oleh

Praktisi Hukum: Pergeseran Anggaran Mendahului Perubahan APBD, Jelas Langgar Aturan

HALBAR, LENTERA.CO.ID – Pergeseran anggaran mendahului perubahan anggaran tahun 2018 yang diambil Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) dinilai melanggar aturan. Hal tersebut disampaikan praktis hukum Hendra Kariangan kepada reporter Lentera Online via handphone, Selasa 24 April 2018 tadi.

Menurutnya, pergeseran anggaran antara unit ke fungsi yang mendahului perubahan itu, hukumnya haram dan itu jelas melanggar ketentuan perundangan-undangan yang berlaku. Diantaranya: “Permendagri nomor 13 tahun 2006, melanggar undang-undang no 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara, undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara, PP nomor 58 tahun 2005 tentang keuangan Daerah, Permendagri nomor 23 tahun 2013 tentang pedoman pembangunan Daerah,” terang dosen hukum Unsrat Manado ini.

Dia juga mengatakan, apa yang dilakukan ini dianggap pembobolan keuangan daerah, juga bisa masuk dalam kategori korupsi. Sebab menurutnya, uang rakyat tidak bisa diambil semuanya.

“Seharusnya TPAD menghindari legal pergeseran anggaran perjalanan dinas Bupati, karena ada perjalanan dinas dan anggaran Bupati. Atau Boleh digeser tetapi harus melalui perubahan supaya ada kebijakan umum anggaran pemerintah daerah. Tetapi kalau digeser tanpa melalui perubahan, itu namanya sepihak,” sebut Hendra.

Sementara Komite pemantau Legislatif (Kopel) Malut, Musadaqq mengatakan, pergeseran anggaran harus melalui mekanisme penganggaran, yakni melalui perubahan APBD yang dimana tahapannya dilakukan bulan agustus-september. “Diluar dari mekanisme itu, saya kira melanggar aturan penganggaran,” jelasnya.

Red: chull

Penulis: Reporter Halbar - CHASRUL Tampilang

Gambar Gravatar
CHASRULL, Reporter Biro HALBAR sekaligu Redaktur dan Pembimbing Omdesa.id

Komentar