10.1 C
Munich
Kamis, Mei 28, 2020

Pemda Halsel Lakukan Penandatanganan MoU KSWP

Must read

WHO Desak Indonesia Setop Gunakan Hydroxychloroquine karena Berbahaya

LENTERA NEWS — Badan Kesehatan Dunia (WHO) mendesak pemerintah Indonesia untuk menunda pemakaian dua obat malaria untuk perawatan pasien Covid-19 karena obat itu berbahaya. Sebuah...

Diusulkan Pilkada 2020 Ditunda ke 2022

LENTERA NEWS — KPU berencana menggelar Pilkada serentak 2020 pada Desember mendatang. Namun, hal tersebut dikritik sejumlah pihak, karena saat ini Indonesia tengah dilanda...

Kesiapan Perang , China Tingkatkan Kemampuan Militernya

LENTERA NEWS — Presiden China Xi Jinping mengatakan negaranya akan meningkatkan kesiapan angkatan bersenjata dalam bertempur. Pada Selasa, 26 Mei 2020, stasiun televisi China melaporkan...

Polres Halteng Mengamankan Miras saat Bertugas Bersama Tim Covid-19

LENTERA MALUT – Polres Halmahera Tengah yang tergabung dalam tim satgas Covid- 19 dan berjaga pada Pos Katupat, telah mengamankan 2 unit mobil yang...

SUARA SARUMA, LENTERA.CO.ID – Menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Anti Penjajahan dan Pemberantasan Korupsi, Direktorat Jenderal Pajak melakukan penandatanganan Memorandum Of Understanding (MoU) dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan. Kamis, 13 September 2018.

Bertempat di Ruangannya, Bupati Halmahera Selatan Hi. Bahrain Kasuba menandatangani MoU terkait pemberlakuan Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) untuk layanan publik tertentu.

(Pertemuan di Ruangannya, Bupati Halmahera Selatan Hi. Bahrain Kasuba untuk menandatangani MoU tersebut)

KSWP adalah aplikasi berbasis web yang dijalankan oleh badan perijinan pemerintah daerah.

KSWP berfungsi memastikan bahwa pemohon ijin telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah menyampaikan SPT tahunan selama 2 tahun berturut-turut

Bupati berharap, kerjasama ini dapat berjalan dengan baik, mengingat masalah pajak dapat berimbas pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

“Kerjasama ini sangat penting karena termasuk hajat hidup orang banyak dan juga merupakan kepentingan daerah sehingga harus taat pajak untuk memajukan daerah. Selain itu masalah pajak juga akan berimbas pada APBD daerah ini”, jelasnya

Sementara itu, Irawan selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ternate juga berharap tingkat kepatuhan wajib pajak akan meningkat sehingga secara otomatis meningkatkan penerimaan pajak dan dana APBD juga akan aman, maka daerah menjadi lebih sejahtera.

Turut hadir, Sekertaris Daerah Helmi Surya Botutihe, Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Nasir Koda, Kepala Dinas Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (DPKAD) Aswin Adam, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ternate beserta Staf Kantor Pajak Ternate.

(Humas/Mr)

- Advertisement -

More articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Latest article

WHO Desak Indonesia Setop Gunakan Hydroxychloroquine karena Berbahaya

LENTERA NEWS — Badan Kesehatan Dunia (WHO) mendesak pemerintah Indonesia untuk menunda pemakaian dua obat malaria untuk perawatan pasien Covid-19 karena obat itu berbahaya. Sebuah...

Diusulkan Pilkada 2020 Ditunda ke 2022

LENTERA NEWS — KPU berencana menggelar Pilkada serentak 2020 pada Desember mendatang. Namun, hal tersebut dikritik sejumlah pihak, karena saat ini Indonesia tengah dilanda...

Kesiapan Perang , China Tingkatkan Kemampuan Militernya

LENTERA NEWS — Presiden China Xi Jinping mengatakan negaranya akan meningkatkan kesiapan angkatan bersenjata dalam bertempur. Pada Selasa, 26 Mei 2020, stasiun televisi China melaporkan...

Polres Halteng Mengamankan Miras saat Bertugas Bersama Tim Covid-19

LENTERA MALUT – Polres Halmahera Tengah yang tergabung dalam tim satgas Covid- 19 dan berjaga pada Pos Katupat, telah mengamankan 2 unit mobil yang...

Hasil Rapid Test, Satu Warga Halteng Dinyatakan Reaktif

LENTERA MALUT — Salah satu warga Desa Fidi Jaya, Kecamatan Weda, Kabupaten Halmahera Tengah yang berinisial MA dinyatakan reaktif usai menjalani rapid test pada...