oleh

Tanah Kaya, Tuannya Kere

(Jejak Tambang dan Potret Kemiskinan di Kabupaten Halmahera Timur)

 

LENTERA.CO.ID — Penulis:
Supriyadi Sulaiman
(Sekjend Forum PrOGRESA Maluku Utara)

“Sesuatu bangsa tidak dapat hidup sempurna,
kalau sebagian daerahnya merdeka
dan sebagian daerahnya lagi diperbudak orang”
(Proklamator Bangsa, Bung Karno)

14 tahun yang lalu, tepat di tahun 2003, sebuah ruang investasi ‘pembangunan’ kembali dibuka. Itulah Halmahera Timur. Sebuah kabupaten dengan limpahan Sumber Daya Alam (SDA), mulai dari SDA pertanian hingga industri pertambangan. Yang disebut belakangan adalah SDA, yang sejauh ini masih menjadi ‘merek pembangunan’ Kabupaten Halmahera Timur. Lalu apa masalahnya? Pertanyaan ini kembali mengajak kita menelusuri rekam jejak ‘‘orang-orang proyek’ dalam jantung kehidupan orang-orang Halmahera Timur. Ismunandar (2013), dalam satu artikelnya tentang ‘Cerita dari Pesisir Nusantara; Ironi Orang Halmahera Timur’, meratap dengan begitu ‘pahit’ bagaimana ruang hidup, krisis sosial-ekologi, hingga cara pandang masyarakat ‘terhegemoni’ oleh kultur ‘kapitalistik’ yang menjanjikan keadilan.

Tahun 1997 merupakan awal mula bercokolnya perusahan tambang (nikel). Tersebutlah pulau Gee, sebuah ‘primadona’ sumberdaya yang pertama kali dikuasai oleh PT. Antam, yang dikerjakan oleh PT. Minerina Bhakti. Belum lama kemudian, berdatangan sejumlah perusahan diantaranya, PT. Aneka Tambang, Yudhistira Bhumi, Heng-Fung, Haltim Meaning, dan yang lainnya. Tak tanggung-tanggung, Pemerintah Daerah memberi Kuasa Pertambangan (KP) dalam jumlah besar, yakni 51.320 Ha (Ismunandar, 2013). Singkat cerita, ‘orang-orang proyek’ itu datang, membayar tanah warga, lalu warga dapat duit, ‘orang-orang proyek’ dapat hutan dan kebun. ‘Tidak ada Makan Siang yang Gratis’ paman dan bibi. Kira-kira begitu rumus induk dari sebuah ilmu yang bernama ‘proyek’.

Ketika lahan mulai tergerus, maka masa depan dunia pertanian cenderung akan terancam. Hal ini teramat mendasar, karena lahan merupakan variabel ‘permanen’ dalam mendorong kemajuan pembangunan pertanian. Todaro dan Smith (2006) menempatkan variabel ini sebagai ‘syarat inti’ transformasi pertanian. Namun demikian. ekspansi modal dengan jumlah besar di sektor pertambangan terkesan abai terhadap ‘logika’ membangun pertanian. Kondisi seperti itu merasuk hingga ke dalam cara pandang ‘baru’ (jual tanah-dapat duit-cepat kaya), kita diajarkan untuk cepat kaya dalam waktu cepat, dan kita juga diajarkan untuk tidak lagi mencintai ‘jati diri’ (kehidupan bertani) sebagai kekuatan yang tidak dapat dipisahkan dalam kerangka modal sosial pembangunan bangsa.

Bagaimana ‘wajah’ pembangunan Kabupaten Halmahera Timur saat ini ? Satu gejala mendasar dapat ‘diperiksa’ untuk menjawab pertanyaan ini. Tersebutlah kemiskinan, satu kata yang selalu menjadi ‘momok’ dalam narasi besar pembangunan. Coba kita dekati, BPS Provinsi Maluku Utara, mencatat pada tahun 2016, total jumlah penduduk Kabupaten Halmahera Timur sebanyak 87,680 jiwa dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 13,48 (ribu jiwa). Angka tersebut jauh di atas rata-rata jumlah penduduk miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara, yakni sekitar 7,88 (ribu jiwa). Sebagai perbandingan, katakanlah Kabupaten Halmahera Utara, jumlah penduduk miskinnya sebanyak 7,59 (ribu jiwa) dengan total jumlah penduduk sebesar 183,596 jiwa. Kemudian Kabupaten Halmahera Selatan, jumlah penduduk miskinnya sebanyak 9,06 (ribu jiwa) dengan total jumlah penduduk sebanyak 223,460 jiwa.

Pada suatu diskusi ‘Sabtu Malam’ di Basigaro Caffe Kota Bacan, ada seorang adik mahasiswa Tingkat 2 (dua) menyanggah dengan datar: “Halut punya tambang, Halsel juga demikian, apalagi Haltim, tetapi Haltim penduduknya kan sedikit, kekayaan tambangnya besar, tetapi kemiskinannya tinggi ya, Bang?”. Saya berusaha untuk lebih ‘terbuka’ dalam merespon sanggahan ini. Apakah tambang adalah penyebab ‘Tuannya Kere’ (kemiskinan) ? Saya memilih satu kata dengan makna yang lebih ‘longgar’, yakni ‘implikasi’. Artinya di mana ada ekspansi pertambangan (apalagi yang tidak terkendali) cenderung berimplikasi pada keberlangsungan hajat ekonomi masyarakat. Sebagai contoh, dicatat oleh Ismunandar (2013) bahwa sebelum tambang beroperasi, nelayan ikan teri mendapatkan rat-rata 2-3 ton ikan teri per bulan, dan kini hanya 200-300 kilogram. Bagaimana tidak, biru laut telah berganti ‘kuning laut kecoklat-coklatan’, dan di darat terlihat hamparan area tambang mengikis hutan dan hijaunya daun-daun.

Bukan soal bisa atau tidaknya investasi pertambangan, tetapi soalnya cenderung pada pilihan-pilihan konsep, strategi pembangunan, dan yang lebih mendasar dari itu adalah komitmen ideologis terhadap kedaulatan rakyat. Jika kita tilik secara mendasar, ini merupakan sanggahan ‘konstitusional’, artinya kekayaan yang terkandung di dalam perut bumi Indonesia harus berdampak ‘penuh’ pada kesejahteraan masyarakat. Hari-hari ini, kekayaan SDA yang bernama ‘pertambangan’ itu lebih ‘berasa’ sebagai milik ‘orang luar’. Dari Papua hingga Halmahera Timur, ketika punya potret tentang ‘petaka’ dunia pertambangan. Di mana Negara ? Mereka ‘orang-orang proyek’ lalu menunjuk itu ada aturannya, ada ijin pertambangan, ada UU Penanaman Modal-nya, ada juga sekarang namanya UU Minerba.

Apapun regulasinya, kita tetap berpulang pada Undang-Undang Dasar 1945, bahwasanya ‘Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya di kuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat’. Saya ‘curiga’, jangan sampai terjadi ‘pemutusan’ antara dikuasai oleh negara dan tidak kunjung tiba pasa sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menjadi lebih miris, jika ‘dikuasai’ negara dipraktikan sebagai putusan-putusan ‘elit kekuasaan’ yang dinilai sah atas nama negara. Dalam perbincangan semacam itu, maka ‘negara’ sebagaimana Giddens menandainya sebagai ‘imporan’ dari luar, yang ‘berjarak’ dan memperlakukan rakyat dengan sudut padang ‘orang luar’.

Apa yang kita kenal dengan jargon ekspansi, eksploitasi, dan akumulasi, adalah tiga ‘gerakan’ yang harus selalu berimbang dalam sebuah cara kerja ‘kapitalisme’. Investasi besar-besaran dalam dunia pertambangan, sulit untuk kita tolak sebagai geliat bisnis yang beroperasi dengan logika ‘kerja’ semacam itu.

Apa yang dapat kita lakukan ? Kabupaten Halmahera Timur membutuhakan kepemimpinan baru, sebuah kepemimpinan yang kuat secara moral, memperjuangkan ‘Daulat Rakyat’ sebagai basis pergerakan pembangunan. Tanah Halmahera Timur adalah milik semua orang Halmahera Timur. Jangan ada yang tertawa, ketika yang lain menangis. Bung Karno, dengan begitu lantang berkata “Sesuatu bangsa tidak dapat hidup sempurna, kalau sebagian daerahnya merdeka dan sebagian daerahnya lagi diperbudak orang”. Semoga

Penulis: Reporter Sofifi-Ternate,- HARYANI H Y

Gambar Gravatar
JUNAIDI adalah Reporter Biro TERNATE-SOFIFI sekaligus Redaktur dan Pembimbing Omdesa.id di SOFIFI/TIDORE

Komentar

Berita Lainnya