Stop Pengrusakan Lingkungan, Pulihkan Hak Warga BTN Cakra Hidayat Recidence

0
312 views
stop-pengrusakan-lingkungan,-pulihkan-hak-warga-btn-cakra-hidayat-recidence

LENTERA SULSEL — Dewasa ini perusakan lingkungan tidak hanya dilakukan oleh kegiatan bisnis ekstraktif seperti tambang dan perkebunan. Melainkan ada aktor baru yakni pemilik bisnis property yang dilakukan oleh PT Hidayat Anugrah Pratama yang membangun perumahan subsidi yang tidak layak secara ekologis.

PT Hidayat Anugrah Pratama adalah
perusahaan yang membangun perumahan subsidi di Sulawesi Selatan, khususnya di
Kabupaten Gowa. Perusahaan tersebut telah mendapatkan penghargaan dari BANK BTN
Syariah atas keberhasilannya dalam memasarkan rumah, namun ternyata penghargaan
tersebut berbanding terbalik dengan apa yang terjadi di lapangan. Perumahan
yang dibangun oleh PT Hidayat Anugrah Pratama yaitu BTN Cakra Hidayat Recidence
adalah perumahan yang tidak layak secara ekologis karena setiap tahun warga
perumahan mengalami banjir. Perumahan tersebut tidak memiliki perencanaan yang
baik, sehingga WALHI Sulawesi Selatan sangat mengutuk keras BANK BTN Syariah
yang memberikan penghargaan tanpa melihat secara langsung dampak dari
pembangunan perumahan BTN Cakra Hidayat Recidence.  

WALHI Sulawesi Selatan juga meminta
kepada kementerian PUPR agar mengevaluasi dan menindak tegas kepada PT Hidayat
Anugrah Pratama yang membangun perumahan tanpa memperhatikan lingkungan yang
baik dan sehat.  Saat ini, WALHI Sulawesi
Selatan bersama masyarakat di perumahan BTN Cakra Hidayat Recidence, Desa
Taeng, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan sedang berjuang
untuk mendapatkan hak atas tempat tinggal yang layak dan lingkungan hidup yang
baik dan sehat.

WALHI Sulawesi Selatan telah melayangkan
somasi kepada PT Hidayat Anugrah Pratama, somasi tersebut telah ditanggapi oleh
PT Hidayat Anugrah Pratama melalui kuasa hukumnya, namun dalam tanggapan
tersebut sama sekali tidak membahas substansi dan tuntutan warga, sehingga kami
menilai tanggapan somasi tersebut tidak memberikan jawaban atas tuntutan yang
kami layangkan dalam somasi.

Sebagaimana hasil investigasi dan kajian
ruang yang kami lakukan, WALHI Sulawesi Selatan menemukan bahwa pada tahun 2016 sampai dengan 2019, perumahan BTN Cakra Hidayat Recidence yang terletak di Desa Taeng, Kab Gowa Sulawesi Selatan terjadi banjir yang menggenangi kurang lebih 354 rumah warga, banjir tersebut disebabkan karena pihak PT Hidayat Anugrah
Pratama selaku Pemilik dan Penanggungjawab membangun perumahan BTN Cakra Hidayat Recidence didaerah persawahan yang topografinya rendah dibanding daerah di sekitarnya dan
berada tepat di pinggir kanal yang daya tampungnya rendah. Sehingga ketika
hujan terjadi, perumahan BTN Cakra Hidayat Recidence menerima luapan air dari
kanal serta air dari daerah lain yang topografinya lebih tinggi, banjir tersebut
tidak hanya disebabkan karena alih fungsi lahan,
tetapi karena saluran air yang dibangun oleh pihak developer di perumahan BTN
Cakra Hidayat Recidence tidak mampu menampung debit air hujan dari daerah yang
memiliki topografi lebih tinggi dibanding lokasi perumahan, banjir tersebut telah menimbulkan
kerugian pada warga perumahan BTN Cakra Hidayat Recidence yaitu kerugian
materil maupun immateril yang sangat besar, banjir yang tiap tahun terjadi tersebut kami yakini disebabkan
karena perencanaan yang buruk.

WALHI Sulawesi
Selatan menilai bahwa sekalipun sejak awal telah dapat diperhitungkan akan
menimbulkan dampak yang buruk bagi lingkungan hidup dan warga perumahan, pihak developer tidak
melakukan perencanaan yang
tepat guna mencegah dampak dari
pembangunan perumahan tersebut dan meskipun pembangunan perumahan tersebut secara nyata telah menimbulkan
dampak bagi lingkungan hidup dan warga perumahan, PT. Hidayat Anugrah Pratama
tidak melakukan upaya yang
tepat untuk mencegah
terjadinya banjir. Hal ini menunjukan
bahwa pihak developer abai
terhadap keselamatan warga yang
merupakan konsumen PT. Hidayat Anugrah Pratama. banjir yang terjadi di BTN Cakra Hidayat Recidence tidak hanya terjadi
satu kali tapi berulang kali. Hal tersebut disebabkan karena tidak adanya
langkah-langkah yang tepat dan efektif yang dilakukan oleh PT. Hidayat
Anugrah Pratama.

Berangkat dari permasalahan tersebut, PT. Hidayat
Anugrah Pratama selaku pemilik bisnis property sekaligus penanggung jawab memiliki
kewajiban hukum dan tanggung jawab untuk menghormati, melindungi dan
menenggakan hak asasi manusia. Kewajiban dan tanggung jawab ini tidak hanya
amanat undang-undang tetapi merupakan amanat Undang-Undang Dasar NRI 1945.
Sebagaimana dalam Pasal 28J ayat (1) setiap orang wajib menghormati hak asasi
manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara. Selain itu, lingkungan hidup yang sehat dan baik adalah hak asasi
dan hak konstitusional setiap warga negara Indonesia termasuk warga BTN Cakra
Hidayat Recidence sehingga kewajiban developer adalah membangunan perumahan
subsidi yang layak secara ekologis. Perbuatan yang dilakukan oleh developer
yang membangun perumahan subsidi tidak layak secara ekologis adalah perbuatan
yang bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1) setiap orang berhak hidup sejahtera
lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik
dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Berdasarkan hal-hal diatas, kami menuntut
dan mendesak PT. Hidayat Anugrah Pratama :

  1. Bertanggungjawab atas banjir yang dialami
    oleh Warga BTN Cakra Hidayat Recidence
  2. Membangun
    tanggul yang layak di antara kanal dan perumahan BTN Cakra Hidayat Recidence
  3. Membuat  saluran air (drainase) baru di luar perumahan
    BTN Cakra Hidayat Recidence
  4. Memberikan
    informasi yang benar dan jelas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
  5. Mendesak
    kementerian PUPR untuk mengevaluasi dan menindak tegas PT Hidayat Anugrah
    Pratama

Narahubung : Tabirul Haq (Staf Advokasi Hukum WALHI-082291451041)

Loading...

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini