oleh

Politik Dinasti Melunturkan Spirit Demokrasi

LENTERA.CO.ID
Oleh: TRISNO MAIS,SAP – Mahasiswa Pascasarjan Unsrat

MENOLAK politik dinasti itu harus! Yang karena itu merupakan gambaran sikap kritis atas sebuah fenomena politik. Olehnya itu, adalah harus terus merawat kekritisan warga negara dalam melihat perjalanan demokratisasi di Indonesia. Yakni, perlu pemahaman yang komprehensif atas fenomena sosial politik yang kerap diperlihatkan oleh elit. Realita saat ini menunjukan masifnya gerakan melanggenkan praktik politik dinasti. Padahal politik dinasti merupakan ‘anak haram’ dari demokrasi itu sendiri.

Namun di satu sisi, elit cenderung senang mengecewakan warga dengan praktek – praktek sejenis itu. Politik dinasti menyuburkan laku nepotisme dan sejenisnya. Bahkan, dalam kebijakan politik atau yang bersentuhan langsung dengan kepentingan publik, sepertinya hampir tak bisa terhindarkan. Rakyat mestinya kritis! Dan, tidak ada alasan untuk tidak berlagak demikian. Wujud kekritisan warga paling tidak ikut meminimalisir anomaly politik. Misalkan, perilaku yang melanggenkan politik dinasti.

Dalam perspektif Ibn Khaldun (1332–1406), politik dinasti dinamakan ashabiyah (group feeling). Ibn Khaldun dalam The Muqaddimah an Introduction to History (1998) menyebut politik ashabiyah sebagai gejala yang bersifat alamiah. Sebab, umumnya penguasa selalu ingin merekrut orang yang memiliki hubungan kekerabatan sebagai bawahannya.

Menurut Dosen ilmu politik Fisipol UGM, A G N Ari Dwipayana, Tren politik kekerabatan itu sebagai gejala neopatrimonialistik. Benihnya sudah lama berakar secara tradisional. Yakni berupa sistem patrimonial, yang mengutamakan regenerasi politik berdasarkan ikatan genealogis, ketimbang merit system, dalam menimbang prestasi. Menurutnya, kini disebut neopatrimonial, karena ada unsur patrimonial lama, tapi dengan strategi baru. Dulu pewarisan ditunjuk langsung, sekarang lewat jalur politik prosedural. Anak atau keluarga para elite masuk institusi yang disiapkan, yaitu partai politik. Oleh karena itu, patrimonialistik ini terselubung oleh jalur prosedural.

Bagi banyak spesialis, tata aturan kekerabatan tidaklah secara teoritis mengesampingkan aturan politik. Menurut definisi Morgan terdahulu, kekerabatan megatur keadaan socitas dan yang kedua, mengatur civitas. Atau menggunakan terminologi yang sering digunakan sekarang ini yang pertama merujuk pada struktur-struktur respositas dan kedua merujuk pada dikotomi yang jelas.

Dalam kasus ini, ada dikotomi yang jelas yang dikotomi ini pun tampil dalam teori Marxis. Dimana masyarakat berkelas dan negara adalah hasil dari terpecahnya komunitas- komomunitas primitif, serta politik muncul dengan menghilangnya ikatan-ikatan hubungan darah personal. Hal ini sering ditemukan dalam tradisi filsafat, terutama fenomenologi Hegel yang membuat oposisi paralel antara yang universal dengan yang paralel yaitu antara negara dan keluarga, wilayah maskulin dengan wilayah femini dan lain sebagainya.

Terminologi politik dinasti di atas yang telah dijabarkan paling tidak sedikit membuka cakrawala berpikir sebagai warga negara yang kritis : tidak mudah terus – menerus ‘disakiti’ dan diberi janji yang koruptif. Pun, agar tidak dijadikan sebagai objek ‘pembodohan yang berjemaah’ semata dalam setiap hajatan pesta demokrasi, nanti.

Pemilih yang transaksional, pastinya melahirkan pemimpin yang koruptif. Kedua hal tersebut bagaikan dua mata uang logam yang tak bisa dipisahkan. Untuk menghindarinya, butuh kesadaran politik. Yakni, terus merawat kewarasan politik dengan menolak politik transaksional dan melanggenkan cara – cara pragmatis.

Secara eksplisit politik dinasti dapat diartikan sebagai sebuah kekuasaan politik yang dijalankan oleh sekelompok orang yang sebabnya masih terkait dalam hubungan keluarga. Ini lebih indentik dengan kerajaan. Sebab kekuasaan akan diwariskan secara turun – temurun dari ayah kepada anak dan bahkan kerabat keluarganya. Tujuannya jelas, agar kekuasaan tetap berada di lingkaran keluarga.

