oleh

Keterpurukan Pendidikan Maluku Utara

TERNATE, LENTERA.CO.ID — Fenome pendidikan Maluku Utara dalam beberapa tahun terakhir cukup memprihatinkan. Pelaksanaan Ujin Nasional Berbasis Komputer (UNBK) yang berlangsung tahun 2018 ini bisa diprediksi kemungkinan besar tidak akan meningkatkan “peringkat apalagi “naik kelas” pada posisi dibawah standar dalam satu dekade terakhir. Berdasarkan data statistik dari 34 Provinsi, posisi Maluku Utara selalu berada pada urutan 31 dalam Indek Pembangunan Manusia (IPM).

Beberapa indikator utama keterpurukan pendidikan Maluku Utara adalah pertama, tata kelola pendidikan (good education governance) yang kurang baik bagi penciptaan lingkungan yang kondusif terhadap perkembangan pendidikan. Hal ini bisa dicermati dari kelembagaan pengelola pendidikan, sumber daya manusia, dan pendanaan pendidikan belum menunjukan kebijakan yang profesional, transparan, dan pro terhadap kualitas pendidikan. Kedua, implikasi turunan dari kelemahan tata kelola adalah administrasi pendidikan yang kurang baik dengan sering terlambatnya pencairan dana bantuan operasional sekolah (BOS) sehingga memberikan pengaruh besar bagi pelaksanaan proses belajar mengajar. Secara psikologi sangat mengganggu pelaksana pendidikan (guru, siswa, dan aparat sekolah) dalam meningkat kualitas pendidikan sesuai dengan target kinerja yang diharapkan. Ketiga, Kemauan politik (political will) pemerintah belum sepenuh menempatkan pendidikan sebagai investasi dalam proses percepatan pembangunan. Ketidak seimbangan antara pembangunan fisik dan non fisik ini menjadi salah satu penyebab kualitas pembangunan sumber daya manusia yang lamban.

Jika indikatornya human development index (indek pembangunan manusia-IPM) yang tidak pernah beranjak dari posisi terbawah ke posisi menengah bahkan teratas dalam sepuluh atau lima tahun terkahir, maka fenomena ini mengindikasikan visi yang lemah dari pemerintah untuk mengimplementasikan komitmen dalam undang-undang pendidikan nasional. Berdasar dari kondisi riil ini, rasanya sulit bagi Maluku Utara untuk mencapai lompatan pembangunan yang membanggakan dalam lima sampai sepuluh tahun kedepan.

Ujian Nasional yang dilaksanakan tahun ini dari tingkat SMA/MA/SMK, SMP/MTs dan SD/MI dengan harapan adanya peningkatan peringkat kualitas pendidikan secara statistik posisi Maluku Utara, maka kemungkinan besar karena dua peran utama stakeholders pendidikan; pertama, para orang tua murid yang peduli dan benar-benar mengharapkan prestasi bagi anaknya untuk melanjutkan studi pada tingkat atau jenjang pendidikan selanjutnya. Kerja keras para orang tua ini karena kesadaran pendidikan yang tumbuh dikalangan masyarakat, sementara peran pemerintah kurang maksimal dan cenderung abai terhadap proses ini. Kedua, para pendidik/guru-guru kelas yang karena tugas dan tanggungjawabnya sescara sungguh-sungguh mengabdikan tenaga untuk peningkatan kualitas peserta didiknya tanpa peduli terhadap buruknya administrasi kebijakan pendidikan oleh birokrasi penyelenggara pendidikan.

Dengan demikian sulit rasanya mengharapkan kemajuan pendidikan ditengah buruknya tata kelola pendidikan maluku utara. kita butuh reformasi total dan revolusi pendidikan (mental aparatur birokrasi pendidikan) untuk keluar dari keterpurukan menuju percepatan pembangunan sumber daya manusia Maluku Utara.

Perilis: Kusman Malik

Komentar

Berita Lainnya