oleh

Agama, Pancasila dan Cara Bernegara yang Benar

LENTERA.CO.ID — SAAT pelantikan Pengurus Majelis Nasional KAHMI periode 2017-2022 di Hotel Sahid Jakarta, minggu lalu, 11/3/2018, pedalang Sujiwo Tejo mengoreksi sikap keberpancasilaan “kita yang seringkali mengurut kata-kata tanpa iring perbuatan. Di dalam  semua ritual kenegaraan, Pancasila selalu dilafalkan, didengungkan. Tetapi begitu di luaran, para pelafal itu saling menikam dan mempermalukan.  Tejo mungkin sedang meniru Sang Nabi, yang mengoreksi seorang sahabat yang seharian menghitung tasbih di dalam masjid sementara anak-istrinya yang sedang kelaparan di rumah. Ternyata amal tak sebatas kata-kata.  Ia mesti ditunaikan dalam perbuatan.  

Apa yang kita inginkan dari Pancasila?  Mungkin ini pertanyaan paling mendasar yang harus dicari jawabannya.   Jika tidak begitu, perdebatan idiologis pasti berkepanjangan. Lalu ditemukan cara yang paling maksimal untuk mendamaikan kekecewaan umat Islam di Konstituante itu. Yaitu bahwa Pancasila yang sila pertamanya berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa adalah Tawhid, yang merupakan keyakinan fundamental umat Islam.  Kemudian ditafsirkan lebih jauh bahwa sila Ketuhanan Yang Maha Esa menginspirasi dan memberi warna bagi sila-sila lainnya.

Disini Pancasila sendiri membutuhkan kehadiran nilai-nilai ketuhanan yang bersumber dari agama. Agar pandangan ini lebih netral dan toleran, saya kemukakan pandangan seorang anggota Konstituante dari unsur PNI beragama Kristen, Arnold Mononutu. Menurutnya, baik sila Kebangsaan (sila ke-3) dan sila Kedaulatan Rakyat (sila ke-4), maupun sila Keadilan Sosial (sila ke-5), ataupun sila Pri-Kemanusiaan (sila ke-2) semua itu bersumber pada sila pertama.  Pancasila, menurutnya, merupakan weltanschauung yang bersumber pada ke-Tuhanan Yang Maha Esa”.  Untuk menguatkan pendiriannya itu, ia mengutip ayat-ayat dari Kitab Suci Injil. Baginya, Pancasila tanpa sila ke-Tuhanan Yang Maha Esa akan merupakan ideologi materialistis semata-mata. (Endang Saifuddin Anshari, Piagam Jakarta 22 Juni 1945, Jakarta : Rajawali Pers, 1986, h. 88).  

Pandangan Arnold ini diamini M.Natsir bahwa sebagai seorang Muslim, kita mesti menjalankan Pancasila itu berdasarkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Ke-Tuhanan Yang Maha Esa versi keyakinan seorang Muslim, begitu juga bagi seorang Kristen, Hindu atau Budha. Boleh ditafsirkan bahwa Pancasila sendiri adalah ideologi yang telanjang kemudian dibungkuslah ia dengan pakaian agama. Tetapi saya memahami sindiran sang dalang, bahwa Pancasila mesti diamalkan tanpa harus mengahafal urutan sila-sila apalagi kata-katanya sebagaimana kita menghirup oksigen tanpa harus menghafal rumus O2-nya.

Mengamati tradisi kepolitikan Tanah Air yang berpola memandang agama sekedar sesuatu yang “dipakai” bila dibutuhkan (something to be used) menandakan agama ditempatkan di posisi outcast dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pada akhirnya agama tak ubahnya pemadam kebakaran tatkala negara mengalami kegentingan politik. Seberapa banyak tokoh agama diundang ke Istana Presiden, seberapa banyak deklarasi antartokoh agama, tapi sadarkah para tokoh itu bahwa negara sedang menggunakan agama untuk tujuan rezimentasi dan bukan edukasi bangsa?

