oleh

Rapat Dengar Pendapat Soal SMP N 12, Tak Ada Hasil

Dewan Pembina SMPK Moti nilai Rapat dengar Pendapat Bersama Komisi I dan Komisi III DPRD Kota Ternate serta Dikbud Kota Ternate tidak membuahkab hasil

TERNATE, LENTERA.CO.ID – Rapat Dengar Pendapat Komisi I dan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ternate dab Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (DIKBUD) Kota Ternate bersama sejumlah Mahasiswa asal Kecamatan Moti, terkait permasalahan Sekolah SMP N 12 Kota Ternate Kecamatan Moti, di ruang Ghara Ici Kantor DPRD Kota Ternate siang tadi, Senin 8 Oktober 2018, tidak membuahkan hasil dan sangat mengecewakan.‎

Hal ini di sampaikan oleh Majelis Pembina Solidaritas Mahasiswa Peduli Kampung (SMPK) Moti, Yusri A. Boko, kepada media ini, usai rapat di kantor DPRD Kota Ternate.

Yusri merasa kecewa karena rapat tersebut tidak mengakomodir aspirasi masyarakat Moti terkait permasalahan SK Kepala sekolah SMPN 12 Kota Ternate, Oknum Guru berinisial Rusni yang tidak pernah mengajar selama 8 bulan dan  Distribusi Guru Fisika, Tikom, dan Seni Budaya yang telah sekian kali didesak kepada Dikbud Kota Ternate. “Tapi dipertemuan tadi tidak di bahas solusinya” katanya.

Dosen STIKIP Kieraha Ternate itu merasa ada yang terganjal terkait SK M. Nur T. Puha, padahal sudah terang bahwa ‎M. Nur T. Puha tidak mampu menciptakan budaya sekolah yang baik dan nyaris bungkam saat sekolah sedang krisis tenaga pengajar. Terhitung dari masa jabatannya selama 7 tahun terakhir, dari tahun 2012 hingga 2018 tidak ada capaian positif.

Yusri merujuk pada Permendiknas No 13/2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah terkait kualifikasi menjabat sebagai kepala sekolah. Dan di pertegas dalam PP NO 19 Tahun 2017 pada Pasal 54 terkait tugas Kepsek untuk memanejerial sekolah dan supervisi tenaga pendidik dan kependidikan. “Namun beliau tidak menjalankan karena tidak paham, kok dipertahankan,” tuturnya.

Yusri melanjutkan terkait seorang oknum guru yang lari dari tugas selama 8 bulan namun tetap di gaji.

“Walau oknum tersebut telah di proses, harusnya merujuk pada UU No 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, pasal 30 ayat 3 yang dengan jelas menerangkan bahwa guru yang lalai dalam menjalanlan kewajiban bisa diberhentikan secara tidak terhormat, dengan alasan: 1. tidak menaat janji dan sumpah jabatan 2. Tidak mengindahkan kesepakatan atau kerjasama dan 3. Jika lalai dalam kewajiba 1 bulan maka dia wajib diberhentikan secara tidak terhormat,” jelas Yusri.

Dia menganggap rapat tersebut hasilnya nihil, karena hanya menghasilkan rapat kembali tanpa jalan keluar yang komprehensif dan berpihak kepada aspirasi masyarakat moti. Namun pihaknya tak gentar dan akan terus menyuarakan tuntutan mereka yang enggan di selesaikan itu.

“Kami akan tetap mengawal persoalan ini. Bahkan memberikan tantangan kepada DPRD Komisi I dan III kemudian Dinas Pendidikan untuk turun langsung dan melakukan rapat jajak pendapat dengan masyarakat dan guru-guru prihal ketidak mampuan M.Nur T. Puha” tantang Yusri.

Saat di Konfirmasi secara terpisah kepada, Kadis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kota Ternate, Ibrahim Muhammad terkiat SK Kepala Sekolah SMPN 12 Kota Ternate, Ibrahim tidak bisa mencabut karena harus lewat ketentuan dan sebelum itu akan di evaluasi kembali kinerja dan pembinaan terhadap Kepsek M.Nur T Puha.

Rep: Ajun

Komentar