oleh

Wabub Halbar, Zakir: Soal Enam Desa, Pemprov Jangan Memprovokasi Keadaan

HALBAR.LENTERA.CO.ID – Terkait dengan penyelesaian sengketa enam desa Kecamatan Jailolo Timur (Jaltim) versi Kabupaten Halmahera Barat, seharusnya Pemerintahan Provinsi Maluku Utara (Pemprov Malut) jadi penengah bukan memprovokasi keadaan.

Demikian disampaikan Pemkab Halbar melalui Wabup, Ahmad Zakir Mando (AZM) kepada sejumlah awak media, Senin 22 Januari 2018 tadi.

“Untuk itu, kami (Pemkab) mengimbau pada Pemprov jangan menjadi provokator yang memprovokasi masyarakat atas tahapan penyelesaian enam Desa yang kini ditangani pihak Kemendagri,” ungkapnya.

Statement yang dikeluarkan Karo Pemerintahan Pemprov Malut Miftha Baay, dirinya sangat menyesal lantaran pernyataan yang dikeluarkan tidak tepat dan terkesan profokatif serta dapat menimbulkan keresahan warga di Enam Desa.

“Seharusnya pernyataan seorang pejabat Provinsi itu bisa dilakukan jika suda ada keputusan dari Mendagri, bukan menciptakan keresahan warga ditengah tahapan penyelesaian sedang berjalan,” ujar AZM.

Dia juga meminta, agar pejabat Pemprov Malut lebih memahami tahapan penyelesaian sengketa yang sementara berjalan bukan menambah keruh suasana. Sebab Pemprov sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, kata dia, harus bersikap netral sehingga penyataan yang dikeluarkan tidak menimbulkan konflik antara warga di enam desa.

Atas statement tersebut, AZM meminta kepada pihak penegak hukum untuk menjadi catatan pelanggaran hukum, karena yang bersangkutan sudah terang – terangan memberikan pernyataan yang sudah keluar dari kesepakatan bersama.

“Apa yang disampaikan (Miftha) sudah mendahului keputusan Mendagri, dimana pernyataannya juga dapat menimbulkan Provokasi,” kata AZM.

Terpisah, Bupati Halbar Danny Missy melalui Kadiskomnfo Halbar, Chuzaemah Djauhar, mengatakan, Pemprov Malut membuat pernyataan yang sangat tidak etis ke publik karena cenderung bernada profokatif, sementara belum ada putusan resmi yang dikeluarkan Kemendagri.

Pasalnya, hal tersebut sudah menjadi kesepakatan bersama antara Pemprov Malut, Pemda Halut mupun Halbar, dalam pertemuan praverifikasi waktu itu di Kota Ternate.

“Kami mengimbau warga enam desa, agar tidak terpancing dengan informasi yang belum falid keabsahannya,” himbau Chuzaemah.

Emma sapaan akrab Kadis Kominfo Halbar menyatakan, sampai saat ini pemkab Halbar belum dipanggil secara resmi oleh Kemendagri terkaitak dengan permasalahan ini. sehingga pihaknya tidak terpancing dengan informasi yang belum memenuhi asas kepastian hukum tersebut.

“Kami menganggap Karo Provinsi Malut, lebih memahami kondisi sosilogis warga enam desa, sehingga tidak pantas mempublikasikan informasi yang belum memiliki dasar seperti itu,” jelas mantan Sekwan Halbar.

Sebelumnya, kepala biro pemerintahan Setda Provinsi Malut, Miftha Baay menyatakan Enam desa bakal masuk Halmahera Utara (Halut), meski dia sendiri pun tahu bahwa hingga kini, belum ada putusan dari pemerintah pusat.

Red: chull

10 september

Komentar

Berita Lainnya