oleh

Dituduh “Masuk Angin”, Formama Tantang Riswan Bikin Diskusi Publik

HALBAR, LENTERA.CO.ID – Pernyataan Anggota DPRD juga Ketua GP Ansor, Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) Riswan H Kadam dibeberapa Media online dan cetak pada Rabu 8 Agustus 2018 tadi, ditangapi serius oleh Direktur FORMAMA Halbar, Imelda Tude.

Menurut Imelda, apa yang disampaikan oleh Riswan dengan menuding sejumlah OKP dan LSM yang mengawal kasus dugaan pidana Pinjaman Pemkab Halbar senilai 159,5 Miliar telah ‘masuk angin’ sebab pinjam telah sesuai mekanisme, ini tidaklah berdasar.

“Jika persoalan ini sudah sesuai mekanisme, kenapa masih lagi dipersoalkan oleh anggota DPRD sendiri,” ungkap aktifis perempuan Halbar yang eksis mengawal kasus dugaan tersebut, pada sejumlah wartawan, Rabu 8 Agustus 2018 tadi.

Ia mengatakan, jika kasus tersebut dinilai tidak bermasalah, maka mulai dari perencanaan sudah pasti tergambar dalam RPJMD melalui tahapan Musrembang OPD, maupun di RAPBD ataupun di APBD 2018.

“Jadi ini sangat naif bila dikatakan ‘masuk angin’, sementara prosedurnya bertentangan dengan PP nomor 30 tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah, yakni harus dimulai dari pembahasan ditingkat fraksi dan mendapatkan persetujuan DPRD melalui Paripurna DPRD,” jelas Imelda.

Selain itu, dia menyatakan bahwa belum ada kejelasan progres lapangan dari ke 13 item pekerjaan yang notabene didanai melalui pinjaman daerah tahun 2018, bahkan belum ada penandatanganan Kontrak kerja. Sementara sudah ada pemenang tender sejak dua bulan lalu diumumkan.

“Saya ingatkan kepada para wakil rakyat agar berhati-hati dalam pembahasan APBD 2018 nantinya, karena kami melihat, pendapatan daerah sengaja dirancang naik dengan asumsi penerimaan dana CSR PT. NHM,” tegas Imelda.

Dia juga mengharapkan agar para wakil rakyat tidak boleh terjebak dalam hal tersebut, sebab ini masih sifatnya pengajuan ke kementrian ESDEM, yang belum ada kepastiannya.

“Saya mengimbau kepada teman-teman DPRD untuk dapat mengawal ketat ke 13 item pekerjaan yang didanai dari Pinjaman, karena kami dari 8 lembaga LSM/NGO/CSO yang suda memberikan petisi kepada Kejati Malut Selalu mengawal ketat kasus pinjaman daerah yang ditangani Kejati Malut,” ujarnya.

Agar dugaan pelanggaran pinjaman Pemkab Halbar yang pro kontrak ini bisa terang berderang, kata Imelda, dirinya menantang kepada Riswan untuk membuat diskusi publik dengan mengundang seluruh aktivis, LSM se – Halbar, DPRD Halbar dan Pemkab Halbar.

Red: Chull

Penulis: Reporter Halbar - CHASRUL Tampilang

Reporter Halbar - CHASRUL Tampilang
CHASRULL, Reporter Biro HALBAR sekaligu Redaktur dan Pembimbing Omdesa.id

Komentar

Berita Lainnya