10.1 C
Munich
Kamis, Mei 28, 2020

Tumpak: Enam Desa Masih dalam Proses Kajian

Must read

WHO Desak Indonesia Setop Gunakan Hydroxychloroquine karena Berbahaya

LENTERA NEWS — Badan Kesehatan Dunia (WHO) mendesak pemerintah Indonesia untuk menunda pemakaian dua obat malaria untuk perawatan pasien Covid-19 karena obat itu berbahaya. Sebuah...

Diusulkan Pilkada 2020 Ditunda ke 2022

LENTERA NEWS — KPU berencana menggelar Pilkada serentak 2020 pada Desember mendatang. Namun, hal tersebut dikritik sejumlah pihak, karena saat ini Indonesia tengah dilanda...

Kesiapan Perang , China Tingkatkan Kemampuan Militernya

LENTERA NEWS — Presiden China Xi Jinping mengatakan negaranya akan meningkatkan kesiapan angkatan bersenjata dalam bertempur. Pada Selasa, 26 Mei 2020, stasiun televisi China melaporkan...

Polres Halteng Mengamankan Miras saat Bertugas Bersama Tim Covid-19

LENTERA MALUT – Polres Halmahera Tengah yang tergabung dalam tim satgas Covid- 19 dan berjaga pada Pos Katupat, telah mengamankan 2 unit mobil yang...
Reporter Halbar - CHASRUL Tampilang
Reporter Halbar - CHASRUL Tampilanghttp://www.lentera.co.id
CHASRULL, Reporter Biro HALBAR sekaligu Redaktur dan Pembimbing Omdesa.id

HALBAR.LENTERA.CO.ID – Direktur Toponimi dan Batas antara Daerah, Ditjen Bina Administrasi kewilayahan pada Kemendagri, Tumpak Haposan Simanjuntak membantah pernyataan yang disampaikan oleh Karo Pemerintahan Setda Provinsi Maluku Utara Miftha Baay soal Enam Desa.

Tumpak mengakui, persoalan enam desa yang disengketakan antara Pemda  Halbar dan Halut, sampai saat ini belum ada putusan resmi dari Kemendagri, apakah enam desa tersebut masuk Halbar atau ke Halut.

“Batas Halbar-Halut (enam desa,red) masih dalam kajian,” tulis Tumpak melalui pesan Whatsapp yang dikirimkan kepada Bupati Halbar Danny Missy, Selasa 23 Januari 2018 tadi.

Dia juga menjelaskan, bahwa hasil verifikasi lapangan yang dilakukannya beberapa waktu lalu ditemukan fakta bahwa wilayah enam desa tersebut perlu di kaji secara komprehensif sebelum di putuskan.

Lanjutnya, akan diupayakan seoptimal mungkin keputusan nanti sesuai dengan fakta di lapangan demi kepentingan masyarakat di wilayah enam desa tersebut.

“Jadi tolong partisipasi Pemda (Pemda Halbar dan Halut serta Pemprov Malut,red) untuk memberikan kesejukan pada masyarakat,” pintanya.

Sekedar di ketahui,  walau secara de jure sesuai PP 42 1999 wilayah enam desa masih bagian dari wilayah Halut, namun faktanya penerapan aturan tersebut berkarut-karut alias tidak berjalan dan mendapat penolakan dari warga,  karena secara de facto dan historis sebagian besar masyarakat 6 desa tetap menginginkan bergabung ke Halbar.

Red: chull

- Advertisement -

More articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Latest article

WHO Desak Indonesia Setop Gunakan Hydroxychloroquine karena Berbahaya

LENTERA NEWS — Badan Kesehatan Dunia (WHO) mendesak pemerintah Indonesia untuk menunda pemakaian dua obat malaria untuk perawatan pasien Covid-19 karena obat itu berbahaya. Sebuah...

Diusulkan Pilkada 2020 Ditunda ke 2022

LENTERA NEWS — KPU berencana menggelar Pilkada serentak 2020 pada Desember mendatang. Namun, hal tersebut dikritik sejumlah pihak, karena saat ini Indonesia tengah dilanda...

Kesiapan Perang , China Tingkatkan Kemampuan Militernya

LENTERA NEWS — Presiden China Xi Jinping mengatakan negaranya akan meningkatkan kesiapan angkatan bersenjata dalam bertempur. Pada Selasa, 26 Mei 2020, stasiun televisi China melaporkan...

Polres Halteng Mengamankan Miras saat Bertugas Bersama Tim Covid-19

LENTERA MALUT – Polres Halmahera Tengah yang tergabung dalam tim satgas Covid- 19 dan berjaga pada Pos Katupat, telah mengamankan 2 unit mobil yang...

Hasil Rapid Test, Satu Warga Halteng Dinyatakan Reaktif

LENTERA MALUT — Salah satu warga Desa Fidi Jaya, Kecamatan Weda, Kabupaten Halmahera Tengah yang berinisial MA dinyatakan reaktif usai menjalani rapid test pada...