oleh

3 Proyek Miliaran ini tak Dikerjakan, Komisi III DPRD Halteng akan Memanggil SKPD dan Rekanan

HALTENG, LENTERA.CO.ID — Pengawasan lapangan oleh kami Komisi III DPRD (on the spot) terkait realisasi program kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam APBD 2018, terdapat beberapa program kegiatan yang hingga kini memasuki triwulan III, belum ada progres pekerjaan sama sekali.

“Padahal menurut saya, kegiatan ini sangat prioritas karena masuk dalam visi-misi bupati dan wakil bupati Halmahera Tengah,” kata anggota Komisi III, DPRD Halteng, Nuryadin Ahmad via WhatsApp ke Redaksi Lentera.co.id pada Senin, 20 Agustus 2018.

Nuryadin mengatakan kegiatan yang tak jalan itu, diantaranya:

1. Pembanguna Jalan Lapen, Ruas Jalan Sif – Palo (Kecamatan Patani Selatan-Patani Timur.red) yang dianggarkan sebesar Rp. 2,8 Miliar dan oleh PT. Hapsari Nusantara Gemilang sebagai pemenang tender proyek tersebut, sampe saat ini tidak ada progres kegiata sedikitpun di lapangan. Kegiatanya masi Nol %, padahal kontraknya ditandatangani pada Maret 2018.

2. Pembanguna Jalan Sirtu dengan Ruas Jalan Sif – Patani, pagu anggaran Rp. 4 Miliar dari sumber Dana Alokasi Umum (DAU) oleh PT. Intim Kara sebagai pemenang tender, juga progres pekerjaanya masih Nol persen.

3. Peningkatan Jalan Tanah ke Hotmix Ruas Jalan SMI – Simpang Jln Yos Sudarso, Kota Weda dengan pagu Anggaran Rp. 3,22 Miliar dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan oleh PT. Lasisco Haltim Raya sebagai pemenang tender, ditemukan progres pekerjaan masih 30%. Namun sampai saat ini, tidak ada lagi aktifitas dilapangan.

“Perlu diketahui bahwa, jika program kegiatan yang sumber dananya dari DAK mengalami keterlambatan realisasi atau penyerapan, maka akan ada konsekuensi berupa penguranngan DAK di tahun berikut,” katanya.

Yadin sapaan karib Nuryadin menyatakan, dari hasil evaluasi DPRD, realisasi anggaran dari beberapa rekanan (kontraktor) yang telah dipercayakan untuk melaksanakan kegiatan tersebut oleh pemerintah daerah telah mencairkan dana 30 persen dari triwulan II, Siklus APBD 2018. Itu sebabnya, kata Yadin, dirinya bersama anggota DPRD yang lain berharap kepada pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum (PU) untuk segera melakukan evaluasi terhadap para rekanan yang menurut DPRD, mereka lalai dalam mendukung visi-misi bupati dan wakil bupati.

“Dinas PU harus tegas memberikan peringatan satu, jangan ada pembiaran seperti ini,” tutur Yadin.

Berkait itu, kata Yadin, DPR juga memberikan saran kepada Bupati dan Wakil Bupati untuk segera melakukan evaluasi kinerja ULP sehingga para rekanan yang akan mengikuti tender online untuk kegiatan degan Nilai Pagu yang besar, harus selektif sehingga rekanan yang akan melaksanakan kegiatan benar-benar perusahaan bonavid, apa lagi ini berkaitan dengan kegiatan peningkatan infrastrukrur dasar masyarakat.

“Komisi III juga akan memberikan rekomendasi kepada Bupati terkait degan temuan kami ini agar pemerinta daerah bisa melakukan evaluasi secara komprehensif, baik secara administrasi maupun fisik untuk seluruh kegiatan yang anggaranya telah direalisasi, mengingat September 2018, APBD 2019 akan diajukan untuk dibahas,” tutur Yadin.

Lanjut dia, dalam masa sidang 3 ini, Komisi III akan memanggil SKPD dan Rekananan yang menurut DPRD ada temuan dalam pelaksanan program sehingga dilakukan rapat dengar pendapat untuk meminta pertanggungjawaban.

“Untuk Pembangunan Jalan Sif-Patani & Jalan Sif Palo, kami berharap ada langkah-langkah prefentif dari pemerintah daerah sehinggal rekanan yang melaksanakan kegiatan ini segera memulai pekerjaanya, karena ruas jalan ini sangat strategis dalam mobilisasi barang dan jasa setiap hari sehingga saya mendesak untuk segera di tuntaskan,” tegasnya.

“Kami juga akan mendorong untuk tahun anggaran 2019, harus dianggarkan kembali, lanjutan sirtu maupun peningkatan ke jalan Hotmix”.

Red: Iswan

Penulis: Reporter HALTENG,- IKEM

Gambar Gravatar
Reporter Biro Halteng, sekaligus Redaktur dan Pembimbing Media Omdesa.id

Komentar