Politik dinasti begitu ‘subur’ terpelihara. Dan, menutup ruang demokratisasi. Meski begitu, setiap warga negara harusnya diberikan hak politik yang sama. Tidak berlagak diskriminitif. Sebab itu hak konstitusional. Jadi, akan terjadi turbulensi apabila mengakui demokrasi sebagai spirit yang mendasarinya perjalanan proses politik. Tapi di sisi lain ‘melarang’ warga negara lainnya untuk terlibat aktif dalam hajatan demokrasi.

Politik Dinasti Tumbuh Subur

Tak bisa disangkal bahwa pada banyak daerah di Indonesia, politik dinasti begitu subur terpelihara. Ini sebuah anomaly. Karena cukup membahayakan peradaban demokrasi yang sudah lama dibangun. Politik dinasti mendekatkan kekuasaan pada praktik perilaku yang koruptif, nepotisme, serta kolusi. Rekruitemn politik akan menjadi sangat formalistic. Proses – proses formal hanya menjadi bualan. Artinya, supaya kekuasaan politik terus terawatt, maka kekuasaan harus diberikan pada kerabat atau anaknya. Ini semacam kita kembali pada model monarki. Kekuasaan berada di tangan raja. Dan, keputusan bisa diambil olehnya. Lantas, apabila praktik kita berdemokrasi hingga sudah pada fase tersebut, lantas di kompetisi politik yang demokrasi? Kemungkinan ‘bualan’. Politik dinasti akan membuat akses relasi yang cenderung terbuka dengan kelompok tertentu. Sistem pemerintahan yang tidak demokratis, tidak transparan serta publik akan pasrah atas kebijakan politik yang dimainkan oleh penguasa. Pemerintahan cenderung koruptif.

Data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), berkembang biak. Itu menjamur diberbagai pemerintah daerah. Misalkan sesuai data tahun lalu (2015), sebelum digelar Pilkada serentak, sekira 61 kepala daerah. Ditotalkan sekira 11 persen dari yang ada.

Beberapa daerah yang teridentifikasi misalkan, ada di Provinsi Lampung, Banten, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sumatera Utara, Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur. Ada pula di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Maluku. Kekerabatan kepala daerah paling banyak ditemukan di Banten. Ada lima pejabat dengan ikatan kekeluargaan dalam kekerabatan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah. Di antaranya, Wakil Bupati Pandeglang Heryani merupakan ibu tiri Atut, Wali Kota Tangerang Selatat Airin Rachmi Diany adalah adik ipar Atut. Kemudian, Wakil Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah merupakan adik kandung Atut, Wali Kota Serang Tubagus Haerul Jaman merupakan adik tiri Atut. Terakhir, Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar adalah anak mantan bupati daerah itu. Di Provinsi Lampung, Gubernur Sjachroedin ZP memiliki anak menjadi Bupati Lampung Selatan Rycko Menoza. Wakil Bupati Pringsewu Handitya Narapati adalah anak mantan bupati daerah itu.

Mantan Gubernur Sulut, Dr Sinyo Harry Sarundajang hampir semua anggota keluarga Sarundajang. Minus sang istri yang tidak menjabat posisi strategis. Baik di parpol maupun organisasi sosial kemasyarakatan di Bumi Nyiur Melambai. 2012 lalu, putra sulung Sarundajang, Ivan Sarundajang (IvanSa) berhasil mendapuk diri sebagai Wakil Bupati Minahasa. Ia memenangkan Pilkada Minahasa 2012 kala diusung PDIP berpasangan dengan Jantje W Sajouw. Selain itu juga, Mantan Gubernur Sulut, E E Mangindaan juga berhasil membawa anaknya Harley Mangindaan menjadi Wakil Walikota 2010 – 2015, anak perempuannya sebagai anggota DPRD Sulut, Siska Mangindaan.

Pilkada 2018 tahun ini sesuai data yang dilansir dari media online (REPUBLIKA.COM) sekira enam provinsi yang masih menjalankan cara-cara dinasti politik. Diantaranya, Pilgub Sumatra Selatan, Pilgub Sulawesi Tenggara (Sultra), Pilgub Nusa Tenggara Barat, Pilgub Sulawesi Selatan, Pilgub Maluku Utara, dan Pilgub Kalimantan Barat. Sumsel, misalnya ada pasangan cagub dan cawagub Dodi Reza Noerdin-Giri Ramanda Kiemas. Dodi adalah anak dari gubernur pejawat, Alex Noerdin, sedangkan Giri merupakan keponakan Taufiq Kiemas. Di Pilgub Sultra, ada pasangan cagub dan cawagub Asrun-Hugua. Asrun sebelumnya adalah wali kota Kendari dua periode, yang habis masa baktinya pada Oktober 2017 lalu. Kemudian trah kekuasaan di Kota Kendari itu dilanjutkan oleh anaknya, Adriatma Dwi Putra. Asrun juga mempunyai paman yang sekarang menjadi Bupati Konawe Selatan. Selain itu, besan dari Asrun, yaitu Ahmad Safei, adalah Bupati Kolaka.

