oleh

Basri Salama Diberhentikan dari Ketua DPD HANURA Malut

TERNATE.LENTERA.CO.ID — Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Maluku Utara (Malut) Ike Masita Tunas menggelar rapat koordinasi dan sosialisasi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura di Boulivard Hotel sore tadi, Jum’at 2 Februari 2018.

“Kepengurusan yang ada ini adalah Kepengurusan yang tertanggal 6 Januari yang ditandatangani Ketua Umum Daryatmo dan Sekjen Sarifuddin Sudin,” kata Ike Masita.

Sosialisasi surat Keputusan partai Hanura dengan Nomor: SKEP/014/DPP-HANURA/I/2018 tentang susunan Kepengurusan DPD Malut masa bhakti 2015-2020 ini, melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) II pada 18 Januari 2018. Karena itu, sosialisasi ini dimaksudkan agar kepengurusan DPD Hanura dapat diketahui oleh DPC Kabupaten/Kota di Malut.

“Dalam sosialisasi ini, salah satu poin penting adalah terkait pemberhentian Ketua DPD Hanura yang dipimpin Basri Salama,” kata Ike.

Pemberhentian Basri Salama dalam kronologisnya disebutkan, bahwa DPP Partai Hanura melalui Ketua Umum Daryatmo dan Sekjen Sarifuddin Sudin (Sesuai dengan AD/ART Bab V Pasal 6 (enam) ayat 8 (delapan) dan ayat 9 (sembilan)) mengeluarkan Surat Keputusan DPP Partai Hanura Nomor: SKEP/014/DPP-HANURA/I/2018 tentang pemberhentian Sdr Basri Salama sebagai Ketua, dan mengangkat Sdr Ike Masita Tunas, S.Sos sebagai Ketua dengan susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Provinsi Maluku Utara masa Bhakti 2015-2020, tertanggal 26 Januari 2018.

Dalam kronologis yang ditandatangani Ketua DPD HANURA Malut, Ike Masita Tunas bersama Sekretaris M. Hankam Radjilun dan diurai dalam dua lembar kertas HVS ini menjelaskan, bahwa Dewan Pembina Partai Hanura yang diketuai Wiranto, melakukan pertemuan dengan kedua kubu pada 23 Februari 2018, dengan kesepakatan membentuk tim rekonsiliasi bersama, sebagai langkah pra islah guna penyelesaian konflik internal partai Hanura termasuk kembali ke titik awal dengan harapan, tak ada pemecatan, baik di DPP, DPD, dan DPC dengan alasan utama adalah menghadapi verifikasi faktual dalam waktu yang sangat terbatas, guna penyelamatan partai.

Olehnya, lanjut Ike, verifikasi faktual yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Malut pada 29 Januari 2018 ) tak ada masalah.

“Verifikasi faktual tentang Kepengurusan Basri Salama tak ada masalah karena itu langkah penyelamatan partai,” tuturnya. “Jadi, tak ada hubungannya dengan verifikasi karena untuk menyelamatkan partai,” terangnya.

Selanjutnya, mengenai sosialisasi yang dilakukan DPD Hanura Malut dibawa kepemimpinan Ike ini, belum dihadiri DPC di kab/kota karena masih menghadapi verifikasi faktual.

“Kami belum mengundang DPC karena masih konsentrasi terhadap verifikasi faktual,” ungkapnya.

Red: Mail

10 september

Komentar

Berita Lainnya