Tolak Reklamasi, Bangun Ekonomi Rakyat

0
32
Abdul Rais Abbas

LENTERA.CO.ID — Penulis: Abdul Rais Abbas
(Mahasiswa Institut Teknologi Yogyakarta)

“Sekali dalam hidup orang mesti menentukan sikap.
Kalau tidak, dia takkan menjadi Apa-apa”

(Pramudya Ananta Toer)

Beberapa pepekan terakhir, banyak perdebatan antara yang menerima dan menolak tentang rencana program Reklamasi di Desa Tepeleo Kecamatan Patani Utara dan Desa Kipai Kecamatan Patani Selatan yang dicanangkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah 2017-2022, Drs Edi Langkara SH.MH dan Abdurahim Odeyani SH MH.

Ide awal reklamasi yang berangkat dari Visi Misi menuju Halmahera Tengah yang mandiri dan sejahtera pada pemilukada 2017 kemarin, menuai tanya dan protes keras dari berbagai kalangan, yang paling nampak dan muncul di permukaan ialah teman-teman dari mahasiswa Maluku Utara. Tentu sikap demonstran dan reaktif yang di tunjukkan oleh kawan-kawan kami bukan semata-mata bicara tentang kepentingan primordialisme antar Desa atau (ego kampung-kampung) tapi lebih dari itu, tanpa mengurangi rasa hormat kami pada mereka yang menerima, terlibat intens dan mendukung penuh program Reklamasi ini agar bersikap adil. Kata Pram, adillah sejak dalam pikiran.

Aneh, mengadili sesuatu gerakan atau perjuangan tanpa tau duduk perkaranya. Apa dan mengapa mereka bersuara dan berjuang ?. Berilah ruang untuk kami bertanya dan berbicara dalam melihat Program Reklamasi ini secara berbeda sebagai ikhtiar dan kepedulian kami untuk membangun kampung.

Reklamasi belum tentu baik dan menjadi kebutuhan utama, juga belum tentu tepat, malah bisa salah pada waktu dan tempat yang tidak cocok. Setidanya, ada tiga logika yang dimainkan pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah dalam memperkuat alasan dan argumentasinya tentang Reklamasi di Pantai Desa Tepeleo dan Desa Batudua, Kecamatan Patani Utara dan Pantai Desa Kipai Kecamatan Patani Selatan yakni Pusat Ekonomi terpadu, desa modern dan pengembangan wisata. Jika benar bahwa ketiga logika ini dijadikan alasan utama, maka kami menganggap bahwa reklamasi bukanlah solusi ada yang lebih mendesak dan penting yang harus perhatikan dan diselesaikan segera.

Pertama, kendati telah disepakati dalam rapat paripurna DPRD Halteng beberapa pekan kemarin, harus di garis bawahi bahwa dalam Perda No 1 Tahun 2012 tentang rencana tata ruang wilayah (RTRW) 2012-2032 tidak ada satu klausula yang mewasiatkan akan adanya reklamasi baik di pantai desa tepeleo maupun di desa kipai, sementara dalam study, penyusunan dan pembahasan Analisis Mengenai Dampak lingkungan (AMDAL) yang meliputi kerangka Acuan (KA), Anasilis dampak lingkungan (ANDAL), rencana kelola lingkungan (RKL) dan rencana penggawasan lingkungan (RPL) salah satu syaratnya ialah kesesuaiannya dengan RTRW. Bila tak ada dokumen KA, tidak dapat diproses lebih lanjut sesuai ketentuan pasal 4 ayat 3 PP Nomor 27 Tahun 2012.

Kedua, proyek Reklamasi yang diklaim sebagai pusat perekonomian yang nantinya menggenjot pertumbuhan ekonomi masyarakat, pertanyaan kemudian masyarakat yang mana dan model ekonomi seperti apa ?, Sementara karakter masyarakat kita disana ialah nelayan dan petani yang musimanya tahunan, apakah dengan hadirnya Reklamasi di Tepeleo yang menelan anggaran multy years dengan total 37,815 Milyar secara otomatis akan menyentuh masyarakat lokal dan sekitarnya atau malah sebaliknya.

Tentu banyak wilayah dan daerah yang bisa dijadikan rujukan. Kota Ternate misalnya, meskipun membandingkan Kota Ternate dengan pantai di Tepeleo dan Kipai tidak tepat. Sebab Ternate menjadi pusat ekonomi, krisis lahan dan kepadatan penduduk maka wajarlah. Tapi yang mesti di tengok dari Ternate apakah masyarakat lokal mempunyai akses kesana ataukah hanya sebatas numpang istirahat, berwisata ria dan menikmati megahnya land mark, coba dikroscek sendiri hipertmart, jatilandMall dan blok ‘M’ itu contoh sederhana.

Bagi kami yang paling mendasar dalam menciptakan kemandirian ekonomi ialah mencarikan pasar, akses agar harga Pala, Cengkih dan Kpra sama harganya dengan yang ada di Ternate, Tobelo bahkan Surabaya. Hidupkan Pasar-pasar tradisional dan ekonomi kreatif agar bisa memenuhi kebutuhan primer masyarakat disetiap kampung, agar anggaran yang banyak itu bisa diarahkan dan diprioritaskan tidak hanya satu kampung tapi semua bisa merasakan.

Belum lagi soal lain yang belum tersentuh dengan baik,seperti pendidikan dan kesehatan, akses internet untuk informasi pelayanan publik dan lainnya. Singkatnya, kami belum butuh Reklamasi. Sekian dan terima kasih. []

Loading...

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini