oleh

Menindaklanjuti Putusan MK, Bawaslu Halbar Berkoordinasi Dengan Dukcapil

HALBAR, LENTERA.CO.ID – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) melakukan Kordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Halbar terkait dengan data wajib pilih khususnya di 6 Desa Kecamatan Jailolo Timur (Jaltim) versi Halbar dan Kecamatan Kao Teluk versi Halut yang ber KTP Halbar. Pada Selasa 18 September 2018 pagi tadi.

Hal tersebut dilakukan Bawaslu Halbar ini guna menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Pemilihan Suara Ulang (PSU) di enam Desa .

Menurut Ketua Bawaslu Halbar Alwi Ahmad mengatakan langkah yang dilakukan ini untuk mempersiapkan dan menjadi data pembanding ketika Pihak Bawaslu Halbar terlibat dalam PSU nantinya.

” Karena pada Pemilihan kemarin enam Desa tidak masuk dalam wilayah kerja KPUD dan Bawaslu Halbar sehingga kita tidak memiliki data pemilih yang berada di enam Desa itu,” kata Alwi dihadapan Kadukcapil Halbar Andi R Pilly saat berkoordinasi.

Tambahnya, Kordiv Pengawas dan Hubungan Antara Lembaga (PHL) Muhammadun H Adam, untuk itu kami (Bawaslu) ingin berkoordinasi terkait jumlah pemilih wajib pilih di 6 Desa.

” Jadi hari ini kami hanya sebatas koordinasi dan akan menyurat secara resmi untuk permintaan data,” ucap Muhammadun.

Sementara itu Kadukcapil Halbar, mengakui untuk saat ini kami belum bisa memberikan karena operator masih mengikuti pelatihan aplikasi baru.

” Tapi, data sementara, database untuk 6 Desa sebanyak 5.400 jiwa dan wajib ber KTP sebanyak 3.800 jiwa dan itu sudah melakukan perekam,” jelasnya.

Dia juga menjelaskan, dari data wajib KTP itu data terakhir yang terangkum, dan apa ada yang melakukan perekam lagi atau tidak itu kami belum mengetahui, karena masih dilakukan pendataan,” terang Andi.

Red : Chull

Penulis: Reporter Halbar - CHASRUL Tampilang

Gambar Gravatar
CHASRULL, Reporter Biro HALBAR sekaligu Redaktur dan Pembimbing Omdesa.id

Komentar