Tradisi semu yang menempatkan agama seolah obat mujarab itu adalah sekedar menenangkan situasi tatkala pemimpin negara lalai. Cara-cara kekuasaan ini secara tak sadar menjadikan agama melawan dirinya sendiri. Mengapa? Karena yang dimaksud adalah menggunakan legitimasi agama untuk menutupi borok kebodohan, sementara agama selalu mengajak umatnya untuk menghindari kebodohan.

Negara secara leluasa boleh menggunakan agama untuk tujuan politik. Namun ketika dinamika politik bernuansa keagamaan yang digagas di level masyarakat, segera negara mengambil langkah seribu mencegah bahkan melarangnya. Dalam kaitan itu, gejala ketakutan negara terhadap berkembangnya gerakan-gerakan ideoligis “yang bertentangan” dengan Pancasila sebenarnya adalah ekspresi ketidakmampuan negara merespon dinamika sosial-politik di Tanah Air. Misalnya ketakutan terhadap organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang dinilai berhaluan politik ingin membentuk Negara Khilafah Islamiyah Indonesia menggantikan Negara Kesatuan Republik Indonesia.  Atas dasar itu, HTI dibubarkan. Padahal masih banyak problem ideologis bangsa yang lebih serius yang harus disikapi negara ketimbang risau dengan HTI.

Penguasaan aset-aset ekonomi nasional oleh asing, kerusakan lingkungan hidup, gaya materialis urban, wabah narkotika yang tak lagi mengenal batas usia, pragmatisme, konsumerisme, individualisme, hedonisme dan agnostisisme di kalangan pelajar dan mahasiswa, kekerasan pada anak dan keluarga, pengangguran, derita pekerja imigran dan lain-lain adalah masalah-masalah sosial dan kebudayaan yang berawal dari asupan ideologi apa yang dianutnya atau ketidakmampuan ideologi negara mengayomi warganya atau sebaliknya tak teramalkan oleh warganya.

Pancasila sendiri punya problem internal. Sebagai ideologi negara, ia bersufat terbuka sementara ia tak memiliki mekanisme pertahanan diri maupun imunitas yang handal untuk memfilter pelbagai ideologi yang masuk di ruang-ruang privat warganegara. Pancasila Sakti itu jargon masa lalu. Sebab, Pancasila kini hanya diasyikkan untuk mengamankan negara, tetapi gagal mengamankan warganya. Pancasila tak memiliki kemampuan koersif untuk mengikat warganegara agar tetap berjalan di relnya tetapi membiarkan pendukungnya berjalan tanpa pengawalan.

Tak ada jalan lain, Pancasila harus diurapi dengan agama, karena agamalah yang memiliki kekuatan koersif  bagi penganutnya agar selalu konsisten (istiqamah) di jalannya. Peran agama dalam negara adalah korektif sekaligus konstruktif.  Agama selain mengawal langkah perubahan (taghayyur) dan mempertajam check and balance (tabayyun), juga mengajak warganegara untuk selalu benar dan sabar. Agamalah yang berani memutus mana yang benar (haqq) dan mana yang salah (bathil), mana yang harus dihukum dan mana yang pantas mendapat penghargaan. Karena itu agama (apalagi Islam) tidak bisa dipisahkan dari politik (negara).

Menempatkan agama dalam hubungannya dengan kehidupan kenegaraan (secara ideal), tidak bergantung pada seberapa intens Presiden mengundang para tokoh agama ke istananya tetapi esensinya adalah agama selalu menjadi pertimbangan utama dan menentukan, apakah suatu kebijakan negara dapat dilaksanakan atau tidak.  Itu artinya, Presiden Indonesia ke depan harus melek agama. []

Penulis: Moksen Idris Sirfefa, PENULIS

Moksen Idris Sirfefa, PENULIS
MOKSEN IDRIS SIRFEFA adalah Ketua Bidang Agama dan Ideologi Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN-KAHMI) periode 2017-2022. Alumni HMI Cabang Ternate, (Periode 89/90)

Komentar

Berita Lainnya