oleh

Jika Dugaan Suap Benar, Mochtar: Kedua Pihak Terkena Sanksi Pidana

HALBAR, LENTERA.CO.ID – Terkait dengan mencuatnya dugaan suap dilingkup DPRD Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) atas pinjaman Pemkab Halbar senilai Rp. 150 miliar itu, mendapatkan perhatian dari berbagai pihak, diantaranya Lembaga Pemerhati Pembangunan (LPP) Halbar.

Ketua LPP Halbar Mochtar Djulman kepada wartawan, Senin 12 Maret 2018 tadi mengatakan, jika dugaan suap-menyuap benar adanya, maka kedua pihak baik pemberi maupun penerima akan terkena sanksi pidana, sebagai mana yang diancam dalam ketentuan pasal 5 jo pasal 12 huruf a dan huruf b undang–undang nomor 31 tahun 1999 telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang Tipikor dengan ancaman pidana paling lama 5 tahun kurungan penjara.

BACA Pinjaman 150 M, Bupati Mengaku Sesuai Mekanisme

Demikian itu bisa seperti empat ketua Fraksi DPRD Kabupaten Lampug Tengah yang dipanggil KPK atas kasus suap pinjaman daerah untuk APBD 2018 pada Kamis, 8 Maret 2018 kemarin.

Dalam kasus tersebut, Bupati Lampung Tengah, Mustafa diduga memberi suap kepada anggota DPRD Lampung agar menyetujui usulan pinjaman daerah kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebesar Rp. 300 miliar.

BACA JUGA Pinjaman Rp. 150 Miliar, Muncul Dugaan Suap

Red: Chull

Penulis: Reporter Halbar - CHASRUL Tampilang

Gambar Gravatar
CHASRULL, Reporter Biro HALBAR sekaligu Redaktur dan Pembimbing Omdesa.id

Komentar

Berita Lainnya