Connect with us

Nasional

Akun Twitter Kemenlu Minta Maaf Soal Insiden Gambar Porno

Published

on

Akun Twitter Kemlu RI.

JAKARTA,LENTERA.CO.ID — Akun milik Kementerian Luar Negeri (KEMLU RI) @Portal_Kemlu_RI meminta maaf kepada masyarakat atas insiden postingan yang tak pantas di media sosial Twitter pada, Ahad (4/12). Permintaan maaf admin akun Kemlu RI ini disampaikan setelah banyak pihak mempertanyakan postingan yang tidak pantas tersebut.

“#SahabatKemlu terkait adanya post yang tidak relevan di akun Twitter Kemlu. Dapat kami informasikan bahwa itu adalah spam dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan,” tulis admin @Portal_Kemlu_RI, Ahad (3/12) malam.

Postingan tak pantas Kemlu_RI dan permintaan maaf tersebut, sempat menjadi perhatian warganet. Banyak pihak menyayangkan keteledoran tersebut. Sebab keteledoran ini cukup memalukan bagi instansi sekelas Kementerian Luar Negeri.

Sebelumnya, pada Ahad malam pukul 19.03 WIB dan pukul 19.11 WIB, akun Twitter Kemlu RI memposting dua konten tak pantas. Postingan tersebut mengandung konten asusila dan video pornografi menunjukkan perempuan tanpa busana. Walaupun akhirnya postingan tersebut telah dihapus. Namun tak sedikit warganet men-screenshot postingan tersebut.

Source:mROL

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BERITA UTAMA

Kesejahteraan Berpengaruh terhadap Kinerja Guru

Published

on

Demo di Hari Guru

JAKARTA,LENTERA.CO.ID — Minimnya kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan (GTK) ditengarai berpengaruh terhadap tidak optimalnya guru dalam mengajar. Pengamat Pendidikan Arief Rahman mengatakan di satu sisi, guru dibebani dengan kurikulum yang harus diselesaikan, namun sisi lain kesejahteraannya tidak diperhatikan dengan baik.

“Kesejahteraan itu sangat berpengaruh pada kinerja guru. Akhirnya, karena kesejahteraan sering macet, dan minim fungsi mengajarnya tidak lagi secara bulat, holistik dan menyeluruh,” ujar Arief Rahman kepada Republika.co.id pada Selasa (28/11).

Arief mengatakan, seorang guru memang harus tulus juga serius dalam mendidik siswa. Meski begitu, guru juga adalah manusia yang membutuhkan uang untuk makan, minum, dan lainnya. Artinya, selain dituntut untuk mengajar dengan sepenuh hati, kebutuhan guru sebagai manusia pun harus terpenuhi.

“Jadi ya pemerintah daerah dan pusat harus ada upaya nyata untuk meningkatkan kesejahteraan guru di Indonesia,” kata Arief.

Selain itu, Arief juga mendorong seluruh orangtua untuk aktif mendidik, mengawasi, dan melindungi anak dari pengaruh lingkungan dan pergaulan yang tidak baik. Lalu, orangtua juga harus bisa mendorong anak untuk aktif dalam kegiatan ekstrakulikuler, atau kegiatan olahraga yang bisa membentuk watak anak.

Source:mROL

Continue Reading

BERITA UTAMA

Pengacara: KPK Telah Blokir Rekening Setnov dan Keluarga

Published

on

Setnov saat diperiksa KPK

JAKARTA,LENTERA.CO.ID — Fredrich Yunadi, kuasa hukum Setya Novanto menyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah membekukan rekening Novanto dan keluarganya sejak 2016.

“Sudah sejak 2016. Tanpa alasan hanya ada surat permintaan blokir rekening,” kata Fredrich saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (28/11).

Namun, ia tidak menjelaskan siapa saja rekening dari keluarga Novanto yang telah dibekukan itu. “Tanya saja ke penyidik,” ungkap Fredrich.

Sementara itu, Juru Bicara KPK Febri Diansyah belum bisa menjelaskan lebih lanjut soal pembekuan rekening Novanto itu. “Sifatnya teknis penyidikan. Namun, pemblokiran dan lain-lain merupakan kewenangan penyidik sesuai hukum acara,” kata Febri.

Dalam penyidikan kasus KTP-el dengan tersangka Anang Sugiana Sudihardjo, KPK telah mencegah Deisti Astriani Tagor, istri Novanti keluar negeri selama enam bulan ke depan sejak 21 November 2017. Deisti juga merupakan mantan Komisaris PT Mondialindo Graha Perdana.

Sementara itu, dua anak Novanto yaitu Dwina Michaella dan Rheza Herwindo yang sedianya juga diperiksa sebagai saksi untuk Anang Sugiana Sudihardjo sampai saat ini belum memenuhi panggilan KPK.

Sebelumnya, dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Deisti Astriani Tagor dan Reza Herwindo yang merupakan istri dan anak Setya Novanto diketahui pernah memiliki saham di PT Mondialindo Graha Perdana yang merupakan pemegang saham mayoritas dari PT Murakabi Sejahtera, salah satu perusahaan peserta proyek KTP-el.

Setya Novanto ditetapkan kembali menjadi tersangka kasus korupsi KTP-el pada Jumat (10/11). Setya Novanto disangkakan pasal 2 ayat 1 subsider pasal 3 UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sumber : Antara

Continue Reading

Nasional

KPK Periksa 12 Saksi dan Ahli Ringankan Setya Novanto Besok

Published

on

KPK Periksa Setnov

JAKARTA,LENTERA.CO.ID — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memeriksa sejumlah saksi dan ahli yang diajukan Setya Novanto (SN) pada Senin (27/11) esok. Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan saksi dan ahli tersebut akan diperiksa sebagai saksi yang meringankan untuk tersangka dugaan korupsi proyek pengadaan KTP Elektronik Setya Novanto.

“Besok Senin, 27 November 2017 diagendakan pemeriksaan terhadap saksi dan ahli meringankan yang diajukan oleh SN,” ujar Febri kepada wartawan pada Ahad (26/11).

Febri mengatakan, pemanggilan terhadap saksi yang meringankan tersebut sudah dilakukan sejak beberapa hari sebelumnya. Diantaranya terdapat sembilan saksi yang diajukan dan lima ahli, namun dua diantaranya telah menjadi saksi dalam rangkaian penanganan kasus KTP-el.

“Unsur saksi seluruhnya adalah politisi partai Golkar, baik yang menjadi anggota DPR, tenaga ahli Ketua DPR ataupun pengurus Partai Golkar,” kata Febri.

Sementara unsur ahli yakni terdiri dari empat ahli pidana dan satu ahli hukum tata negara. “Jadi totalnya yang akan diperiksa Senin (esok) 12 (7 saksi ditambah 5 ahli),” kata Febri.

Febri mengatakan pemeriksaan saksi yang meringankan itu dilakukan KPK sebagai bentuk profesionalitas penegak hukum oleh KPK. Penyidik, lanjut Febri, menghormati hak tersangka dan mematuhi aturan hukum acara yang terdapat di KUHAP.

Pengajuan saksi dan ahli didasarkan pada Pasal 65 KUHAP yang berbunyi tersangka atau terdakwa berhak mengusahakan dan mengajukan saksi atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya.

“Sebaliknya, kami ingatkan agar SN juga beritikad baik untuk patuh pada hukum acara yang berlaku,” kata Febri.

Kasus Setnov, Pengamat Sarankan KPK Matangkan Dua Hal Ini

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Berita Terpopuler

Copyright © 2015 lentera.co.id