Dinasti politik pada Pilkada Serentak 2018 ini juga ada di NTB. Kakak dari gubernur NTB Zainul Majdi, Sitti Rohmi Djalilah, menjadi cawagub NTB mendampingi cagub Zulkiflimansyah. Pasangan ini diusung oleh PAN, PKS, Gerindra, dan Demokrat.

Adapun, di Pilgub Sulawesi Selatan, cagub Ichsan Yasin Limpo, yang berpasangan dengan Andi Muzakkar, ini adalah adik dari gubernur Sulsel saat ini, Syahrul Yasin Limpo. Pasangan ini tidak diusung dari partai tapi melalui jalur independen.

Maluku Utara (Malut) ada dua pasangan calon yang memiliki hubungan keluarga. Yakni, Abdul Ghani Kasuba-Al Yasin Ali yang diusung PDIP dan PKPI, dan paslon Muhammad Kasuba-Madjid Husen yang diusung Gerindra, PKS dan PAN. Abdul Ghani dan Muhammad Kasuba adalah kakak-beradik. Ghani merupakan cagub pejawat. Pada 2014 lalu dia dilantik menjadi gubernur Maluku Utara untuk periode pertamanya. Muhammad Kasuba sendiri adalah mantan bupati Halmahera Selatan.

Adapun di Pilgub Kalbar, cagub Karolin Margret, yang berpasangan dengan Suryatman Gidot, ini adalah anak dari gubernur Kalbar sekarang, Cornelis. Cornelis adalah gubernur Kalbar dua periode sejak 2008. Paslon Karolin-Suryatman diusung Demokrat dan PDIP.

Bahayanya Politik Dinasti

Beranjak dari kondisi di atas, saya punya perspektif lain soal ini. Bagi saya, dalam banyak kasus, politik dinasti selain ikut membahayakan sistem pemerintahan yang menganut sistem demokrasi. Pun, adalah sebuah paradigma lama yang hanya ‘difermentasi’. Mengapa? Karena untuk Indonesia misalnya, sistem kekuasaan semacam ini puncaknya jatuhnya Presiden Soeharto. Yang, ia berkuasa puluhan tahun. Reformasi ialah puncaknya kekuasaan politik dinasti runtuh.

Monarki dapat diartikan sebagai kekuasaan yang diturunkan dan dimiliki oleh raja, ratu. Monarki juga dapat diartikan sebagai penguasa mutlak dalam suatu bangsa atau negara. Sistem pemerintahan monarki sebenarnya tidak jauh berbeda dengan sistem pemerintahan militer atau otoriter ataupun tirani, akan tetapi, raja sebagai kepala pemerintahan utama dalam sistem pemerintaha monarki memiliki fungsi sakral dalam kedudukan dan dirinya. Hal inilah yang membuat rakyat atau warga negara/kerajaan ini menerima dengan status pemerintahan mutlak ditangan satu orang ini.

Sistem pemerintahan monarki juga tidak terlepas dari istilah darah biru atau keturunan bangsawan. Khususnya pada awal peradaban hingga abad ke-19 ini. Darah biru atau gelar bangsawan pada beberapa daerah dianggap sebagai titisan Tuhan atau pun sebagai tangan kanan Tuhan. Adapun yang menganggap Raja sebagai penerus pesan dari Tuhan (seakan akan nabi).

Bahaya politik dinasti adalah kekayaan bisa berpotensi dimonopoli oleh sedikit elit untuk kepentingan pribadi, dan bahkan keluarga. Proses rekrutmen politik akan sangat formalistik. Kecenderungan perilaku ini adalah gaya kepemimpinan monarki. Yang apabila mengaitkan antara monarki dan demokrasi kedua sistem ini memiliki perbedaan yang sangat mendasar. Sebab, monarki adalah anak ‘haram’ demokrasi. Oleh karena itu adalah najis dilanggengkan dalam ruang – ruang demokrasi. []

Penulis: Reporter Halbar - CHASRUL Tampilang

Reporter Halbar - CHASRUL Tampilang
CHASRULL, Reporter Biro HALBAR sekaligu Redaktur dan Pembimbing Omdesa.id

Komentar

Berita Lainnya