oleh

Ketua Apdesi Sesalkan Sikap Kades Tuada

HALBAR.LENTERA.CO.ID – Terkait dengan tahapan penyusunan dokumen APBDes 2018, DPC Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) meminta kepada Kepala Desa (Kades) se – Halbar agar melakukan semua tahapan tersebut, yakni dimulai dari penggalian gagasan, perencanaan sampai pada penggaran untuk tahun 2018, namun sampai memasuki akhir triwulan pertama tahun 2018 masih terdapat desa yang belum melakukan musyawarah yang dimaksudkan, diataranya Desa Tuada.

“Jadi sikap yang ditunjukkan oleh Kades Tuada dengan tidak mengindahkan arahan Apdesi (proses Musyawarah), kami (Apdesi) sangat sesalkan,” terang ketua Apdesi Halbar, Rustam Fabanyo, kepada reporter, Kamis 8 Maret 2018 tadi.

Rustam juga mengakui, untuk desa – desa yang tidak melakukan proses musyawarah seperti Desa Tuada ini, maka Apdesi akan mendesak ke DPMPD Halbar untuk tidak memproses anggaran Desa Tuada tahun 2018, sebagaima marwah dan semangat Apdesi serta semangat perundang-undangan.

“Selain itu, Kami (Apdesi) akan mengajukan Rekomendasi ke Bupati untuk dilakukan evaluasi total penyelenggaraan pemerintah desa di tuada. Dan hal ini tidak berlaku hanya Desa Tuada tetapi setiap Desa yang melakukan hal serupa,” kata Kades Gamlamo Kecamatan Jailolo.

Rustam juga menjelaskan, proses musyawarah desa wajib hukumnya untuk dijalankan dan dibuktikan dengan berita acara musyawarah desa tersebut, karena ini merupakan bagian dari bentuk transparansi dan pertanggungjawaban publik. “Jadi wajib dijalankan bagi seorang Kades dan perangkatnya, sebagaima yang diamanatkan dalam permendagri 114 tahun 2014 tentang pedomandan pembanguna,” ujarnya.

Kewenangan Kades adalah mengatur dan berkoordinasi secara baik kepada BPD serta seluruh unsur di desa, dan juga mempunyai tanggung moral terhadap permasalah di desa.

“Untuk itu, kepada kepala desa tuada, selaku Ketua Apdesi Halbar, saya menghimbau yang terarkahir kalinya, agar segera jalankan proses tahapan musyawarah desa tuada untuk memastikan azas transparansi dan pertanggungjawaban public itu bisa terlaksana secara baik demi desa dan masyarakat yang telah memberikan kepercayaan dan amanat kepada kita selaku Kades,” imbaunya. “Jika himbauan ini pun tidak bisa di jalankan maka disarankan sebaikanya untuk segera ajukan pengunduran diri secara baik biar tidak merusak reputasi dan intregritas Kades di Halbar,” pinta Rustam.

Red: chull

Penulis: Reporter Halbar - CHASRUL Tampilang

Gambar Gravatar
CHASRULL, Reporter Biro HALBAR sekaligu Redaktur dan Pembimbing Omdesa.id

Komentar

Berita Lainnya