oleh

Tumpak: Enam Desa Masih dalam Proses Kajian

HALBAR.LENTERA.CO.ID – Direktur Toponimi dan Batas antara Daerah, Ditjen Bina Administrasi kewilayahan pada Kemendagri, Tumpak Haposan Simanjuntak membantah pernyataan yang disampaikan oleh Karo Pemerintahan Setda Provinsi Maluku Utara Miftha Baay soal Enam Desa.

Tumpak mengakui, persoalan enam desa yang disengketakan antara Pemda  Halbar dan Halut, sampai saat ini belum ada putusan resmi dari Kemendagri, apakah enam desa tersebut masuk Halbar atau ke Halut.

“Batas Halbar-Halut (enam desa,red) masih dalam kajian,” tulis Tumpak melalui pesan Whatsapp yang dikirimkan kepada Bupati Halbar Danny Missy, Selasa 23 Januari 2018 tadi.

Dia juga menjelaskan, bahwa hasil verifikasi lapangan yang dilakukannya beberapa waktu lalu ditemukan fakta bahwa wilayah enam desa tersebut perlu di kaji secara komprehensif sebelum di putuskan.

Lanjutnya, akan diupayakan seoptimal mungkin keputusan nanti sesuai dengan fakta di lapangan demi kepentingan masyarakat di wilayah enam desa tersebut.

“Jadi tolong partisipasi Pemda (Pemda Halbar dan Halut serta Pemprov Malut,red) untuk memberikan kesejukan pada masyarakat,” pintanya.

Sekedar di ketahui,  walau secara de jure sesuai PP 42 1999 wilayah enam desa masih bagian dari wilayah Halut, namun faktanya penerapan aturan tersebut berkarut-karut alias tidak berjalan dan mendapat penolakan dari warga,  karena secara de facto dan historis sebagian besar masyarakat 6 desa tetap menginginkan bergabung ke Halbar.

Red: chull

10 september

Komentar

Berita Lainnya