Penerang Pembaca

Arsip 2015

Pembatasan Bermedia Sosial Jilid II Dinilai Melanggar Konstitusi Negara

Bagikan :

KOLOM.LENTERA.CO.ID — Jelang pembacaan putusan sengketa pilpres 2019 yang akan digelar pada 28 Juni 2019 oleh Mahkamah Konstitusi (MK), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkoinfo) kembali akan menerapkan pembatasan penggunaan bermedia sosial. Padahal sejatinya, hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan pemerintahan yang baik.

Dalam hal ini, penulis menilai penerapan kebijakan itu adalah tak berdasar, karena tiap-tiap kebijakan tanpa landasan adalah kesewenangan.

Mengenai aturan dan kebebasan mendapat informasi ada dalam konstitusi negara, Pasal 28 F UUD 1945 dengan jelas menyebutkan tentang jaminan warga negara untuk mendapat informasi dan berkomunikasi, yang mana pasal tersebut berbunyi, “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Kebebasan dalam bermedia sosial adalah bagian dari kebebasan mendapat informasi, dan hal itu juga sudah di atur dalam UUD 1945. Karena semakin terbukanya penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, maka penyelenggaraan negara tersebut menjadi semakin dapat dipertanggungjawabkan.

Hak setiap orang untuk memperoleh informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Dalam hal penerapan pembatasan bermedia sosial juga jelas melanggar UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi publik, dimana Undang-undang ini menjamin hak warga negara mendapat Informasi.

Selain itu, salah satu tujuan UU KIP itu adalah meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas. Jadi sangatlah disayangkan ketika Kemenkominfo kembali buat pembatasan medsos jilid II.

Jika ditarik kesimpulan mengenai hal ini, dapat disebutkan bahwa penerapan pembatasan bermedia sosial adalah melanggar ketentuan yang diatur dalam konstitusi Negara dan aturan perundangan-undangan yang berlaku. Sebab, kebebasan berekspresi, berkomunikasi dan menadapat kan informasi adalah bagian dari hak dasar/hak azasi publik. Jadi sangatlah tidak tepat jika maraknya hoax, disikapi dengan pembatasan bermedia sosial, selain kontroversi juga bersifat inkonstitusional.

Dirilis oleh :
Arwan Syahputra
(Aktivis Millenials Kabupaten Batu Bara)

Dikirim melalui WhatsApp Redaksi:081242811270 pada Jumat, 14 Juni 2019

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

ARSIP Majalah dan Koran LENTERA

Majalah dan Koran LENTERA ini Terbit Sejak 2011 hingga 2014.

Terbaru

Merasa Dianiaya Senior, 3 Mahasiswa Baru Teknik...

LENTERA PENDIDIKAN — 3 Orang mahasiswa baru Fakuktas Teknik Universitas Muhammadiyah Maluku Utara melarikan diri karena merasa dianiaya oleh senior saat kegiatan pengenalan kampus...

KKB Abu Razak Cs Baku Tembak dengan...

LENTERA News – Kelompok kriminal bersenjata (KKB) dibawah pimpinan Abu Razak Cs Baku tembak di Keude Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya pada Kamis, 19...

UIM Makasar Sambut 1000 Mahasiswa Baru 2019

LENTERA PENDIDIKAN — Universitas Islam Makassar (UIM) menggelar rapat senat terbuka luar biasa dalam rangka penyambutan dan pesantren mahasiwa baru tahun akademik 2019/2020, di...

Bawaslu Malut Sosialisasi UU Tentang Pilkada

LENTERA PEMILU –– Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Maluku Utara (Malut) gelar sosialisasi Undang-undang No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di...

BPBD Pijay Gelar Serah Terima Rumah Bantuan...

LENTERA NEWS – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pidie Jaya melakukan serah terima rumah bantuan Gempa PIdie Jaya ke pokmas Boh Jok Kecamatan...

Terpopuler

Sidang Kasus Pemurtadan Siswa, Hakim Diminta Jatuhi...

Lentera.co.id -- Pengadilan Negeri Ternate kembali melanjutkan sidang kasus dugaan pendangkalan aqidah yang dilakukan Yayasan Barokah Surya Nusantara (YBSN) dan Gerakan Mencegah...

WNI Ini Dituduh Incar Separuh Kekayaan Suaminya

LENTERA.CO.ID -- Wanita asal Surabaya Novy Chardon dituduh mengincar separuh harta kekayaan suaminya John William Chardon, termasuk perusahaan, investasi pertambangan, serta dana...

Video Kelemahan dan Kelebihan All New Terios

Daihatsu Terios pertama kali terjun ke pasar Tanah Air 2006 silam. Setelah berumur 10 tahun lebih, PT Astra Daihatsu Motor (ADM) sadar kalau persaingan...

Chelsea Raup Keuntungan dari Penjualan Kostum Willian

LENTERA SPORT — Chelsea meraup keuntungan dari segi komersial penjualan kostum. Itu setelah jersey bernomor punggung 10 Chelsea yang kini dipakai Kostum Willian secara...

DPRD Haltim Gelar Sidang Istimewa Pergantian Antara...

HALTIM, LENTERA.CO.ID – Sidang paripurna…

Teknologi Tingkatkan Pendapatan UKM Hingga 40 Persen

LENTERA, TEKNO — Teknologi menjadi…