Alaram untuk Ibu Susi

0
25
alaram-untuk-ibu-susi

Masih teringat di benak kita, pada tanggal 26 Oktober silam, ketika presiden Jokowi mengumumkan susunan kabinet Indonesia Hebat di depan halaman Istana Negara. Sesaat setelah pengumumam, media masa diramaikan dengan pemberitaan tentang komposisi kabinet Jokowi-Jk. Ada yang memberikan apresiasi dengan ucapan selamat, namun ada juga yang kontra terhadap kabinet ala Jokowi-Jk dengan memberikan sindirin sindiran yang berbau negatif.

Susi Pujiastuti, salah satu dari sejumlah menteri kabinet Indonesia Hebat yang mendapat sorotan tajam oleh media sosial setelah pengumuman tersebut, bahkan pemberitaannya menjadi trending topic di media sosial twitter. Bukan tanpa alasan, sejumlah media melihat ada sesuatu yang mungkin dianggap aneh dibanyak kalangan. Saat diwawancarai oleh wartawan, ibu Susi terlihat santai dalam posisi duduk sambil mengeluarkan sebatang rokok dan membakarnya. Perlakuan ini kemudian dikomoditifikasi menjadi pemberitaan yang hangat bagi media karena memiliki nilai jual yang tinggi. Terlepas dari prokontra dan baik buruknya perlakuan tersebut, pada tanggal 27 oktober ibu Susi tetap dilantik oleh presiden RI sebagai menteri Kelautan dan Prikanan yang bertugas membantu presiden untuk mewujudkan visi Indonesia sebagai poros maritime.

Tanpa menghiraukan kicauan sejumlah media, sehari setelah pelantikan ibu Susi Pujiastuti mulai gebrakan baru dalam kepemimpinannya sebagai menteri, dan inggin menjawab keraguan publik atas dirinya. Sebagai orang yang lahir dari dunia bisnis perikanan, jabatannya itu bukan lah hal baru, dengan latar belakang sebagai seorang bisnisman, ibu Susi pun melihat sumberdaya perikanan yang di miliki Negara menjadi modal penting dan memiliki peluang bisnis yang cukup besar dengan dalil meningkatkan pendapatan negara dan pendapatan masyarakat, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan. Dalam pernyataan di beberapa media masa, ibu Susi menegaskan komitmen pemanfatan dan pengelolaan sumberdaya perikanan kedepan dengan frem bisnis.

Tentunya bukanlah sebuah pandangan yang keliru, dalam UU no 45 tahun 2009 tentang perikanan menjelaskan, perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Berarti aktivitas perikanan merupakan sebuah kesatuan dari prinsip ekonomi (produksi, konsumsi dan distribusi/pemasaran). UU No 45 tahun 2009, yang sbelumnya adalah UU no 31 tahun 2004 tentang perikanan, menjadi landasan hukum yang mendasari kebijakan pemerintah dalam sektor perikanan selama ini. Kita bisa melacak rezim pengelolan sumberdaya perikanan yang diterapkan oleh pemerintah sebelumnya, yang tidak jauh berbeda dengan gagasan ibu Susi, walaupun masih menuai sejumlah persoalan dan bahkan mendatangkan persoalan baru.

GagalnyaRezim Pengelolaan Perikanan Pasca reformasi tuntutan untuk mendorong percepatan pembangunan dari berbagai sektor menjadi agenda utama pemerintahan yang berkuasa, terutama sektor rill yang bersentuhan langsung dengan masyarakat salah satunya adalah perikanan. Pembangunan kebijakan prikanan yang digalang sejak awal reformasi belum memberikan hasil optimal untuk kesejahteraan masyarakat. Rezim pengelolan perikanan mulai dari pemerintahn Abdulrahman Wahid, Megawati hingga SBY kebijakan perikanan terkesan hanya mengulagi dari periode ke periode, padahal model dan pendekatan kebijakan tersebut mengalami kegagalan dengan sejumlah indikator.

