Kemiskinan: Aceh Tertinggi di Sumatra, Peringkat ke 6 di Indonesia

Must read

Dispar Halteng Lakukan Pelatihan Pemandu Wisata Geopark

LENTERA MALUT — Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Halteng melakukan Pelatihan Pemandu Wisata Geopark,di Gedung Mardelia Desa Nurweda Kecamatan...

Sambut HUT-47 PT Bank Aceh Syariah Bireuen Gelar Donor dan Himpun 201 Kantong Darah

Bireuen – Dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) yang ke 47 PT Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Bireuen bekerjasama dengan Unit Transfusi Darah...

F.PDIP Mendesak Bupati Elang Segera Menanggapi Surat Pimpinan DPRD Halteng

LENTERA MALUT — Fraksi PDI Perjuangan mendesak bupati Elang untuk secepatnya menanggapi surat pimpinan DPRD Halteng terkait dengan Pemberhentian & Pengangangkatan Sekertaris DPRD Halteng...

Demi Stabilitas Kerja, DPRD Minta Bupati Halteng Segera Menunjuk Plt. Sekwan

LENTERA MALUT – Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Tengah, Nuryadin Ahmad meminta kepada Bupati Edi Langkara untuk segera menunjuk Plt. Sekretaris Dewan untuk menggantikan Sekwan...

LENTERA ACEH – Badan Pusat Statistik (BPS) merilis Provinsi Aceh sebagai daerah termiskin di Sumatera atau berada di urutan ke-6 secara nasional. Ombudsman meminta Pemerintah Provinsi Aceh serius menangani masalah pengentasan kemiskinan.

Kepala Ombudsman Perwakilan Aceh Taqwaddin, mengatakan, pemenuhan kebutuhan dasar menjadi indikator yang digunakan BPS Aceh dalam metodologi pengukuran kemiskinan. Jika mengacu pada metodologi tersebut, penyebab kemiskinan di Aceh yaitu masalah pangan (komoditi makanan) serta perumahan (komoditi bukan makanan).

“Ini data BPS Aceh lho, bukan data Ombudsman RI Aceh. Saya percaya data BPS akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, serta saya sudah tanyakan pula hal ini pada Kepala BPS Aceh,” kata Taqwaddin kepada wartawan, Senin, 2 Desember 2019.

Menurut Taqwaddin, setelah diketahui penyebab angka kemiskinan di Aceh masih sangat tinggi yaitu 15,32%, Pemprov seharusnya mudah melakukan upaya pengentasan kemiskinan. Upaya tersebut dapat dilakukan untuk jangka pendek, menengah dan panjang.

Ombudsman Aceh, kata Taqwaddin, menawarkan beberapa solusi kepada Pemprov Aceh. Di antaranya yaitu, Pemprov harus memenuhi kebutuhan dasar pangan serta rumah bagi masyarakat miskin.

“Saya sering mendapat informasi bahwa beras raskin banyak yang tidak mampu ditebus oleh orang-orang miskin di pelosok pedalaman desa, sehingga mereka terpaksa menjual kupon jatahnya tersebut ke pihak lain yang justru lebih mampu,” jelas dosen di Universitas Syiah Kuala ini.

Terkait masalah itu, Taqwaddin menilai Pemprov perlu memikirkan kebijakan untuk membebaskan biaya tebus raskin bagi masyarakat miskin. Selain itu, pembangunan rumah duafa juga harus menjadi prioritas.

“Jika dua hal ini bisa diatasi pada 2020, saya yakin InsyaAllah tahun 2021 Aceh tidak lagi miskin,” ungkapnya.

Rep/Red: TS/Sumber : detik.com

Berita sebelumyaUntukmu ..bunda Sang idolaku
Berita berikutnyaCinta sang penipu
- Advertisement -

More articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Latest article

Dispar Halteng Lakukan Pelatihan Pemandu Wisata Geopark

LENTERA MALUT — Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Halteng melakukan Pelatihan Pemandu Wisata Geopark,di Gedung Mardelia Desa Nurweda Kecamatan...

Sambut HUT-47 PT Bank Aceh Syariah Bireuen Gelar Donor dan Himpun 201 Kantong Darah

Bireuen – Dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) yang ke 47 PT Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Bireuen bekerjasama dengan Unit Transfusi Darah...

F.PDIP Mendesak Bupati Elang Segera Menanggapi Surat Pimpinan DPRD Halteng

LENTERA MALUT — Fraksi PDI Perjuangan mendesak bupati Elang untuk secepatnya menanggapi surat pimpinan DPRD Halteng terkait dengan Pemberhentian & Pengangangkatan Sekertaris DPRD Halteng...

Demi Stabilitas Kerja, DPRD Minta Bupati Halteng Segera Menunjuk Plt. Sekwan

LENTERA MALUT – Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Tengah, Nuryadin Ahmad meminta kepada Bupati Edi Langkara untuk segera menunjuk Plt. Sekretaris Dewan untuk menggantikan Sekwan...

Akhirnya DPRD Pultab Sahkan Pansus Pengelolaan Keuangan Desa

LENTERA MALUT – Agenda Pembentukan panitia khusus (pansus) Pengelolaan Keuangan Desa yang sempat tertunda sebulan lalu pada 7 juli 2020 karena tidak Qorum, kini...

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/lentera8/public_html/wp-includes/functions.php on line 4609