oleh

BPKP : Pinjaman Pemkab Halbar Rp. 159,5 M Tak Ada Unsur Pidana

HALBAR, LENTERA.CO.ID – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Maluku Utara (Malut) mengakui terkait dengan Pinjaman Pemerintahan Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) tahun 2017 lalu senilai Rp. 159,5 miliar tidak ada unsur pidana.

Hal tersebut disampaikan koordinator Pengawasan (Korwas) investigasi pada BPKP Malut, Ramli kepada reporter usai penandatanganan nota kesepahaman (MoU) terkait sistem perencanaan berbasis aplikasi dengan Pemkab Halbar, Selasa 2 Oktober 2018 tadi.

Menurutnya, memang dari beberapa informasi yang kami (BPKP) terima terkait dengan pinjaman Pemkab Halbar ke Bank BPD Cabang Jailolo terdapat indikasi penyalahgunaan.

“Tetapi, setelah kami (BPKP) melihat proses dari pinjaman itu sudah sesuai dengan yang diusulkan ke Bank BPD, sehingga uang dicairkan oleh Bank dan sudah masuk pada kas daerah,” ungkapnya.

Lanjutnya, dan peruntukan dari pinjaman tersebut untuk menutupi defisit anggaran juga menutupi pembiayaan – pembiayaan APBD yang lainnya.

Namun Ketika disentil terkait dengan stateman pemda sebelumnya, Pinjaman tersebut digunakan untuk pembiayaan ke 13 item pekerjaan.? Ramli menjelaskan, ” Memang kekurangan – kekurangan pembiayaan di Pemda Halbar karena ada pembiayaan infrastruktur yang lain,” Jawabannya.

Dan pinjaman diperbolehkan untuk dilakukan bila ada defisit anggaran guna menjalankan infrastruktur yang lain. ” dan pinjaman yang dilakukan Pemkab Halbar sudah sesuai dengan peruntukannya, jadi tidak ada unsur pidananya,” kata Ramli.

Ramli juga menjawab, ketika ditanya kenapa dana pinjaman yang diperuntukan untuk pembiayaan ke 13 item pekerjaan belum juga berjalan ? ” itu bukan untuk pembiayaan infrastruktur kedepan tetapi menutupi defisit,” jawabannya.

Tambahnya, kalau adanya defisit anggaran, Pemda harus mencari anggaran untuk membiayai program – program yang ada, dan pilihannya hanya dua yaitu memangkas program yang tidak ada biaya atau mencari biaya dengan cara meminjam,” cetus Ramli.

Dan sekedar diketahui, proses penanganan dugaan pidana Pinjaman Pemkab Halbar 2017 Rp 159,5 miliar yang ditangani pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Malut sudah masuk pada tahap penyelidikan.

Rep/Red : Chull

Penulis: Reporter Halbar - CHASRUL Tampilang

Gambar Gravatar
CHASRULL, Reporter Biro HALBAR sekaligu Redaktur dan Pembimbing Omdesa.id

Komentar