Di era presiden Abdulrahman Wahid, melalui Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan mendorong program PROTEKAN 2003. Dengan target mengenjot produksi ikan pada tahun 2003 menjadi 9 juta ton dengan nilai ekspor yang diharapkan 10 milyar $ US. Namun faktanya target tersebut tidak tercapai. Data FAO (2009) menunjukkan bahwa produksi ikan nasional pada tahun 2003 mencapai sekitar 5,8 juta ton dengan nilai ekspor dibawah 1,7 milyar $ US. Memasuki periode presiden Megawati, kembali mendorong Program Gerbang Mina Bahari di Teluk Tomini Provinsi Gorontalo. Targetnya adalah peningkatan produksi ikan nasional sebesar 9,5 juta ton pada tahun 2006, dengan nilai devisa ekspor sebesar 10 milyar $ US. Kegagalan yang sama terjadi juga pada program Gerbang Mina Bahari. Data FAO (2009) menunjukan bahwa produksi ikan nasional pada tahun 2006 hanya mencapai sekitar 6,2 juta ton dan nilai ekspor produk perikanan hanya mencapai 2 miliar $ US. Di era SBY kebijakan dengan spirit yang sama kembali di terapkan walaupun dengan nama yang berbeda yaitu Revitalisasi Kelautan dan Perikanan. Targetnya adalah produksi ikan sebesar 9,7 juta ton tahuan 2009, dengan nilai ekspor sebesar 5 milyar $ US. Akan tetapi diakhir periode target kebijakan program tersebut mengalami nasib serupa seperti program program sebelumnya. Data FAO tahun 2009 produksi perikanan nasional tidak melebihi 7 juta ton dan nilai ekspor diperkirakan hanya 2,1 milyar $ US. Dalam kepemimpinan SBY jilid II, sektor keluatan dan perikanan juga menjadi sektor andalan yang dikembangkan dengan program Minapolitan. Alhasil pencapaian yang sama seperti kebijakan kebijakan sebelumnya.

Kegagalan kebijakan peningkatan produksi perikanan dari tiga periode pemerintaha sebelumnya harus menjadi catatan penting untuk pemerintahan hari ini. Jika pola pendekatan kebijakan perikanan selama ini terlampau keliru, kegagalan kebijakan tersebut disebabkan oleh; pertama, degradasi sumberdaya perikanan yang cukup drastic, FAO sejak tahun 2008 sudah memperingatkan bahwa kondisi sumberdaya ikan di sekitar perairan Indonesia, terutama di sekitar perairan Samudera Hindia dan Samudera Pasifik sudah menunjukkan kondisi full exploited. Bahkan di perairan Samudera Hindia kondisinya cenderung mengarah kepada overexploited. Kedua, perikanan budidaya belum bisa diandalkan dalam peningkatan produksi ikan nasioanl karena masih diperhadapkan dengan kendala infrastruktur budidaya. Ketiga, keterbatasan sarana bagi nelayan khusunya nelayan tradisional dalam mengakses sumberdaya ikan yang semakin hari jauh dari wilayah pesisir. Hal ini sangat mempengaruhi produksi ikan secara nasional karena nelayan kita masih sebagian besar merupakan nelayan tradisional. Keempat, tingkat pendidikan nelayan yang rendah, sehingga menyebabkan praktek praktek penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan merusak ekosisitem pesisir yang lain. Kelima, maraknya pencurian ikan (illegal Fishing) yang dilakukan oleh pihak asing.

PERINGATAN UNTUK IBU SUSI

Ketika ibu Susi sebagai menteri perikanan dan kelautan menegaskan bisnis sebagai mainstrem kebijakan pengelolaan perikanan. Secara ekplisit tergambarkan komitmen target yang akan dicapai dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya perikanan kedepan yaitu peningkatan produksi prikanan secara nasional, baik prikanan tangkap maupun perikanan budidaya. Langkah ini diharapkan bisa memberikan kontribusi yang besar terhadap devisa bagi negara dari sektor perikanan. Kita perlu mengapresiasi gebrakan tersebut, dengan beberapa catatan yang harus diperhatikan oleh ibu Susi sebagai nakodha kementrian kelautan dan perikanan, diantaranya;

