oleh

BPKD Halbar Sengaja Menghambat Pencairan DD dan Operasional Pemdes 2018

HALBAR, LENTERA.CO.ID – Keterlambatan Pencairan Dana Desa 20 persen dan operasional pemerintah desa (pemdes) se Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) itu, sengaja dilakukan oleh pihak Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Halbar. Hal ini disampaikan ketua DPC Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Halbar, Rustam Fabanyo kepada reporter, Jumat 27 April 2018 tadi.

“jujur saja, kami (Apdesi) sangat sesalkan dengan kelalaian dan masa bodoh dari BPKD Halbar sehingga kedua anggaran desa belum juga dicairkan,” ungkapnya.

Rustam mengatakan, bahwa pernyataan Apdesi sangat mendasar, karena dokumen yang menjadi persyaratan Pencarian sudah dipenuhi dan dimasukkan sejak dua pekan lalu ke DPMPD Halbar, guna diajukan permohonan pencairan dana ke BPKD Halbar. “Namun sampai saat ini belum juga dilakukan oleh pihak keuangan,” kata Rustam.

Menurutnya, apa yang dilakukan pihak BPKD sudah melanggar ketentuan, sebagaimana yang tertuang dalam Permenkeu, yakni, DD hanya bisa berada di rekening kas daerah selamat 7 hari, selanjutnya ditransfer ke kas Desa. “Tapi yang terjadi, sampai sekarang belum juga digeser tanpa alasan yang jelas,” ujarnya.

“Kami sangat bingung dengan sistem pengelolaan keuangan Pemkab Halbar saat ini dan terkesan tidak tertib. Kalau Pemkab saja seperti ini bagaimana mau didik dan membina Desa,” ucap Rustam.

Ia menambahkan, hal ini harus dilakukan evaluasi oleh bupati agar kebijakan tidak menjadi keputusan tertinggi yang terkesan menyalahi ketentuan yang telah diatur.

“Bila tuntutan kami belum juga ada kejelasan, maka kami Apdesi Halbar akan terus mendesak hingga mendapatkan kejelasan pasti terkait waktu dan alasan apa sehingga belum dilakukan pencairan anggaran,” tutup kades Desa Gamlamo, Kecamatan Jailolo ini.

Red: chull

Penulis: Reporter Halbar - CHASRUL Tampilang

Gambar Gravatar
CHASRULL, Reporter Biro HALBAR sekaligu Redaktur dan Pembimbing Omdesa.id

Komentar

Berita Lainnya