Iksan Husain (Komisi II Fraksi PKB), Yakni, Laporan Realisasi Anggaran, Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Operasional, Perubahan Equitas, Neraca dan laporan Arus Kas dan catatan atas laporan Keuangan.

Lanjutnya, laporan keuangan tahun 2017 lalu, menunjukkan kelemahan dalam pengeloloaan APBD karena rendahnya kinerja pendapat Asli Daerah (PAD), dimana targetnya sebesar Rp. 49.370.918.000.00, yang direalisasi sebesar 45,38 persen atau sebesar Rp. 22.406.700.242.71.

Sementara, Belanja Daerah Halbar tahun 2017, yang terdiri dari belanja langsung maupun tidak langsung ditargetkan sebesar Rp.1.017.145.728.000, terhitung sampai pada 31 Desember 2017 terealisasi sebesar Rp. 912.237.014.702,85 atau 89,69 persen.

Dan untuk pembiayaan seluruh transaksi keuangan baik penerimaan yang bersumber dari sisa Lebih Perhitungan tahun Anggaran sebelumnya ( SILPA) dan Penerimaan pinjaman daerah sampai dengan 31 Desember 2017 telah terealisasi sebesar Rp 159.500.000.000, dari target sebesar Rp.149.259.821.000, atau meningkat sebesar 106,86 persen.

“Sedangkan target pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp 9.120.000.000, dan sampai 31 Desember 2017 terealisasi sebesar Rp 2.865. 916,666,52 atau 31,42 persen,” tutupnya.

Setelah penyampaian rekomendasi DPRD, ketua DPRD meminta persetujuan dari para anggota DPRD yang hadir, atas pengambilan keputusan terhadap Ranperda pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Tahun 2017, semua Forum sidang menjawab setuju.

Terpisah, Bupati Halbar dalam sambutannya, mengatakan, ranperda pertanggung jawaban pelaksanan APBD tahun anggaran 2017 yang baru saja di setujui bersama oleh DPRD merupakan kewajiban kepala daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang keuangan negara melengkapi pranata hukum dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Dan dokumen tersebut merupakan Salah satu wujud implementasi tata kelola pemerintahan yang baik, juga merupakan salah satu tahapan dalam siklus penyelenggaran pemerintahan, dimana tahapan pertanggung jawaban memiliki bobot yang tinggi karena substansi utama tahapan ini adalah kesinambungan proses pembangunan bangsa.

“Untuk itu melalui tahapan inilah kita mampu mengukur keberhasilan proses pembangunan yang telah dilaksanakan, sekaligus mengambil patokan atau tolak ukur guna penyelenggaraan pembangunan kedepan,” ucap Bupati Danny Missy saat sambutan.

Dia juga mengakui, laporan keuangan sebagaimana lampiran yang tidak terpisahkan dari Ranperda pertanggung jawaban pelaksanan APBD tahun 2017 ini telah diperiksa oleh BPK – RI perwakilan Malut dan merai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Dia juga mengakui, laporan keuangan sebagaimana lampiran yang tidak terpisahkan dari Ranperda pertanggung jawaban pelaksanan APBD tahun 2017 ini telah diperiksa oleh BPK – RI perwakilan Malut dan merai opini Wajar tanpa Pengecualian (WTP) pertama sementara Kabupaten Halbar terbentuk.

Dengan ini, maka tingkat kepercayaan atas laporan keuangan pemerintah daerah akan semakin meningkat dan bermanfaat dalam rangka mengambil keputusan.

“Prestasi ini didapat berkat kerja keras kita semua dan mudah-mudahan kedepannya masih bisa mempertahankan dengan usaha dan komitmen kita bersama, untuk terus menjadikan Halbar yang lebih baik lagi,” jelas Danny.

“Oleh karena itu, kami mengajak semua pihak untuk lebih nyata, saling bahu membahu, bekerjasama dalam menata pembangunan di daerah ini dan terus berinovasi dalam rangka perbaikan pelayanan kepada masyarakat,” pinta orang nomor satu Halbar.

Red: chull

Penulis: Reporter Halbar - CHASRUL Tampilang

Gambar Gravatar
CHASRULL, Reporter Biro HALBAR sekaligu Redaktur dan Pembimbing Omdesa.id

Komentar