oleh

Opini: Kemunduran Politik Loiteglas

(Deskripsi Sederhana politik Halteng)

LENTERA.CO.ID — Penulis: Faizal Ikbal, Alumni ilmu komunikasi UMMU & Kabid PTKP HMI Komisariat Fisip UMMU

Rebana politik mulai terdengar jelas dari bukit Loiteglas (Kantor DPRD Halmahera Tengah), menyiratkan keseriusan para gladiator politik menurunkan Strategi dan taktik politik yang ampuh, merebut kedudukan di bukit Loiteglas.

Banyak dari mereka telah mencetak baju perang bertuliskan Nama dan Hestek politik yang bertebaran dari panglima sampai ke prajurit, Stiker dan brosur juga merayap di Sosial media. Basis pertahanan politik mulai terbangun kendati belum ada jadwal tetap dari wasit politik (KPU).

Sejalan dengan itu, kerumunan – kerumunan di desa yang mewacanakan politik kefiguran, baik melewati rapat resmi warga maupun rapat dengan Politisi telah di helat. Masyarakat kembali terkontak dengan politik praktis yang tak tau arah juangnya.

Keberadaan politik hari ini selalu dipadankan dengan kepentingan diri barisan pemenang, dan yang terkalahkan akan tersisih dari jabatan pemerintahan. Makna politik tersebut turut dikemas dengan baik oleh Kandidat bernomor urut setiap partai politik sehingga jauh dari bacaan politik ideal masyarakat. Kalkulasi dan kompensasi politik menjadi orientasi ideal dalam sejarah perpoliitikan era milenial, dengan menafikan rasionalisasi atas politikus yang kompeten dalam berkompetisi, misalnya, dengan melihat dan membandingkan capaian politik, modal sosial serta rangkaian visi dan misi.

Pertempuran menduduki tahta di bukit Loiteglas akan ditunggangi pemilik kekuasaan (bupati dan wakil bupati). Argumentasi ini menjadi pegangan umum, sebagaimana terbaca pula pada momentum Pemilihan Dewan perwakilan Rakyat Daerah Halmahera Tengah sebelumnya.

Animo partai politik mengamankan posisi dengan target capaian Fraksi Dewan perwakilan Rakyat Daerah menghendaki 01 dan 02 Halmahera Tengah turut memainkan drama politiknya. Kalkulasi politik di tubuh Golkar, PDIP, Nasdem, Gerindra, Hanura, PKS, PBB, Perindo dan lain-lain akan melihat distribusi kursi di Dapil I dan II dengan target Partai politik yang berbeda – beda. Monopoli kursi DPRD akan terbangun di partai penguasa seperti Golkar dan Nasdem. Sebab, belum lama ini dikabarkan Dua partai ini menargetkan Kursi di Dapil I, masing masing 5 kursi dari total 12 kursi. Sedang Dapil, II Golkar dan Nasdem harus mencapai 4 kursi dari masing masing partai, dengan kuota kursi sebanyak 8. Tentu peluang Partai lain yang turut berkompetisi sangat kecil.

Berburu kursi Dewan perwakilan Rakyat Halmahera Tengah periode 2019 kian keras, tapi sayangnya penentu kursi DPRD (masyarakat) akan dirasuki oleh arwah penguasa (eksekutif), sebut saja bupati dan wakil bupati. Cultur politik kita ditentukan oleh penguasa sehingga dalam kancah politik apapun masyarakat selalu diingatkan dengan intervensi penguasa. Kongritnya, pada pemilihan kepala desa pun harus di duduki oleh mereka yang searah politik dengan pucuk tertinggi Halmahera Tengah.

Politik intervensi atau fatwa menfatwa ini sudah terlihat jelas dari warga desa Sakam Sampai desa Sumber Sari Kabupaten Halmahera Tengah. Oleh karena masyarakat mau tak mau, arahan hak politiknya harus pada partai penguasa dengan sejuta argumentasi penguatan kepentingan dan kompensasi politik janji menjanji. Pada posisi tersebut, pemilih akan dilematis untuk menentukan pilihan dalam pemilihan legislatif. Belum lagi perilaku politik masyarakat yang cenderung pragmatis, selalu mengaitkan kedekatan kandidat dengan penguasa.

Keterlibatan penguasa dalam ladang legislatif 2019 Halmahera Tengah merupakan kemunduran Politik yang terang terangan diamati walaupun intervensi partai menghendaki target capaian kursi sebagaimana terurai di atas. Tapi, demi menjaga balance government sudah tentu harus memberikan ruang kepada partai lain merebut kedudukan di bukit Loiteglas.

Dalam kepustakaan politik menerangkan, bila kubu oposisi relatif sedikit di tubuh parlemen, pasti tercipta sistem yang otoritas dan dominasi. Golkar dan Nasdem tidak harus dimaknai sebagai dua partai penguasa yang terpisah ibarat dua gambar dalam satu mata uang, dipastikan akan tetap sejoli dalam putusan parlemen. Sisi lain, juga menjaga psikologi pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah.

Keberhasilan pemerintah daerah akan sangat ditentukan oleh mereka yang menjadi penyeimbang dalam tiap keputusan, maka sudah barang tentu penguasa tidak harus bersikap power dengan mengadakan blok politik ideologis. Demokratisasi harus menjadi nafas penguasa agar menjaring kelompok Oposisi konstruktif dan demokratis menjadi instrumen penyeimbang pemerintahan dengan tetap melihat sisi positif yang telah dicapai. Memperjuangkan demokratisasi pemerintahan, dan menempatkan kepentingan umum diatas kepentingan golongan. Hal ini akan ada bila dari partai politik yang berbeda mengambil posisi juga di tubuh parlemen. []

Walahu’Alam.

Komentar