oleh

Peringati HSP, KSPB Dorong Masalah Buruh

TERNATE, LENTERA.CO.ID – Memperingati Hari Sumpah Pemuda (HSP), puluhan massa aksi yang mengatasnamakan Komite Solidaritas Perjuangan Buruh (KSPB) Maluku Utara, menggelar aksi protes dan pawai dari RRI Ternate, Pasar Higenis, dan Diler Totoyota Cabang Ternate, kota Ternate, Maluku Utara, pada 28 oktober 2018.

KSPB menuntut 3 (tiga) Perusahaan yang dinilai menyimpang dan telah merampas hak kaum buruh. Ketiga Perusahaan tersebut diantaranya, PT. Nanbu Plastics Indonesia (PT. NPI) , PT. Family Mart (PT. FM) dan PT. Fajar Mitra Indah (PT. FMI).

Pantauan Reporter, massa aksi meneriakkan yel-yel “Jepang Kembali Menjajah Indonesia” dan menuntut “Batalkan phk 26 Buruh PT. Family Mart, Angkat 26 orang PT. Fajar Mitra Indah menjadi Buruh Tetap dan PT. Nanbu Plastics Indonesia harus menjalankan nota pemeriksaan khusus”.

Menurut data yang di himpun Lentera Online, PT. NPI, pemasok tier 2 Toyota ini, telah menindas kaum buruh dengan menolak mengangkat empat buruh untuk di jadikan karyawan tetap. Dan ironisnya PT. NPI memutuskan kerja dengan buruh (PHK sepihak) terhadap keempatnya.

Tidak hanya itu, PT. NPI juga tidak menjalankan penetapan dari Pengadilan Hubungan Industrial di pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Bandung dengan No. Register 12/NPK/PHI/PN.Bdg tanggal 10 Oktober. Padahal sudah ada badan hukum yang tetap melalui Nota Hasil Pemeriksaan Khusus UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah 2 Jawa Barat dengan No. 560/4751/UPTD-Wil, 2 tanggal 18 september 2018.

Menurut Koordinator Lapangan (Korlap), Sunarjo Ajo, kepada Lentera Online saat di temui disela-sela aksi berlangsung, mengatakan PT. NPI terbukti menyimpang dari ketentuan pasal 59 ayat (1) UU No. 13/2003 jo pasal 5,6 dan 13 kepmen 100/2004. Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) di PT. NPI harusnya menjadi karyawan tetap sejak awal masuk kerja.

“Padahal telah terbukti salah secara hukum, tapi PT. Nanbu dengan kejinya, menutup kesalahan dengan mengimingi 4 orang buruh tersebut untuk menerima pesangon dan tetap di PHK. PT. NPI dengan tidak manusiawinya menggugat seorang buruh perempuan yang mengalami kecelakaan kerja dan setengah ruas jari tengahnya buntung saat menjalankan mesin pres di pabrik,” sembari menunjuk jari tengahnya dan di hadapkan depan kantor Cabang Toyota Ternate sebagai simbol dari buruh perempuan yang di PHK sepihak oleh PT. NPI.

Tidak hanya itu, Buruh gudang Family Mart (PT.FM) yang bekerja di PT FMI juga mengalami penindasan. Perusahaan asal jepang yang bergerak di bidang retail ini menindas buruh gudang FM dengan tidak menjadikan mereka (buruh) sebagai pekerja tetap terus menerus, ironisnya lagi tanpa uang makan dan transportasi, buruh emak-emak dibayar tidak sesuai ketentuan, dan bahkan upah lembur buruh saat hari libur nasional pun tidak terbayarkan.

Lebih Fatalnya, lanjut Sunarjo, PT. Family Mart juga melakukan PHK terhadap 26 orang buruh yang sedang melakukan mogok kerja. Padahal mogok kerja itu sesuai ketentuan pasal 139 dan 140 UU No. 13/2003. “tindakan PHK sepihak itu melanggar ketentuan tersebut, dan termasuk pidana berkonsekuensi penjara terhadap pihak perusahaan”tuturnya.

“Tiga kasus ini adalah bukti bahwa Modal Jepang telah melakukan penjajahan dan penghisapan keringat buruh indonesia secara sistematis, sehingga kita harus melakukan perlawanan dengan turun ke jalan,” tambah Sunarjo.

Sementara, masyarakat Maluku Utara juga mengalami proses penindasan diberbagai teritorial dan sektoral. Misalnya, keputusan Gubernur Malut dengan No. 130/KPTS/MU/2015 tanggal 30 maret 2015, yakni memperpanjang izin usaha pertambangan (IUP) eksplorasi pasir besi kepada PT. Karunia Arta Kamilin (PT.KAK) seluas kurang-lebih 2.300 hektar di Kec. Morotai Utara dan Jaya, Kabupaten Pulau Morotai, Malut

Izin tersebut Menurut salah seorang massa aksi KSPB, Rudhy Pravda, akan berkonsekuensi sangat buruk. Karena menurutnya, pembangunan pasir besi akan menimbulkan kerusakan pada ekosistem laut, meningkatnya abrasi pantai, dan menurunnya hasil penangkapan nelayan

Selain itu, Lanjut Rudhy, penindasan tidak hanya berlangsung disitu, petani Galela, Masyarakat Gane, Kao, Obi, Taliabu, dan PKL serta buruh di Ternate dan juga didaerah lain juga masih merasakan pernapasan hak yang dilakukan penguasa demi kepentingan pemodal.

“Oleh karena itu, kaum muda, di hari sumpah pemuda ini, harus sadar, kritis, pekah dan berjuang demi kepentingan masyarakat, bukan menjadi benalu lalu merangkak-rangka di hadapan kekuasaan” tutur Rudhy

Untuk di ketahui, KSPB Terdiri atasbbeberapa organisasi Nasional dan Daerah, diantaranya front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-WP), Internasional People’s Tribunal 65-66 (IPT 65), Pusat Perjuangan Mahasiswa untuk Pembebasan Nasional (PEMBEBASAN), SEKBER (Forum Sekolah Bersama), KAMAKESA-MALUT, CGMD (Central Gerakan Mahasiswa Demokratik), GBU (Gerakan Bintang Utara), KGL (Komunitas Gerakan Literasi), SOLID (Studi Lingkaran Demokratik) dan MUSTADAFIN.

Rep/Ajun

Komentar

Berita Lainnya