pertama, nelayan Indonesia 70 % adalah nelayan tradisonal yang memeliki tingkat pendidikan rendah, yang berpengaruh pada kemampuan mereka mengekploitasi serta menjaga sumberdaya perikanan. Secara sosilogis Satria. A (2009) menjelaskan bahwa nelayan merupakan kelompok yang tingkat solidaritas, tengang rasa, etos kerja yang tinggi serta kecendurungan bersama untuk mengikuti perintah. Ketika kebijakan pemerintah menekan angka produksi perikanan, selaras dengan kepentingan nelayan untuk meningkatkan pendapatan, dengan cara meningkatkan produksi penangkapan maupun budidaya. Dalam upaya tersebut, pasti nelayan akan melakukan dengan berbagai cara, tanpa menghiraukan kelestarian sumberdaya perikanan, kearifan local yang menjadi benteng nilai selama ini terancam tidak memiliki makna. Belum lagi nelayan moderen dengan kapasitas teknologi tinggi dituntut mengencot produksi penangkapan, dan tidak lagi menghiraukan keberlangsungan sumberdaya kedepan.

Kedua, secara teori sumberdaya perikanan terutama ikan memeiliki stok potensi lestari (MSY) yaitu kemampuan reproduksi ikan dalam sekala waktu tertentu untuk menjaga kelestariannya. Stok potensi lestari (MSY) sumberdaya ikan Indonesia 6,5 juta ton/tahun, yang diperbolehkan hanya 80% dari MSY yaitu 5,8 juta ton/tahun. Artinya bahwa eksplotasi terhadap sumberdaya ikan memiliki keterbatasan jumlah tertentu. Jika mainset berpikir kita adalah meningkatkan hasil produksi sebanyak mungkin, maka sudah tentu eksploitasi besar besaran akan terjadi pada sumberdaya ikan, yang tidak mungkin tidak bisa melewati MSY.

Ketiga, daya saing produksi perikanan selama ini masih kalah jauh dengan negara negara tetangga lainnya, walupun Indonesia menjadi negara kelima produksi ikan terbesar di dunia, tetapi kontribusi ekspornya tidak sebanding dengan hasil produksi perikanan. Data FAO tahun 2009 menunjukan bahwa nilai ekspor perikanan Indonesia tahun 2006-2009 hanya mencapai 2-2,2 milyar US $. Nilai tersebut lebih kecil, di bandingkan dengan Vitnam dan Thailan, yang nilai ekspor mencapai 3,80 dan 6,50 milyar US $. Fakta nilai ini harus menjadi catatan penting bagi kementrian perikanan dan kelautan, bahwa kebijakan perikanan tidak bisa hanya bertumpuk pada peningkatan produksi semata, akan tetapi harus di dorong juga pembangunan industri perikanan yang hari ini masih jauh dari harapan.

Kempat, produktifitas sumberdaya perikanan sangat ditentukan oleh kualitas lingkungan ekosistem pesisir dan laut seperti terumbu karang, lamun, mangrove, estuary dan lain lain. Kondisi ekosistem pesisir laut saat ini cukup memprihatikan karena ulah dari manusia serta sistem kebijakan pembangunan yang tidak berpihak kepada kelestarian lingkungan. Dimana titik terumbu karang Indonesia berjumlah 985 titik dengan luas 85.000 km2 dalam kondisi sangat baik 5, 48%, baik 25,48%, kurang baik 37,06% dan buruk 31,98%. Begitu pula dengan kondisi kawasan ekosistem mangrove yang dialih fungsikan.

Kelima, Komitmen Indonesia dalam hasil pertemuan Convention on Biological Diversity (CBD) tahun 2006, luas kawasan konservasi perairan adalah 20 juta ha pada tahun 2020. Maka menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi kementrian kelautan dan perikanan untuk mewujudkan komitmen CBD sebagi bentuk tangung jawab dalam menjaga biodiversity laut.

Gambaran diatas memberikan perspektif kepada kita semua bahwa keberhasilan pembangunan perikanan tidak bisa dilihat pada aspek ekonomi (bisnis) semata, akan tetapi harus dilihat dari aspek ekologis dan sosial budaya, karena kesemunya saling mempengaruhi antara satu dengan yang lain.

Tulisini hanyalah sebuah bentuk lampu kuning (peringatan) buat ibu Susi sebagai pemimpin baru kementrian kelautan dan perikanan dalam rangka menjaga lalu lintas pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya perikanan, sehingga visi meningkatkan produksi perikanan yang digagas oleh ibu Susi bisa tercapai secara maksimal, dengan tetap menjaga kelestarian sumberdaya perikanan untuk anak cucu kedepan.

Penulis: AWI DJALAL
(Pegiat Ocean Institute)

Loading...

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini